Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk memperkenalkan jajaran pimpinan MPR yang baru kepada Presiden Jokowi. Pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut berjalan dengan lancar dan penuh keakraban.

“Kami merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah sore ini kami diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangan pers setelah pertemuan.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Muzani juga mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024. Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berkenan untuk hadir dalam pelantikan tersebut.

“Alhamdulillah, Pak Jokowi insyaallah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Kami segenap pimpinan MPR mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau untuk hadir,” ungkapnya.

Ahmad Muzani menambahkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab, di mana Presiden Jokowi dan para pimpinan MPR RI saling mengenal dengan baik sebagai sahabat lama.

The post Pertemuan Pertama Presiden Jokowi dengan Pimpinan MPR RI Pasca Pemilu 2024 appeared first on seketika.com.

“Ancaman kekeringan dan kebakaran mulai terlihat sebagai dampak dari perubahan iklim yang terjadi. Upaya antisipasi untuk menekan dampak tersebut meluas harus segera dilakukan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/8).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga 23 Agustus 2023 sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami bencana hidrometeorologi kekeringan di 28 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten, Provinsi Jabar. Bencana serupa juga terjadi di lima kabupaten di Jawa Tengah dan satu kabupaten di Jawa Timur.

Menurut Lestari, ancaman kekeringan tersebut harus segera mendapat perhatian para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, mengingat kekurangan air bersih bisa berdampak pada aspek kesehatan masyarakat.

Merujuk catatan UNESCO, rata-rata hak manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang per hari.
Sedangkan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum juga membagi standar kebutuhan air bersih berdasarkan wilayah.

Standar kebutuhan air bersih masyarakat perdesaan misalnya rata-rata 60 liter per kapita per hari, warga kota kecil kebutuhan air bersihnya 90 liter per kapita per hari, warga kota sedang dengan kebutuhan air bersih 110 liter per kapita per hari, warga kota besar dengan kebutuhan air bersih 130 liter per kapita per hari, dan warga metropolitan dengan kebutuhan air bersih 150 liter per kapita per hari.

Berdasarkan angka kebutuhan air bersih itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, warga metropolitan merupakan kelompok yang paling terancam bila menghadapi kekeringan.

Meski begitu, Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, dengan mulai kekeringannya 16 kabupaten di Pulau Jawa, ancaman kekurangan air bersih mulai menghampiri perdesaan, kota kecil dan kota sedang.

Karena itu, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sangat berharap masyarakat dan para pemangku kepentingan di daerah mulai mengambil langkah untuk mengatasi ancaman kekurangan air bersih itu.

Selain itu, Rerie juga mendorong agar perencanaan pengembangan wilayah di setiap daerah juga harus mengantisipasi sejumlah potensi ancaman bencana, sebagai dampak perubahan iklim yang terjadi.

Setiap daerah, ujar Rerie, harus memiliki kawasan tangkapan air hujan, menggencarkan penghijauan dan sosialisasi penghematan pemanfaatan air bersih, sehingga ketersediaan air bersih bagi daerah tersebut tetap terjaga.

Rerie juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup yang bijaksana dalam memanfaatkan air bersih dalam keseharian, sehingga dampak perubahan iklim dapat ditekan secara signifikan. ***
Dr. Lestari Moerdijat S.S., M.M.

The post Lestari Moerdijat : Segera Antisipasi Dampak Kekeringan di Tanah Air appeared first on seketika.com.

Turnamen yang diselenggarakan atas kerjasama MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Paremen (KWP) ini dalam rangka Peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI Ke-78. Hadir dalam acara, Plt Deputi Bidang Admisistrasi Siti Fauziah, SE, MM, Ketua KWP Ariawan dan anggota KWP peserta Turnamen.

Dalam sambutannya, Janedjri menjelaskan bahwa Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus, latar bekakang sejarahnya adalah dikarenakan konstitusi atau UUD 1945 itu disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus.

Sedangkan HUT MPR RI yang diperingati setiap tanggal 29 Agustus, karena Komite Nasional Indonesia pusat sebagai cikal bakal lembaga MPR itu dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945.

Bicara dan mendalami tentang Hari Konstitusi dan HUT MPR RI, lanjut Janedjri, tentu ada hal yang penting yang perlu diketahui dan sama-sama harus dipahami dan dilaksanakan semua anak bangsa, terkait mengambil tanggung jawab dalam mengawal implementasi konstitusi yang tentu disesuaikan dengan tantangan jaman.

“Saya berharap rekan-rekan wartawan juga ikut mengambil tanggung jawab itu dalam mengawal implementasi konstitusi kita itu secara bersama-sama,” katanya.

The post Turnamen Catur Wartawan Parlemen 2023 Rebut Piala Ketua MPR appeared first on seketika.com.

Turut hadir mendampingi para siswa, Kepala MTsN 1 Kota Tangsel Ade Zaenudin, Pembina siswa Imam Sucipto, Guru/Wali Kelas Sri Rahayu, Pembina OSIS Raynaldi Azhari dan perwakilan orang tua siswa.

Saat menemui para siswa berprestasi itu, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023), Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini langsung secara personal mengucapkan selamat.

Fadel Muhammad berulang kali mengacungkan jempol dan menggelengkan kepala mendengar Pembina siswa Imam Sucipto memberi penjelasan seputar kompetisi robot dunia tersebut.

“Kompetitor mereka sebanyak 20 negara dan anak-anak ini mampu menyabet gold medal? Wow…Saya gembira dan bangga sekali bertemu dan bertatap muka dengan anak-anak bangsa yang mampu meraih prestasi tingkat dunia. Saya ucapkan selamat juga kepada pihak sekolah yang mampu mengantarkan siswanya meraih prestasi tinggi,” ujarnya.

Mantan Gubernur Gorontalo dua periode ini memberikan pesan agar perolehan prestasi para siswa tidak hanya habis berujung sampai di sini. “Kalian jangan berhenti. Harus terus berjuang lagi terus berprestasi lagi dan lagi. Sebab, success is a journey not a destination. Sukses itu adalah perjalanan bukan sebuah tujuan,” tambahnya.

Fadel Muhammad memberikan contoh perjalanan hidupnya yang penuh dengan karya dan perjuangan dengan konsisten mengadopsi prinsip sukses itu perjalanan bukan sebuah tujuan.

The post Fadel Muhammad : MTsN 1 Kota Tangsel Cetak Siswa Berprestasi Dunia appeared first on seketika.com.

Arsul Sani mengatakan amandemen yang disampaikan Ketua MPR dan Ketua DPD terdapat perbedaan yang substansial. “Dalam pidato pengantar Ketua MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas, yaitu untuk menempatkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Aturan konstitusional itu belum ada,” katanya usai Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sedangkan amandemen dalam pidato pengantar yang disampaikan Ketua DPD adalah amandemen untuk kembali pada UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), setelah itu dilakukan addendum. “Bagi kami di MPR, apa yang disampaikan Ketua DPD adalah hak konstitusional dan pendapat DPD. Kita hormati,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Namun, lanjut Arsul Sani, amandemen UUD baik usulan MPR maupun DPD harus mengikuti aturan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen UUD harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota. Kalau hanya DPD yang jumlah 136 anggota saja yang mengusulkan amandemen UUD, maka belum cukup untuk mendorong proses amandemen UUD,” terangnya.

Selain itu, lanjut Arsul Sani, pasal (apa) yang diamandemen pun harus jelas. “Amandemen UUD tidak seperti membahas UU. Pembahasan amandemen hanya sesuai usulan yang akan diamandemen. Jadi kalau tidak ada dalam proposal usulan amandemen, maka usulan lain untuk amandemen tidak bisa muncul tiba-tiba,” imbuhnya.

The post Amandemen Harus Ikuti Aturan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatan tersebut, Sarnadi, menyampaikan beberapa keluh kesah dan aspirasinya. Yaitu keprihatinannya terhadap keberlangsungan usaha penggilingan padi lokal.  Usaha kecil dengan pekerja sekitar 10 orang tersebut terancam bangkrut karena kehadiran PT Wilmar Padi Indonesia di wilayah Banten.

“Kehadiran PT Wilmar menjadikan harga padi melambung, sehingga menggangu produksi pelaku usaha penggilingan padi lokal,” ujar Sarnadi.

“Tentu sebagai pelaku usaha kecil dengan modal terbatas kami tidak mungkin dapat bersaing dengan perusahaan besar seperti PT Wilmar Padi Indonesia. Maka kehadiran kami hari ini, mohon dukungan keadilan sehingga usaha kecil kami bisa berjalan kembali. Kami meminta agar pemerintah menutup usaha PT Wilmar Padi Indonesia,” tambah sarnadi.

Menanggapi hal tersebut Yandri menyampaikan dirinya mendukung penuh apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari komunitas penggilingan padi. Ia bahkan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada menteri pertanian serta menteri perindustrian. Bahkan dirinya sudah menyampaikan permasalahan tersebut ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo saat pertemuan konsultasi Pimpinan MPR dengan Presiden beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi menanggapi baik atas aspirasi yang disampaikan melalui dirinya tersebut.

The post Perusahaan Besar Jangan Menggilas Usaha Penggilingan Padi Lokal appeared first on seketika.com.

“APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan APBN tahun 2024 diarahkan untuk ‘Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’,” ujar Presiden dalam pidato tentang Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun. Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. “Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif. Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pengelolaan fiskal secara kuat, disertai dengan efektivitas dalam mendorong transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Melalui hal tersebut, pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 dapat ditekan dalam kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen, angka kemiskinan dalam rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen, rasiogini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,99 hingga 74,02.

“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 105 sampai dengan 108 dan 107 sampai dengan 110,” ucap Presiden.

Presiden juga berharap pembahasan RAPBN tahun 2024 tersebut dapat dilakukan secara konstruktif. Hal tersebut penting dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Maju.

“Besar harapan kami, pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutur Presiden.(BPMI Setpres)

The post APBN 2024 Jawab Tantangan Masa Kini dan Masa Depan appeared first on seketika.com.