POLI Perizinan diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.

POLI Perizinan tersebut langsung disambut baik oleh puluhan pedagang. Salah satunya Iwan Setiawan (42), pedagang sembako di Pasar Baros, yang menyampaikan program tersebut sangat membantu dirinya dan pedagang lain untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Alhamdulillah, sangat membantu pedagang, apalagi sekarang tidak terbatas dan diperbolehkan siapapun,” ungkap Iwan.

POLI Perizinan juga membantu pedagang untuk mempermudah dalam mengurusi kebutuhan ke depannya. Di antaranya untuk membeli Minyakita di Bulog yang harus menggunakan NIB.

“Sangat memudahkan masyarakat. Artinya, untuk kebutuhan-kebutuhan ke depan, apalagi di bidang sembako, karena Minyakita itu pengecer harus ambil ke Bulog dan salah satu syarat juga pakai NIB,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Nurhayati (37), salah satu pedagang di Pasar Baros yang mengurus NIB di POLI Perizinan. Ia mengatakan pengurusan perizinan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

“Tadi saya mengurus sekitar 15 menit sudah beres dan Alhamdulillah sudah jadi NIB. Mudah-mudahan POLI Perizinan ini bisa memudahkan pedagang,” imbuhnya.

The post Datang ke Pasar, Pulang Bawa NIB! Layanan POLI Perizinan Banten Bikin Pedagang Tak Perlu Antre Lagi appeared first on seketika.com.

Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, setelah ditemukan banyak akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa izin resmi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan wisatawan dan kepentingan masyarakat daerah menjadi prioritas utama.

“Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah. Jangan sampai pemerintah daerah dan warga setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak untuk pembangunan, namun karena tidak terdaftar, keuntungannya justru lari ke negara lain,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (24/02/2026).

Meutya menjelaskan bahwa maraknya akomodasi privat, seperti vila milik warga asing yang tidak berizin, telah merugikan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, Meutya menegaskan Kemkomdigi siap melakukan tindakan tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut, mulai dari sanksi teguran hingga pemutusan akses (takedown).

“Bagi OTA yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kami bisa langsung lakukan pemutusan akses. Sementara bagi yang sudah terdaftar namun tetap memasarkan akomodasi ilegal yang tidak patuh aturan pariwisata, kami menunggu rekomendasi sanksi dari Kemenpar,” tegas Meutya.

The post OTA Nakal Siap Diblokir! Pemerintah Sikat Penginapan Ilegal, 72,8% Tak Punya Izin appeared first on seketika.com.

Sepanjang tahun 2025, Pertamina memfasilitasi 5.888 sertifikasi bagi UMKM mitra binaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Berbagai sertifikasi yang difasilitasi tersebut meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, BPOM, Halal Self Declare maupun Halal BPJPH, Hak Kekayaan Inetelektual (HKI), Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP, hingga PT Perseorangan, yang menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk memperluas pasar dan memperkuat kepercayaan konsumen.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron, menyampaikan bahwa sertifikasi merupakan langkah strategis agar UMKM mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif.

“Legalitas dan sertifikasi bukan sekadar administrasi, tetapi kunci bagi UMKM untuk tumbuh berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan, serta menembus pasar yang lebih luas,” ujar Baron.

Baron menambahkan, pembinaan UMKM tidak berhenti pada sertifikasi semata, tetapi juga diarahkan agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, kesiapan ekspor, serta membangun kesadaran UMKM sebagai wajib pajak.

“Kami ingin UMKM mitra binaan Pertamina tidak hanya bertahan, tetapi naik kelas dan mampu menjangkau pasar nasional hingga global,” jelasnya.

The post Pertamina Fasilitasi 5.888 Sertifikasi UMKM Sepanjang 2025, Dorong Naik Kelas dan Tembus Pasar Global appeared first on seketika.com.

NIB Kota Tangerang kini bisa diproses secara online, 24 jam sehari, tanpa biaya melalui website resmi OSS di oss.go.id atau melalui aplikasi OSS Indonesia versi 2.0.

Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh identitas resmi yang sah sebagai pelaku usaha.

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Sugihharto Achmad Bagdja, menjelaskan bahwa NIB berfungsi sebagai legalitas sah pelaku usaha di mata hukum.

NIB ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM melalui sistem OSS. NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan hak ases kepabeanan.

Langkah-langkah Mengajukan Izin Usaha dan NIB di OSS:

The post Cara Mudah Dapatkan NIB untuk UMKM di Kota Tangerang Secara Online appeared first on seketika.com.

Pertamina Patra Niaga, sebagai badan yang mengelola distribusi elpiji, menyarankan masyarakat untuk membeli gas elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi. Untuk itu, penting bagi konsumen untuk mengetahui cara mengecek lokasi pangkalan elpiji 3 kg yang terdekat dan terverifikasi. Berikut langkah-langkah untuk mencari lokasi pangkalan resmi elpiji 3 kg melalui situs resmi Pertamina:

1. Akses Situs Resmi Pertamina
Pertama, buka situs resmi Pertamina di https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg. Halaman ini menyediakan informasi lengkap terkait lokasi pangkalan resmi elpiji 3 kg.

2. Pilih Menu “Lokasi Pangkalan Terdekat”
Setelah halaman terbuka, scroll ke bawah dan pilih menu “Lokasi Pangkalan Terdekat”. Menu ini akan membantu Anda menemukan pangkalan elpiji 3 kg yang ada di sekitar Anda.

3. Aktifkan Izin Akses Lokasi
Pastikan untuk mengaktifkan izin akses lokasi di perangkat Anda dengan mengklik tombol “Izinkan Lokasi”. Hal ini penting agar sistem dapat menampilkan daftar pangkalan terdekat berdasarkan lokasi Anda.

4. Lihat Daftar Pangkalan Resmi
Setelah izin lokasi diberikan, sistem akan menampilkan daftar pangkalan resmi elpiji 3 kg yang dapat Anda kunjungi.

Pastikan untuk memilih pangkalan yang menampilkan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memastikan Anda membeli dengan harga yang wajar.

Jika Anda kesulitan mencari pangkalan resmi elpiji 3 kg secara online, Anda juga dapat menghubungi call center Pertamina di nomor 135.

Pastikan untuk membeli elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi yang sudah terverifikasi untuk menghindari pembelian dari pengecer yang tidak sah.

The post Cara Mudah Mengecek Lokasi Pangkalan Resmi Elpiji 3 Kg Secara Online appeared first on seketika.com.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, menyatakan bahwa pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh Pemerintah Pusat sejak November 2020 menjadi panduan bagi perangkat pemerintah daerah.

Salah satu regulasi layanan publik yang diatur dalam UU tersebut telah diimplementasikan.

Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

“Kami terus beradaptasi dengan regulasi baru ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kabupaten Tangerang yang mencapai 71.537 hingga 31 Desember 2023,” kata Soma Atmaja pada Senin (08/07).

Menurut Soma Atmaja, besarnya jumlah NIB yang dikeluarkan DPMPTSP menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai kabupaten/kota terbaik kedua dalam hal realisasi investasi di Provinsi Banten, dengan total investasi sebesar Rp29,6 triliun pada tahun 2023.

“Nilai investasi ini berhasil diraih berkat kerja bersama, dengan realisasi penanaman modal dalam negeri mencapai Rp16,7 triliun dan penanaman modal asing sebesar Rp12,9 triliun,” tambah Soma.

The post Optimalisasi Layanan DPMPTSP Tangerang Tingkatkan Investasi appeared first on seketika.com.

“Mempermudah akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, serta memperoleh legalitas usaha dan mendukung partisipasi dalam program pemerintah.”

Seketika.com, Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil mencatat 58.692 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) setempat.

Menurut Kepala Disperindagkop UKM, Suli Rosadi, pembuatan NIB telah disederhanakan melalui kerjasama antara Disperindagkop UKM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), melalui serangkaian program termasuk road show NIB, gerai di MPP Kota Tangerang, Training of Trainer, gerai di 104 kelurahan, dan akses layanan online melalui oss.go.id.

“Memiliki NIB berarti memiliki legalitas dalam berusaha. Tidak bedanya kalau kita berkendara memiliki SIM. Jadi, dengan memiliki NIB berarti memiliki identitas yang valid dan legal diakui oleh negara. Dengan itu, setiap tahunnya kita terus dorong untuk angka UMKM yang memiliki NIB terus bertambah,”jelas Suli, Selasa (5/3/2024).

Keuntungan memiliki NIB antara lain mempermudah akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, serta memperoleh legalitas usaha dan mendukung partisipasi dalam program pemerintah.

Suli menambahkan, dengan NIB, diharapkan UMKM Kota Tangerang dapat lebih unggul, maju, dan bersaing lebih baik, bahkan membuka peluang pasar baru di tingkat lokal, nasional, dan global.

The post Pemerintah Kota Tangerang Dorong Pertumbuhan UMKM dengan Penerbitan NIB appeared first on seketika.com.