Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;
2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;
3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;
4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;
5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;
6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;
7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

The post Resmi Dilantik! 7 Komisioner OJK 2026–2032 Siap Ubah Arah Sektor Keuangan Indonesia appeared first on seketika.com.

Bagi Pemerintah, hasil proses hukum ini merupakan momentum penting untuk memperkuat stabilitas transformasi kesehatan nasional sekaligus menjadi jaminan atas kemandirian profesi medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Indah Febrianti, menyampaikan bahwa rangkaian proses hukum ini justru menjadi jalan konstitusional untuk memperjelas dan memperkuat peran kelembagaan Kolegium.

“Kami memandang putusan ini sebagai sebuah titik terang bagi kepastian hukum kolegium kita. Hal ini menegaskan bahwa langkah penataan yang dilakukan Pemerintah selaras dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, yaitu untuk mendukung eksistensi kolegium sebagai pilar ilmu pengetahuan kesehatan yang sah,” ujar Indah di Jakarta (16/3)

Indah menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi selama proses persidangan harus dimaknai sebagai upaya penyempurnaan organisasi agar lebih berimbang dan profesional.

Fokus utama pemerintah adalah menjaga agar tidak ada ruang bagi intervensi yang dapat mengganggu kemurnian ilmu pengetahuan.

“Putusan ini mengonfirmasi bahwa penataan yang dilakukan adalah untuk menyempurnakan pola tata hubungan antara Pemerintah dengan kelompok profesi. Tujuannya sangat mulia, yakni memastikan independensi profesi tetap terjaga dan terhindar dari dominasi pihak tertentu, sehingga setiap disiplin ilmu dapat tumbuh secara objektif,” tambahnya.

The post MA Ketok Palu! Status Kolegium Kesehatan 2024–2028 Sah, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Intervensi Profesi appeared first on seketika.com.

MED resmi ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September hingga 14 Oktober 2025, di Cabang Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Penahanan dilakukan setelah MED tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka, dua di antaranya tanpa memberikan alasan yang sah.

“KPK akhirnya melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MED pada Rabu, 24 September 2025, di wilayah Tangerang Selatan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

Perkara dugaan suap ini bermula pada tahun 2021 saat MED menemui HH, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020–2023.

HH sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus serupa.

The post Direktur PT WA Ditangkap KPK: Terlibat Suap Perkara di Mahkamah Agung appeared first on seketika.com.

Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Selanjutnya, Suharto mengucapkan sumpah/janji sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial di hadapan Presiden.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Suharto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Suharto menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

The post Suharto Dilantik Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Presiden Prabowo Saksikan Sumpah di Istana! appeared first on seketika.com.

Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa kebijakan mutasi ini menunjukkan komitmen serius MA dalam memperbaiki sistem peradilan.

“Mutasi sejumlah hakim dan pimpinan Pengadilan Negeri adalah langkah nyata dari Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas serta integritas lembaga peradilan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 23 April 2025.

Mukti menambahkan bahwa KY mendukung dan mengapresiasi penuh kebijakan mutasi hakim yang dilakukan MA.

“Ini adalah bentuk sinergi positif antara MA dan KY untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mukti menyoroti pentingnya langkah ini di tengah meningkatnya kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah hakim.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjadi sangat penting dalam menjaga martabat serta kehormatan profesi hakim.

“Komisi Yudisial berkomitmen bersama Mahkamah Agung untuk menjaga kehormatan hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan,” tegas Mukti.

Sebagai bentuk dukungan konkret, KY juga berperan aktif dalam memberikan informasi dan masukan terkait integritas hakim, berdasarkan rekam jejak hakim yang telah dikumpulkan secara sistematis.

Informasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan penting dalam proses mutasi.

“KY menyediakan data rekam jejak hakim sebagai masukan dalam proses mutasi dan pengawasan integritas. Ini menjadi bagian dari langkah preventif dalam pembenahan peradilan,” pungkas Mukti.

(rri)

The post MA Mutasi Besar-Besaran Hakim, KY Dukung Pembenahan Peradilan appeared first on seketika.com.

Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Kejagung yang terus mengembangkan kasus dugaan suap ini.

RS, yang pada saat kejadian menjabat sebagai Ketua PN Surabaya, diduga mengatur susunan majelis hakim dalam kasus GRT, di mana ketua majelis hakim dijabat oleh ED dengan anggota HH dan M.

RS diduga menerima sejumlah uang dari pihak berperkara terkait vonis bebas yang diberikan, jelas Mukti Fajar dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (15/1/2025).

Mukti Fajar menjelaskan bahwa sejak awal KY sudah menduga keterlibatan RS dalam memberikan vonis bebas kepada terdakwa GRT, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

The post Komisi Yudisial Apresiasi Kejagung Tuntaskan Kasus Suap Vonis Bebas Pengadilan Surabaya appeared first on seketika.com.

Ketua Mahkamah Agung, H. Sunarto, menyampaikan bahwa 16 orang dari 63 hakim yang diusulkan telah mendapatkan sanksi disiplin sesuai rekomendasi Komisi Yudisial. Sementara itu, 9 hakim lainnya telah terlebih dahulu disanksi oleh Mahkamah Agung.

Sebanyak 38 hakim lainnya terkait dengan materi pengaduan yang berhubungan dengan teknis yudisial, yang penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagian pengaduan terkait teknis yudisial menjadi kewenangan Mahkamah Agung, dan kami telah menangani hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar H. Sunarto dalam keterangan tertulis pada Senin (30/12/2024).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integritas di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara lebih luas.

Pada tahun 2024, sebanyak 27 satuan kerja di lingkungan peradilan ditunjuk untuk mengimplementasikan SMAP. Namun, hanya 16 pengadilan yang berhasil memenuhi persyaratan dan mendapatkan sertifikat

The post Mahkamah Agung Indonesia Jatuhkan 206 Sanksi Disiplin pada Hakim dan Aparatur Peradilan 2024 appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah, menyatakan, “Kami sangat memahami kegundahan rekan-rekan hakim terkait masalah ini. KY menyadari pentingnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, yang sudah 12 tahun tidak berubah. Tugas kami adalah menyejahterakan hakim, tetapi kami memerlukan dukungan anggaran dari Mahkamah Agung (MA).”

Pernyataan tersebut disampaikan saat audiensi dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung MA, Jakarta, pada Senin (14/10/2024).

Nurdjanah menambahkan bahwa KY dan MA telah menjalin komunikasi yang baik, dan kesejahteraan hakim selalu menjadi topik utama dalam diskusi.

Ketua KY telah bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, yang menyampaikan bahwa presiden mendukung usulan kenaikan gaji hakim sebagai prioritas.

Setelah pemilu, Ketua KY juga berencana bertemu presiden baru untuk membahas hal yang sama. Nurdjanah menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk take home pay para hakim, meskipun anggaran untuk tahun 2024 belum tersedia.

The post Komisi Yudisial Dukung Kenaikan Gaji Hakim untuk Meningkatkan Kesejahteraan appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H., menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi bagi unit-unit pelayanan publik yang berhasil menyajikan layanan dengan kualitas di atas rata-rata.

Kategori penghargaan meliputi Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Dalam acara tersebut, juga dilakukan soft launching 22 Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 139 MPP Digital, serta integrasi layanan jaminan pensiun.

The post Mahkamah Agung Raih Penghargaan KemenPAN-RB untuk Pelayanan Publik Terbaik appeared first on seketika.com.

“Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ujar Suharto mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Suharto menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Isma Yatun, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara, Wakil Ketua BPK RI Hendra Susanto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamuddin, dan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto.

Selain itu, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Hasto Atmojo Suroyo.

(BPMI Setpres)

The post Presiden Joko Widodo Saksikan Pengucapan Sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung appeared first on seketika.com.