Menurut laporan media pemerintah Korea Utara, uji coba dilakukan pada Rabu dari kapal perusak Choe Hyon, kapal perang berbobot sekitar 5.000 ton yang menjadi bagian dari program modernisasi angkatan laut negara itu.

Dalam uji coba tersebut, rudal laut-ke-permukaan diluncurkan sebagai bagian dari evaluasi kemampuan tempur kapal.

Kim menyebut pengujian ini sebagai elemen “inti” dari kemampuan kapal perang baru tersebut dan menggambarkannya sebagai “simbol baru pertahanan laut” bagi Korea Utara.

Dalam pernyataannya di Galangan Kapal Nampo, Kim menyerukan produksi lebih banyak kapal perang dengan kelas yang sama atau bahkan lebih maju.

Menurut laporan kantor berita pemerintah Korean Central News Agency (KCNA), Kim menilai bahwa penguatan persenjataan angkatan laut termasuk kemungkinan penggunaan senjata nuklir menunjukkan kemajuan signifikan.

“Kekuatan Angkatan Laut kita untuk menyerang dari bawah dan di atas air akan tumbuh pesat. Persenjataan Angkatan Laut dengan senjata nuklir menunjukkan kemajuan yang memuaskan,” kata Kim.

Ia juga menambahkan bahwa capaian tersebut merupakan “perubahan radikal dalam mempertahankan kedaulatan maritim” yang menurutnya belum pernah dicapai Korea Utara selama lebih dari setengah abad.

The post Kim Jong Un Pamer Kekuatan Laut: Kapal Perusak 5.000 Ton Tembakkan Rudal “Strategis”, Sinyal Senjata Nuklir? appeared first on seketika.com.

Langkah ini diklaim sebagai tindakan pertahanan diri oleh rezim Kim Jong Un untuk mencegah potensi konflik dan menjaga keamanan negara. Korea Utara menuding latihan militer Korea Selatan yang intensif, penempatan aset strategis Amerika Serikat di wilayah tersebut, serta meningkatnya retorika keras dari kedua negara sebagai penyebab utama keputusan tersebut.

Sebelumnya, pejabat Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara telah mulai menambah penghalang anti-tank serta memperkuat infrastruktur di sepanjang perbatasan sejak April 2024. Langkah ini diduga untuk meningkatkan keamanan di garis depan serta mencegah pembelotan tentara dan warga Korea Utara ke Korea Selatan.

Di tengah ketegangan ini, Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) juga melaporkan bahwa Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara telah mengadakan pertemuan selama dua hari. Pertemuan tersebut membahas perubahan terkait usia legal warga Korea Utara untuk bekerja dan berpartisipasi dalam pemilu. Namun, tidak ada laporan resmi apakah pertemuan tersebut juga membahas perintah Kim Jong Un yang terkait dengan rencana revisi konstitusi negara.

Perintah revisi konstitusi tersebut diduga bertujuan untuk menempatkan Korea Selatan secara resmi sebagai musuh utama Korea Utara dan mempertegas klaim atas wilayah kedaulatan. Meski demikian, beberapa pengamat berspekulasi bahwa revisi ini mungkin telah ditunda, atau bahkan sudah diimplementasikan secara diam-diam mengingat sensitifitas isu ini.

The post Militer Korea Utara Putus Jalur Transportasi ke Korea Selatan appeared first on seketika.com.