Pria yang akrab disapa HNW ini menegaskan, keputusan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah, yang dipisahkan dari Kementerian Agama.

Ia mendukung agar Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini secara otomatis diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah, sesuai amanat dari UU yang telah disepakati DPR RI.

Waktu menuju penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 semakin mepet. Maka, lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti langsung melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh BP Haji.

“Keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo, selain penguasaan soliditas internal lembaga yang sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan, dan harapan besar Umat akan suksesnya lembaga Kementerian Haji,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa setiap tahunnya, Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu jemaah haji, dengan total anggaran mencapai Rp 20 triliun.

The post Kementerian Haji dan Umrah Resmi Dibentuk, Siapa Pimpinannya appeared first on seketika.com.

Namun, pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 20 Mei 2024, terungkap bahwa Kementerian Agama mengubah kuota haji secara sepihak, menurunkan kuota haji reguler menjadi 213.320 dan meningkatkan kuota haji khusus menjadi 27.680.

Hal ini mengurangi kuota haji reguler sebanyak 8.400 karena dialihkan untuk jemaah haji khusus.

“Walaupun perubahan kebijakan tersebut diklaim berdasarkan kebijakan otoritas Arab Saudi melalui sistem E-Hajj, Kementerian Agama terlihat mengabaikan hasil rapat panitia kerja dengan tetap meneken MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Januari 2024,” ungkap Wisnu di Makkah, Arab Saudi, pada Selasa (18/6/2024).

Menurut Wisnu, tindakan Kementerian Agama yang tetap meneken MoU dengan Arab Saudi meskipun diduga menyimpang dari kesepakatan Panja BPIH yang mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menjadi masalah yang memperlihatkan potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Artinya, jika total kuota haji kita sebanyak 241.000, maka untuk kuota haji khusus seharusnya hanya memperoleh 19.280. Poin ini juga sudah ditegaskan dan tertuang dalam kesimpulan rapat antara Komisi VIII dengan Menteri Agama pada 27 November 2023 terkait Penetapan BPIH 1445H/2024M,” tambahnya.

Wisnu juga menyoroti bahwa Kementerian Agama tidak melibatkan Komisi VIII DPR dalam perubahan alokasi kuota haji yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Panja BPIH.

The post Kontroversi Kuota Haji Indonesia terkait Penambahan Kuota Haji Khusus appeared first on seketika.com.

“Di luar itu pasti akan menjadi masalah,”

Seketika.com, Jakarta – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji kepada jemaah yang berniat menunaikan ibadah haji. Hal ini disampaikan Menag saat menjawab pertanyaan media usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta.

“Kami akan memberi sanksi kepada travel yang menyediakan visa selain visa resmi haji,” ujar Menag di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

“Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi juga sudah mengingatkan agar tidak menggunakan visa selain visa haji resmi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan bertindak tegas. Saya juga sudah menyampaikan agar tidak berangkat haji tanpa visa resmi haji,” tambahnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).

Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah, yaitu undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi menjadi dua: haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

The post Sanksi Bagi Travel Dengan Visa Haji Tidak Resmi appeared first on seketika.com.

“Jika dideportasi, jemaah tidak akan dapat masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan”

Seketika.com, Jakarta –  Tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1445 H/2024 M telah berakhir pada bulan April 2024. Kuota haji Indonesia telah terpenuhi. Jemaah diimbau untuk berhati-hati terhadap berbagai tawaran perjalanan dengan visa non haji.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie. Pesan ini ditegaskan kembali menyusul banyaknya tawaran perjalanan dengan visa selain haji, termasuk visa petugas haji, visa ummal, visa ziarah, dan lainnya.

“Jemaah diingatkan untuk berhati-hati terhadap tawaran perjalanan dengan visa non haji. Saat ini, kuota haji Indonesia sudah terpenuhi. Jangan sampai terjebak oleh tawaran perjalanan dengan visa non haji,” kata Anna Hasbie di Jakarta, pada hari Minggu (5/5/2024).

Anna menjelaskan bahwa kuota haji Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Untuk tahun ini, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah dengan tambahan 20.000 kuota.

Sehingga, total kuota haji Indonesia untuk operasional 1445 H/2024 M adalah 241.000 jemaah, terdiri dari 213.320 kuota jemaah haji reguler dan 27.680 kuota jemaah haji khusus.

The post Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji: Batas Waktu Pelunasan Biaya Haji 1445 H/2024 M Telah Berakhir! appeared first on seketika.com.

“Kuota haji Indonesia tahun ini adalah 221.000 jemaah, dengan tambahan 20.000 kuota sehingga jumlahnya menjadi 241.000 jemaah, terbagi menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus.”

Seketika.com, Aceh – Kantor Kementerian Agama Aceh mengumumkan bahwa dari total 5.648 calon jamaah haji yang memenuhi syarat untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1445 H/2024 M, sebanyak 4.502 telah berhasil melunasi pada tahap pertama.

Menurut Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Aceh, Arijal, pada hari Senin (26/2/2024), hingga batas akhir pelunasan tahap satu, sudah ada 4.502 calon jamaah haji Aceh yang melunasi Bipih.

Tahun ini, Aceh mendapat kuota keberangkatan haji sebanyak 4.378 jamaah, yang terdiri dari 4.116 jamaah regular, 219 lansia, 36 petugas daerah, dan tujuh pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Total calon jamaah haji Aceh yang berhak melunasi Bipih adalah 5.648 jamaah, termasuk jamaah reguler, lansia, dan kelompok cadangan sebanyak 1.313 orang.

Sebelum melakukan pelunasan Bipih, calon jamaah haji diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau istitha’ah kesehatan, dengan biaya sebesar Rp49,99 juta untuk Embarkasi Aceh.

Arijal menyatakan bahwa sampai hari terakhir pelunasan tahap satu, jumlah calon jamaah haji Aceh yang sudah melakukan istitha’ah kesehatan mencapai 4.563 orang.

Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, sebelumnya mengumumkan penutupan pelunasan Bipih tahap satu pada Jumat (23/2), dengan progres pelunasan Bipih jamaah reguler Indonesia mencapai 94,03 persen, atau sekitar 200.601 jamaah yang telah melunasinya.

The post Update Pelunasan Bipih Aceh 1445 H/2024 M, 4.502 Calon Jamaah Haji Telah Melunasi Tahap Pertama appeared first on seketika.com.