Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan persoalan tersebut bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut masa depan dan hak kesehatan anak-anak.

Fenomena anak zero dose kembali menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono di Bandung. Anak zero dose merupakan kelompok anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar pada tahun pertama kehidupannya.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi pemerintah daerah, terutama terkait penolakan vaksin dan maraknya informasi keliru di masyarakat.

Farhan menilai persoalan imunisasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh tenaga kesehatan. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak mulai dari tokoh agama, kader Posyandu, media, akademisi hingga pengurus wilayah.

Rendahnya cakupan imunisasi dapat memicu kembali munculnya penyakit menular seperti campak, polio, dan difteri. Pemerintah pusat menyebut kekebalan komunal baru dapat tercapai jika cakupan imunisasi menyentuh minimal 90 persen.

Saat ini, angka imunisasi nasional disebut baru berada di kisaran 80 persen. Kondisi tersebut membuat jutaan anak masih rentan terkena penyakit yang sebenarnya dapat dicegah lewat vaksinasi.

The post Anak Zero Dose di Bandung Jadi Sorotan, Farhan Ungkap Ancaman Serius appeared first on seketika.com.

Farhan mengungkapkan, dalam beberapa minggu ke depan pihaknya akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebijakan hingga pelaksanaan kegiatan infrastruktur di Kota Bandung.

Khusus untuk Teras Cihampelas, ia menegaskan langkah pembongkaran masih menunggu izin dari sejumlah lembaga terkait, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Izin pembongkaran sedang kami usahakan. Ini harus melalui KPK dan lembaga lainnya karena saya harus memastikan tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan kerugian negara,” kata Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, kehati-hatian tersebut penting mengingat proyek Teras Cihampelas merupakan bagian dari pembangunan sebelumnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Farhan menambahkan, setelah izin pembongkaran diperoleh, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminta dukungan termasuk kepada Gubernur Jawa Barat.

“Setelah izin keluar, saya akan menghadap Pak Gubernur untuk meminta dukungan pembongkaran,” ujarnya.

The post Bongkar Teras Cihampelas Tunggu Restu KPK, Wali Kota Bandung Buka Suara appeared first on seketika.com.

Pembukaan dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan serta Ketua Umum PP Persis, Jeje Zaenudin, bersama para pengurus organisasi dan pelaku usaha dari kalangan internal Persis.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung menilai keberadaan Persatuan Islam memiliki posisi strategis bagi Kota Bandung.

Menurutnya, Persis merupakan organisasi Islam yang memiliki Dewan Pimpinan Pusat di Kota Bandung, sehingga menjadi bagian penting dari identitas kota.

“Persis ini wajah Kota Bandung. Bisa dikatakan satu-satunya ormas Islam yang DPP-nya berada di Bandung. Maka keberadaannya harus kita jaga dan dukung,” katanya.

Ia menambahkan, sejak lama tokoh-tokoh Persis dikenal memiliki tradisi kewirausahaan yang kuat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya ulama dan tokoh Persis yang juga berprofesi sebagai pedagang.

“Sudah waktunya Persis hadir sebagai komunitas wirausahawan. Organisasi masyarakat keislaman harus memiliki kemandirian ekonomi melalui kegiatan usaha,” ujarnya.

The post Persis Ramadan Expo 2026: Wajah Baru Wirausaha Umat di Bandung! appeared first on seketika.com.

Target tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Siskamling Siaga Bencana di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Senin (2/3/2026).

Menurut Farhan, pengelolaan sampah berbasis kewilayahan melalui program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) menjadi kunci untuk mengurangi beban sampah kota sekaligus membangun perubahan perilaku masyarakat.

Dalam satu tahun ke depan akan dilakukan pengukuran untuk melihat efektivitas program tersebut.

“Saya akan ukur setelah satu tahun program ini berjalan. Apakah ada perubahan perilaku di masyarakat atau tidak? Targetnya masyarakat mampu memilah dan mengolah sampahnya sendiri,” ujarnya.

Farhan menjelaskan, saat ini pengolahan sampah organik oleh Gaslah berada di rata-rata 20 kilogram per hari per RW.

Jumlah tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan menjadi 25 kilogram per hari per RW. Target itu, menjadi pekerjaan rumah bagi lurah dan jajaran kewilayahan.

The post Gaslah, Target Wali Kota Bandung: Semua RW Wajib Olah 25 Kg Sampah Organik per Hari, Siap Jadi Percontohan Nasional appeared first on seketika.com.

Dalam acara ini, angklung kembali ditegaskan sebagai ikon budaya Kota Bandung sekaligus warisan budaya tak benda dunia yang diakui oleh UNESCO.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya menjaga dan mewariskan angklung sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Bandung.

Ia mengingatkan bahwa status angklung sebagai warisan budaya dunia mengharuskan adanya aktivitas ngangklung setiap hari di berbagai lembaga seperti sekolah, komunitas, dan tempat pertunjukan seni.

“Bandung punya angklung, dan kita harus beruntung. Angklung telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia (intangible cultural heritage). Salah satu syaratnya adalah setiap hari harus ada kegiatan yang ngangklung, baik di sekolah, lembaga pertunjukan, maupun komunitas masyarakat. Maka, pemerintah harus hadir untuk memastikan itu berjalan,” tegas Farhan.

Sebagai upaya konkrit pelestarian budaya, Farhan menyatakan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) akan meluncurkan layanan arsip resmi untuk mendokumentasikan karya seni angklung, termasuk lagu-lagu ciptaan seniman lokal.

The post Angklung di Cerita edisi ke-3, Bandung Siap Jadi Kota Budaya Dunia appeared first on seketika.com.

Selama aksi massa tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Muhammad Farhan, memberikan apresiasi terhadap aksi jurnalis.

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” ujar Farhan, yang langsung berinteraksi dengan jurnalis di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (27/5/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Farhan menilai bahwa revisi UU Penyiaran berpotensi membuka pintu bagi aturan-aturan yang tidak mendukung kebebasan pers.

Oleh karena itu, Farhan bertekad untuk mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Saat ini, revisi UU Penyiaran sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

“Kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat nggak masuk. Saat ini, prosesnya masih berada di Badan Legislasi, yang akan menentukan apakah revisi ini dapat dibahas dalam periode sekarang, yang akan berakhir pada bulan Agustus, atau akan dilanjutkan di DPR periode mendatang,” ungkap Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

The post Aksi Massa di Depan DPR RI: Tuntutan Revisi UU Penyiaran appeared first on seketika.com.