“Kita harus membangkitkan kembali memori bahwa Aceh memainkan peran penting yang luar biasa pada proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam upaya mempertahankan nilai-nilai kebangsaan kita,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat pada Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bertema Sejarah dan Peran Aceh dalam Pembentukan NKRI di hadapan Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala, Aceh, di Banda Aceh, Rabu (6/9).

Hadir pada acara tersebut antara lain, Prof. Dr. Ir. Marwan (Rektor Universitas Syiah Kuala), Drs H Sulaiman Abda, MSi (Anggota Majelis Tuha Puet Wali Nanggroe), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Aceh dan para mahasiswa Universitas Syiah Kuala Aceh.

Masyarakat Aceh, menurut Lestari, sejak masa lalu sudah ditanamkan nilai-nilai yang saat ini terkandung dalam empat pilar kebangsaan yang kita milki.

Sejak kecil, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, anak-anak Aceh sudah diajari membaca, diawali dengan membaca Al Quran.

Di Aceh pula, tegas Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sejak masa lalu sudah melahirkan pemimpin-pemimpin perempuan, para sultana, yang melakukan perlawanan terhadap para pendatang yang mencoba menjajah negeri ini.

The post Lestari Moerdijat : Empat Pilar Kebangsaan di Masyarakat Aceh appeared first on seketika.com.

“Dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi pada ajang kontes kecantikan di Jakarta, seharusnya mendorong pemerintah untuk menyegerakan hadirnya aturan pelaksana dari UU TPKS yang telah disahkan pada 13 April 2022,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8).

Kasus pelecehan seksual itu dilaporkan oleh tujuh peserta kontes tersebut ke Polda Metro Jaya dan diduga puluhan peserta lain mengalami perlakuan yang sama.

Menurut Lestari, dugaan tindakan yang melanggar susila dan hukum di sebuah acara resmi di Ibu Kota itu mengindikasikan belum adanya pemahaman masyarakat terkait sejumlah tindakan yang dikategorikan kekerasan seksual.

Kehadiran UU TPKS pada tahun lalu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, yang belum dilengkapi aturan pelaksanaannya membuat upaya penanganan kasus-kasus tindak kekerasan seksual tidak maksimal.

Selain itu, tambah Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, masih maraknya tindak kekerasan seksual mengindikasikan sosialisasi UU TPKS ke masyarakat belum memadai.

The post Kasus Body Checking, Aturan Pelaksana UU TPKS Harus segera dihadirkan appeared first on seketika.com.