Menkeu menganggap dialog ini sebagai tonggak sejarah penting dalam membentuk kolaborasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

Kedua belah pihak menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama berdasarkan prinsip perdagangan terbuka dan kerja sama multilateral yang kuat.

“Saya menyampaikan kepada Paolo mengenai kondisi makroekonomi Indonesia yang terus tumbuh stabil di tengah volatilitas perekonomian global. Saya juga menjelaskan bagaimana alat-alat fiskal Indonesia bertindak sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi, sehingga Indonesia dapat mempertahankan kestabilan kebijakan fiskalnya — menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap perekonomian,” ungkap Menkeu seperti yang dikutip dari laman Instagram resmi @smindrawati.

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan apresiasi atas dukungan Uni Eropa terhadap Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 dan juga terkait proses keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Menurutnya, dukungan ini tidak hanya memiliki nilai simbolis, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan dan pembangunan Indonesia.

Dengan demikian, Menkeu berharap pertemuan ini dapat menjadi titik awal era baru dalam hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang akan membangun pemahaman bersama dan meningkatkan rasa saling percaya.

“Terima kasih atas dialognya, Paolo. Mari kita membuka jalan dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Eropa..!,” tandasnya.

(kemenkeu)

The post Menteri Keuangan Sri Mulyani Bahas Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa di Washington appeared first on seketika.com.

“LPEI akan terus menyelidiki kredit-kredit bermasalah, serta berkomitmen untuk bekerja sama dengan JAM Datun, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.”

Seketika.com, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan stafnya di Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin (18/3/2024). Pertemuan ini membahas dugaan tindak pidana korupsi/fraud terkait pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Menurut Jaksa Agung, kredit tersebut terbagi dalam beberapa tahapan (batch). Batch pertama melibatkan empat perusahaan yang diduga terlibat dalam fraud dengan total mencapai Rp2,504 triliun.

Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk PT RII (Rp1,8 triliun), PT SMS (Rp216 miliar), PT SPV (Rp144 miliar), dan PT PRS (Rp305 miliar).

Jaksa Agung menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) untuk penyelidikan lebih lanjut.

Jaksa Agung Burhanuddin juga mengungkapkan rencana untuk batch kedua, yang melibatkan enam perusahaan dengan dugaan fraud senilai Rp3 triliun dan Rp85 miliar.

Kasus-kasus ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. Setelah itu, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) untuk proses recovery asset.

The post Penegakan Hukum: Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Bahas Kasus Korupsi di LPEI appeared first on seketika.com.