Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan isu pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap guru non-ASN tidak benar.

Pemerintah saat ini masih menyusun skema penataan tenaga pendidik nasional, termasuk kebutuhan formasi guru di berbagai daerah.

Direktur Jenderal GTK Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyebut guru non-ASN tetap bisa menjalankan tugas sambil proses penataan berlangsung secara bertahap.

Kebijakan ini penting karena banyak sekolah negeri masih bergantung pada guru non-ASN untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar.

Jika penataan dilakukan tanpa transisi, proses belajar mengajar berpotensi terganggu di sejumlah daerah.

Pemerintah daerah juga disebut masih membutuhkan keberadaan guru non-ASN, terutama yang sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

The post Guru Non-ASN Tetap Mengajar, Ini Dampak Kebijakan Baru Pemerintah appeared first on seketika.com.