Pasal ini menjadi kontroversial karena dianggap menyetujui distribusi alat kontrasepsi di lingkungan sekolah, yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan pentingnya audiensi ini untuk perbaikan masa depan Indonesia.

“Ini adalah RDPU yang kita lakukan dengan GIB ini sangat penting sekali terhadap perbaikan Indonesia di masa yang akan datang khususnya untuk menyelamatkan generasi anak-anak. Generasi bangsa kita semua dari hal-hal negatif khususnya terkait dengan seks bebas,” ujar Mufidayati setelah RDPU di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (09/09/2024).

Mufidayati juga mengakui kekhawatiran yang dirasakan masyarakat dan orang tua terkait aturan tersebut. Komisi IX DPR RI mendorong GBI untuk melanjutkan diskusi dengan kementerian terkait yang terlibat dalam penyusunan PP ini.

“Kami mendorong GBI untuk beraudiensi dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian lain yang terlibat, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” tambahnya.

The post Komisi IX DPR RI Terima Audiensi GBI Terkait Atur Alat Kontrasepsi Usia Sekolah appeared first on seketika.com.

Kementerian Perindustrian juga melaporkan bahwa enam pabrik besar telah tutup hingga Juni 2024. Pabrik-pabrik tersebut antara lain PT Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusuma Putra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, PT Sai Aparel di Jawa Tengah, serta PT Alenatex di Jawa Barat.

Total 11.000 buruh terkena PHK akibat penutupan pabrik-pabrik tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti angka PHK di industri tekstil yang semakin mengkhawatirkan.

“Jika tidak ada solusi dari pemangku kebijakan, angka pengangguran akibat lesunya industri tekstil akan membebani pemerintah,” kata Kurniasih dalam keterangannya yang diterima Parlementaria pada Selasa (23/7/2024).

“Pekerja dari industri tekstil yang terkena PHK tidak akan mudah menemukan tempat kerja baru jika kondisi industri tekstil secara nasional masih lesu. Kami di Komisi IX sangat concern dari sisi pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Bertambahnya angka pengangguran akan membebani pemerintah,” tambahnya.

Politisi Fraksi PKS ini juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lesunya industri tekstil nasional adalah membanjirnya produk tekstil impor dengan harga yang jauh lebih murah.

The post Krisis PHK Tekstil Indonesia appeared first on seketika.com.