“nasib para nakes yang terkena pemecatan masih menjadi perhatian utama”

Seketika.com, JAKARTA – Kontroversi memuncak di Manggarai, NTT, setelah Bupati Herybertus Geradus Laju Nabit mengambil langkah drastis dengan memecat 249 tenaga kesehatan (nakes) non-ASN yang terlibat dalam aksi demonstrasi menuntut kenaikan gaji.

Keputusan ini mencuat setelah ratusan nakes dari 25 puskesmas di wilayah itu melakukan aksi protes pada awal April 2024, menuntut perpanjangan Surat Perintah Kerja (SPK), kenaikan gaji setara Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Bupati Herybertus tidak berkompromi dengan tuntutan para demonstran dan malah memutuskan untuk memecat mereka dengan tidak memperpanjang SPK untuk tahun 2024. Keputusan ini telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran pelayanan di berbagai puskesmas.

Langkah tegas Bupati ini mendapat kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi kesehatan, aktivis HAM, dan masyarakat umum. Banyak yang menilai bahwa pemecatan tersebut merupakan tindakan yang represif dan tidak proporsional, terutama sebagai respons terhadap aspirasi yang sah dari para nakes.

The post Ratusan Nakes di Manggarai NTT Dipecat Usai Demo Minta Naik Gaji appeared first on seketika.com.

“249 (nakes non ASN yang dipecat), rata-rata ikut demo mereka,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI telah mengangkat isu penting terkait pemecatan ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, solusi yang adil dapat ditemukan melalui musyawarah mufakat.

“Komunikasi dengan pihak Pemerintah Daerah, Bupati, dan Kepala Dinas terus berlangsung. Semoga melalui musyawarah mufakat, kita dapat menemukan solusi yang memungkinkan rekan-rekan Nakes ini kembali berkontribusi dalam pelayanan kesehatan publik di Manggarai,” jelas Melki dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, pada Jumat (12/4/2024).

Lebih lanjut, Melki menegaskan bahwa Komisi IX berharap agar semua pihak dapat bergerak menuju solusi yang memungkinkan para Nakes kembali bekerja, dengan memperhatikan catatan dari Pemerintah Daerah.

Dia juga menyoroti pentingnya dialog konstruktif antara Pemerintah Daerah dan perwakilan Nakes untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

“Kita mendorong terjadinya pembicaraan yang lebih konstruktif antara Pemerintah Daerah dan perwakilan Nakes, sehingga dapat ditemukan titik temu dan solusi terbaik,” tambah Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Bupati Manggarai, Herybertus G.L Nabit, memutuskan untuk memecat sebanyak 249 Nakes dengan tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) 2024.

The post Kontroversi Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai: Solusi dan Penyelesaian dari Komisi XI DPR RI appeared first on seketika.com.