Salah satu pengguna yang turut dalam perjalanan tersebut adalah Ajat Sudrajat, penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN). Ajat menyampaikan bahwa layanan LRT Jakarta telah memberikan kemudahan, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan petugas.

“Alhamdulillah kalau di DKI Jakarta ini sangat luar biasa untuk aksesibilitasnya juga sudah bagus, baik aksesibilitas fisik maupun nonfisik. Yang disebut nonfisik adalah pelayanan dari para petugas ini juga sudah memadai alhamdulillah walaupun memang sedikit terkadang ada kekurangan, tapi insyaallah mudah-mudahan lebih baik dari kota-kota lain,” ujar Ajat.

Dalam perjalanan tersebut, Ajat juga berkesempatan berbincang dengan Presiden Prabowo. Ajat pun berharap transportasi publik ke depan makin mudah diakses dan mendukung kota yang inklusif.

“Ya diajak ngobrol (Presiden), gimana udah terima kartu layanan gratis belum, alhamdulillah saya udah. Terus ya ditanya mengenai aksesibilitas tadi saya sudah jelaskan,” katanya.

“Yang pasti harapan kita transportasi yang accessible, yang ini sudah mulai sempurna, yang kedua selalu kota ini menjadi kota yang inklusif,” lanjut Ajat.

Sementara itu, Ibu Hesti dan Ibu Widi, warga lansia dari Kebayoran Baru, mengaku senang dapat mengikuti perjalanan bersama Presiden Prabowo. Keduanya juga mendapat kesempatan duduk di depan Presiden dan berbincang langsung selama perjalanan.

“Aduh, rasa mimpi. Dari rumah mimpi apa sampai sini kok bisa ketemu. Selama ini kan cuma di TV, ya, cuma di TV berita-berita, sekarang langsung lihat (Presiden),” ujar Ibu Hesti.

Hesti berharap pengembangan transportasi publik turut memperhatikan kebutuhan lansia, termasuk kemudahan akses di stasiun. “Mudah-mudahan transportasinya makin bagus, makin nyaman, seperti lansia mungkin harus ada lift. Alhamdulillah ada lift ya,” katanya.

Pengalaman serupa dirasakan Fadhil dan Nasya dari SMPN 270 Jakarta yang untuk pertama kalinya menaiki LRT Jakarta. “Senang banget pastinya, nyaman, seru gitu, adem, bersih,” ujar Fadhil, sementara Nasya mengatakan, “Kita nyaman naik LRT. Ini baru pertama kali dan kita senang banget karena kita naik LRT nya sama Bapak Presiden.”

Selama perjalanan, Fadhil dan Nasya juga diajak berbincang oleh Presiden Prabowo. Fadil pun menyampaikan apresiasinya atas keberadaan LRT Jakarta jalur Kelapa Gading-Manggarai tersebut.

“Keren sih Pak Prabowo keren, Pak Gubernur juga keren bisa membangun LRT ini,” tuturnya.

Fadhil berharap layanan tersebut dapat berjalan dengan baik, sementara Nasya berharap LRT Jakarta terus berkembang. “Semoga bisa berjalan dengan baik proyek ini,” ujar Fadhil. Adapun Nasya mengatakan, “Semoga bisa jadi lebih bagus lagi, lebih maju.”

(BPMI Setpres)

The post Cerita Warga Jajal LRT Jakarta Bareng Presiden Prabowo: Rasanya Seperti Mimpi appeared first on seketika.com.

Hal tersebut dituangkan dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1205/2026, Nomor 3/2026, dan Nomor 2/2026 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027, yang ditandatangani dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Selasa (15/9/2026).

Menteri Koordinator PMK Pratikno menyampaikan, penetapan cuti bersama telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pelaksanaan hari besar keagamaan hingga mobilitas masyarakat.

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

“Tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan. Kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari. Cuti bersama ini mempertimbangkan bagaimana kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual keagamaan di hari-hari besar keagamaan, juga kaitannya dengan hari Sabtu dan Minggu, kemudian mudik Lebaran dan lain-lain,” ujar Pratikno.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan kepastian mengenai hari libur nasional dan cuti bersama penting agar berbagai pihak dapat menyiapkan agenda tahun 2027 dengan lebih baik.

“Dengan ditetapkannya hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027, diharapkan dapat memberikan kepastian dan acuan bagi pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan perencanaan kegiatan pada tahun 2027 secara lebih efektif,” ujar Rini.

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

Penetapan hari libur nasional tahun 2027 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur. Secara keseluruhan, kalender 2027 memuat 26 hari libur nasional dan cuti bersama, yang terdiri atas 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama.

Khusus bagi aparatur sipil negara (ASN), ketentuan cuti bersama akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Presiden. Pemberian cuti bersama bagi pegawai ASN merupakan kewenangan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN

20260915 Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama 2027 5

“Setelah penetapan SKB 3 Menteri ini, Kementerian PANRB akan menindaklanjutinya dengan menyusun Rancangan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama bagi Pegawai ASN Tahun 2027 dan selanjutnya mengajukan permohonan penetapannya,” jelas Rini.

Sesuai ketentuan, cuti bersama bagi PNS tidak mengurangi hak cuti tahunan. Bagi PNS yang karena jabatannya tidak memperoleh hak cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan penetapan tersebut, pemerintah berharap masyarakat, dunia usaha, serta instansi pemerintah dapat menyesuaikan perencanaan kegiatan sejak dini tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik.

The post Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2027: Resmi Disepakati 26 Hari Total appeared first on seketika.com.

Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen dari pendapatan global. Sementara bagi PSE privat dalam negeri, besaran denda maksimal disesuaikan dengan skala usaha, yakni Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan mekanisme sanksi diperlukan agar kewajiban pelindungan anak memiliki konsekuensi yang jelas bagi platform yang tidak menjalankan ketentuan.

“Untuk platform digital skala besar atau global, denda yang kami rumuskan sebesar 6 persen dari pendapatan global. Sementara untuk PSE privat dalam negeri, besaran dendanya disesuaikan dengan skala usaha,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Menurutnya, perumusan besaran denda telah melalui proses konsultasi publik dan sosialisasi bersama PSE privat. Rumusan tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Sebelum formulasi ditetapkan, ini sudah melalui konsultasi publik, sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE terutama ke delapan platform (berisiko tinggi) dan juga sudah resmi diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan ditetapkan dalam PP PNBP bersama kementerian terkait,” jelasnya.

Adapun delapan platform yang sejak awal telah ditetapkan sebagai layanan dengan profil risiko tinggi yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Meutya menambahkan bahwa penentuan skala usaha PSE privat dalam negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021.

Penerapan sanksi menjadi bagian dari mekanisme penegakan PP TUNAS. Kemkomdigi memastikan instrumen sanksi disiapkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban pelindungan anak, sekaligus memastikan ruang digital tetap aman bagi anak tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi.

The post Aturan Baru Pelindungan Anak: Denda Platform Digital Global Capai 6 Persen Pendapatan appeared first on seketika.com.

“Untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar. Tapi ini Asian Games. Medali emas 3 miliar,” ujar Presiden dalam sambutannya saat melepas Kontingen Indonesia menuju Asian Games di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 September 2026.

Selain bonus bagi peraih emas, Presiden menegaskan bahwa perhatian pemerintah juga diberikan kepada atlet peraih medali perak dan perunggu, termasuk para pelatih. Kepala Negara meminta agar pengembangan karier mereka turut diperhatikan dan dipercepat.

“Medali perak, medali perunggu pun karier-kariernya kita semua percepat. Ada yang, ‘Pak, saya sudah sekian tahun belum naik pangkat.’ Termasuk pelatih-pelatih,” ucap Presiden.

Menurut Presiden, prestasi dan pengabdian harus mendapatkan penghargaan yang layak. Ia menekankan agar negara tidak ragu memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berbuat baik dan mengharumkan nama bangsa.

“Kita jangan pelit. Kalau baik, kita beri penghormatan,” tegas Presiden.

Dalam arahannya, Presiden turut menceritakan perjuangan seorang atlet equestrian pada SEA Games sebelumnya yang tetap bertanding meski mengalami cedera tulang rusuk beberapa hari sebelum perlombaan. Atlet tersebut menolak digantikan karena ingin tetap memperjuangkan kehormatan bangsa dan berhasil membantu timnya meraih medali.

“Orang ini tidak mau memilih jalan yang aman atau jalan yang enak. Dia mikir kehormatan bangsa dan negaranya. Ini salah satu contoh yang membanggakan,” tutur Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa atlet tersebut merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Atas keberanian dan prestasinya, Presiden kemudian memerintahkan pimpinan TNI untuk memberikan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat.

Presiden berharap semangat serupa dapat dibawa seluruh atlet Indonesia yang akan bertanding di Aichi-Nagoya. Ia pun menutup arahannya dengan doa agar para atlet diberikan kekuatan dan mampu mempersembahkan hasil terbaik bagi Indonesia.

“Selamat berjuang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua,” pungkas Presiden.

The post Bonus Atlet Asian Games 2026 Capai Rp3 Miliar, Prabowo: “Kita Jangan Pelit” appeared first on seketika.com.

Destry Damayanti resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk masa jabatan 2026–2031. Pelantikan dilakukan Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. pada Rabu, 2 September 2026.

Prosesi pengucapan sumpah berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di Jakarta Pusat. Destry hadir mengenakan kebaya biru dengan nuansa merah pada bagian sisi kanan.

Bersamaan dengan Destry, Aida S. Budiman resmi menempati posisi Deputi Gubernur Senior BI, sedangkan Solikin M. Juhro dilantik sebagai Deputi Gubernur BI.

Ketiganya kemudian menandatangani berita acara pelantikan setelah menyelesaikan pengucapan sumpah jabatan.

Pelantikan tersebut menandai terbentuknya susunan terbaru Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk periode pemerintahan baru.

Dalam menjalankan tugasnya, jajaran Dewan Gubernur BI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang.

Bank Indonesia juga menyatakan akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait. Karena itu, susunan pimpinan BI menjadi bagian penting dalam arah kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Destry mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur BI pada Rabu, 2 September 2026 di Mahkamah Agung.

Dalam sumpahnya, Destry bersama dua pejabat BI lainnya menyatakan komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan setia kepada negara serta konstitusi.

Dalam sumpah tersebut, mereka berjanji tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak mana pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mereka juga menyatakan tidak akan menerima janji ataupun pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya tugas jabatan.

Selain itu, mereka berkomitmen menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pejabat Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Pelantikan Destry dan jajaran Dewan Gubernur BI ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2026 tertanggal 1 September 2026.

Keputusan tersebut mengatur pemberhentian dan pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Masa jabatan yang ditetapkan berlangsung selama lima tahun.

Setelah pelantikan, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi:

Gubernur: Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior: Aida S. Budiman
Deputi Gubernur: Filianingsih Hendarta
Deputi Gubernur: Ricky P. Gozali
Deputi Gubernur: Thomas A.M. Djiwandono
Deputi Gubernur: Solikin M. Juhro

Susunan tersebut menjadi kepemimpinan Dewan Gubernur BI yang akan menjalankan tugas dan kewenangan bank sentral sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan resminya susunan baru Dewan Gubernur, Bank Indonesia akan melanjutkan pelaksanaan kebijakan untuk menjaga stabilitas serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BI juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjalankan bauran kebijakan.

The post Destry Damayanti Gubernur BI 2026-2031 Resmi Dilantik, Apa yang Berubah di Bank Indonesia? appeared first on seketika.com.

Dari keseluruhan personel yang dimutasi, sebanyak 344 personel mendapatkan promosi atau penempatan jabatan baru. Selain itu, terdapat personel yang menyelesaikan pendidikan, berangkat pendidikan, hingga memasuki masa pensiun.

Rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri maupun kewilayahan. Perubahan jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, serta kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan tugas yang terus berkembang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi dan karier personel Polri. Penempatan personel pada jabatan baru dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

“Mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Penempatan pada jabatan baru tentunya telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta tantangan tugas yang dihadapi,” kata Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Salah satu perubahan jabatan strategis terjadi pada posisi Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops). Irjen Pol. Roycke Harry Langie, yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara, dipercaya mengemban jabatan sebagai Astamaops Kapolri. Ia menggantikan Komjen Pol. Dr. Muhammad Fadil Imran yang dimutasikan sebagai Pati Stamaops Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Kapolda Sulawesi Utara selanjutnya diisi Brigjen Pol. Yudo Hermanto yang sebelumnya menjabat Karopaminal Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua Barat Daya. Brigjen Pol. Hengki Haryadi yang sebelumnya menjabat Wakapolda Riau diangkat sebagai Kapolda Papua Barat Daya. Sementara Brigjen Pol. Yulius Audie Sonny Latuheru yang sebelumnya menjabat Kapolda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Jabatan Wakapolda Riau selanjutnya diemban Brigjen Pol. Simson Zet Ringu yang sebelumnya menjabat Wakapolda Gorontalo. Sementara posisi Wakapolda Gorontalo dipercayakan kepada Kombes Pol. Dedy Suhartono yang sebelumnya bertugas di Korlantas Polri. Lalu, Brigjen Pol. D.I. Susetio Cahyadi dipercaya sebagai Wakapolda Maluku Utara Menggantikan Brigjen Pol. Stephen Maleachi Napiun yang kini dipercaya sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri

Di tingkat Mabes Polri, Irjen Pol. Jawari mendapat amanah sebagai Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) menggantikan Irjen Pol. Anwar yang dimutasikan sebagai Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.

Perubahan juga terjadi pada posisi Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kapolri. Irjen Pol. Ruslan Ependi dipercaya mengemban jabatan tersebut menggantikan Irjen Pol. Herry Rudolf Nahak yang dimutasikan sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Kombes Pol. Ian Rizkian Milyardin mendapat penugasan sebagai Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) Polri menggantikan Kombes Pol. Yudi Arkara Oktobera yang diangkat sebagai Karobinopsnal Baharkam Polri.

Rotasi juga mencakup penugasan di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi personel. Sejumlah Pati dan Pamen mendapatkan penugasan untuk mengikuti maupun menyelesaikan pendidikan serta mengemban tugas sebagai Widyaiswara dan dosen di lingkungan Lemdiklat Polri.

Irjen Pol. Johnny menegaskan, seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas secara optimal.

“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera beradaptasi, melanjutkan program yang sudah berjalan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyegaran organisasi tersebut diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat organisasi Polri dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Pada prinsipnya, seluruh proses mutasi ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat kepemimpinan, dan memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” tutupnya.

The post Mutasi Polri 2026: 424 Perwira Dirotasi, Ini Daftar Jabatan Strategis yang Berubah appeared first on seketika.com.

Presiden Prabowo Subianto tiba di kawasan Monas sekitar pukul 19.15 WIB dan tampak melambaikan tangan, menyapa masyarakat yang telah memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo kemudian disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Acara Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan serentak oleh masyarakat yang hadir. Suasana khidmat sekaligus penuh semangat kebangsaan pun terasa di kawasan Monas.

Kemudian, rangkaian acara dilanjutkan dengan ‘Pagelaran Sabang Merauke’ yang menampilkan persembahan musik dan gerak tari nusantara. Setelahnya, penampilan drumben dari Universitas Pertahanan yang membawakan lagu ‘Maju Tak Gentar’ menandai dimulainya karnaval.

Sebanyak 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian, lembaga, serta pelajar kemudian melintas secara bergantian, mulai dari kendaraan hias Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Badan Gizi Nasional, dan diakhiri dengan kendaraan hias Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Selama karnaval berlangsung, Presiden Prabowo tampak memberikan hormat dan membalas lambaian tangan para menteri serta peserta yang tampil di atas kendaraan dengan penuh semangat. Sorak masyarakat turut memeriahkan suasana setiap kali masing-masing kendaraan hias melintas, menampilkan beragam kreativitas serta capaian program dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Kemeriahan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara semakin semarak dengan gemerlap pesta kembang api yang menjadi penutup rangkaian kegiatan di kawasan Monas. Tepuk tangan masyarakat pun bergema, mengiringi perjalanan parade kendaraan hias yang bergerak meninggalkan kawasan Monas.

Rangkaian kendaraan hias tersebut tidak hanya menambah kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi bagian dari perayaan kebersamaan masyarakat dan pemerintah dalam memperingati hari kemerdekaan.

The post Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas, 32 Kendaraan Hias Meriahkan HUT RI ke-81 appeared first on seketika.com.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” ujar Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Amelia menilai perkembangan teknologi digital telah membuka peluang yang semakin luas bagi masyarakat untuk berkarya dan berekspresi.

Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran hukum serta penghormatan terhadap hak setiap individu agar ruang digital tidak menjadi tempat terjadinya pelanggaran privasi.

“Kasus Bryan Ebem kembali mengingatkan bahwa ruang publik bukan berarti ruang tanpa hak. Kreativitas di ruang digital harus tetap menghormati privasi, martabat, dan pelindungan data pribadi,” katanya.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa pelindungan data pribadi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Karena itu, setiap pihak yang memproses data pribadi, termasuk dalam kegiatan pembuatan konten digital, wajib mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kegiatan merekam, mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, hingga menyebarluaskan data seseorang merupakan bentuk pemrosesan data pribadi. Pemrosesan tersebut harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan secara transparan, dan tetap menjamin hak subjek data, termasuk hak meminta penghentian pemrosesan serta penghapusan data pribadinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, penguatan tata kelola ruang digital yang menghormati hak asasi manusia juga menjadi perhatian berbagai negara.

Oleh karena itu, Indonesia perlu terus mendorong keseimbangan antara kebebasan berekspresi, inovasi digital, dan pelindungan hak privasi agar ekosistem digital nasional semakin dipercaya serta sejalan dengan praktik-praktik baik di tingkat internasional.

Amelia berharap kasus tersebut menjadi pembelajaran bagi para kreator konten maupun masyarakat agar semakin memahami pentingnya etika digital, penghormatan terhadap privasi, dan pelindungan data pribadi dalam setiap aktivitas di ruang siber.

“Pada akhirnya, kreativitas akan berkembang lebih baik apabila dibangun di atas tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak setiap orang,” pungkas politisi asal Dapil Jawa Tengah VII itu.

The post Kasus Bryan Ebem Jadi Sorotan, DPR Ingatkan Kreator Konten Soal Privasi dan UU PDP appeared first on seketika.com.

Pengangkatan Sudaryono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Pada kesempatan tersebut, Presiden secara langsung mengambil sumpah jabatan Sudaryono sebagai Kepala BGN.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Usai mengucapkan sumpah, Sudaryono menandatangani berita acara pengambilan sumpah sebagai tanda resmi dimulainya tugas sebagai Kepala BGN.

Rangkaian prosesi acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti para tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

The post Sudaryono Dilantik Jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Program Makan Bergizi Gratis Masuk Babak Baru appeared first on seketika.com.

Pelantikan ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut berlangsung dengan penuh khidmat, menegaskan komitmen para pejabat yang baru dilantik untuk mengemban amanah dengan tanggung jawab dan integritas.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Pelantikan para pejabat dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh pejabat yang dilantik. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, serta Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.

The post Prabowo Lantik Donny Ermawan dan Yos Sunitiyoso, Ini Susunan Pimpinan Baru Universitas Republik Indonesia appeared first on seketika.com.