Pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada tanggal 26 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2025, OJK menetapkan PT BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 111/ADK3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

The post PT BPR Bumi Pendawa Raharja Resmi Ditutup OJK, Ini Dampaknya untuk Nasabah appeared first on seketika.com.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Bank Pasar Bhakti agar tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Seketika.com, Sidoarjo – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.03/2024 pada tanggal 16 Februari 2024, yang mengakibatkan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Pasar Bhakti. Berlokasi di Jalan Mojopahit Nomor 80, Kelurahan Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, PT BPR Bank Pasar Bhakti tidak lagi memiliki izin usaha.

Giri Tribroto, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, menyatakan dalam siaran pers yang diterima pada Sabtu (17/2/2024) bahwa tindakan pencabutan izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti adalah bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan OJK untuk menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Sejak 13 Oktober 2021, OJK telah menetapkan PT BPR Bank Pasar Bhakti dalam status pengawasan Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) karena Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinilai Kurang Sehat. Status ini diperpanjang pada 13 Oktober 2022.

Giri menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 16C ayat (1) dan ayat (4) Klaster Stabilitas Sistem Keuangan serta Pasal 325 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), status pengawasan PT BPR Bank Pasar Bhakti telah diubah menjadi Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada tanggal 31 Maret 2023.

Hal ini dikarenakan kondisi PT BPR Bank Pasar Bhakti yang terus memburuk akibat pengelolaan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kegagalan upaya untuk meningkatkan rasio permodalan.

Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR Bank Pasar Bhakti dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR).

Keputusan ini diambil setelah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan, termasuk mengatasi permasalahan permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023.

Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

The post OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti Menyusul Status Pengawasan yang Buruk appeared first on seketika.com.