Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan keberadaan Enduro Entrepreneurship Program telah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membuka lapangan kerja, khususnya bagi penerima manfaat atau peserta pelatihan.

“Program ini mendukung Asta Cita Presiden poin 3, sekaligus tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk mendukung pendidikan berkualitas di Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian dari lingkup desa,”ujar Fadjar.

Menurut Fadjar, Pertamina sebagai perusahaan energi tak hanya fokus pada operasional bisnis. Namun program edukasi, khususnya di bidang otomotif diharapkan menjadi aplikasi nyata untuk berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.

Seperti halnya EEP yang menjadi pelatihan wirausaha di bidang perbengkelan roda dua, ditujukan bagi semua lapisan masyarakat dari berbagai profesi.

Pada program ini, Pertamina berupaya menciptakan kegiatan usaha yang menggunakan produk unggulan perusahaan sekaligus memberikan manfaat sosial dan lingkungan bagi masyarakat secara bersamaan.

The post Pertamina Cetak 82.000 Wirausahawan Baru Lewat Program Bengkel Enduro, Buka Peluang Usaha hingga Pelosok Negeri appeared first on seketika.com.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pendataan pekerja informal di Jawa Barat telah dimulai hari ini, Senin (1/9/2025).

Hal ini menandai langkah awal menuju inklusi jaminan sosial yang merata untuk seluruh masyarakat pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan formal.

“Kita sudah menandatangani kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Pendataan dimulai hari ini untuk ojek, ojol, sopir truk, petani, nelayan, tukang kuli, pemulung, pedagang asongan, semua,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung.

Setelah proses pendataan selesai, para pekerja akan didaftarkan dalam program asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan premi sebesar Rp201.000 per tahun.

Skema pembiayaan ini akan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan aplikator ojek online, guna memastikan seluruh pekerja informal mendapatkan perlindungan yang layak.

The post Jutaan Pekerja Informal di Jabar Segera Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on seketika.com.

1. Meningkatkan Abrasi dan Erosi Pantai: Ekspor pasir laut dapat mempercepat proses abrasi dan erosi di pesisir pantai.
2. Penurunan Kualitas Lingkungan: Kebijakan ini berpotensi menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir.
3. Peningkatan Pencemaran Pantai: Aktivitas ekspor pasir laut dapat menyebabkan peningkatan pencemaran di area pantai.
4. Kualitas Air yang Buruk: Air laut akan semakin keruh, berdampak pada ekosistem dan aktivitas nelayan.
5. Kerusakan Wilayah Pemijahan Ikan: Wilayah pemijahan ikan dan daerah asuhan akan terancam akibat penambangan.
6. Turbulensi Perairan: Ekspor pasir laut dapat meningkatkan turbulensi, yang menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar laut.
7. Intensitas Banjir Rob: Pesisir daerah penambangan pasir laut berpotensi mengalami peningkatan intensitas banjir air rob.
8. Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang: Ekosistem terumbu karang dan fauna yang mendiami area tersebut dapat mengalami kerusakan parah.
9. Energi Gelombang Meningkat: Dasar perairan yang semakin dalam akibat penambangan akan menyebabkan energi gelombang yang lebih tinggi, meningkatkan dampak ombak di pesisir.
10. Konflik Sosial: Kebijakan ini dapat memicu konflik antara masyarakat yang pro-lingkungan dan para penambang pasir laut.

“Sepuluh alasan di atas menjelaskan mengapa ekspor pasir laut dilarang selama 20 tahun. Mengapa sekarang diperbolehkan?” tanya Riyono, anggota dari Dapil VII Jatim.

The post Anggota DPR RI Riyono: 10 Dampak Ekspor Pasir Laut yang Harus Diketahui appeared first on seketika.com.