“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran.

Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat.

Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

The post Menteri ATR/BPN Aktifkan Kembali 717 Sertipikat Transmigran di Kotabaru, IUP Perusahaan Dibekukan appeared first on seketika.com.

Dalam rapat tersebut, disepakati Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Hak Angket Haji. Posisi Wakil Ketua akan diisi oleh Marwan Dasopang, Ledia Hanifa Amalia, dan Dyah Pitaloka.

Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menjelaskan mekanisme pemilihan pimpinan Pansus. Dia menyebutkan bahwa penetapan pimpinan dilakukan melalui musyawarah mufakat.

“Kita harapkan dilakukan secara musyawarah mufakat dan semangat kebersamaan, diikuti dengan penyusunan jadwal dan agenda kerja Pansus,” ujar Luluk Nur Hamidah.

Rapat Pansus Haji sempat direncanakan akan digelar selama masa reses DPR, namun terpaksa dibatalkan karena ketidakhadiran pimpinan DPR.

(dpr)

The post Muhaimin Iskandar Pimpin Rapat Penetapan Pimpinan Panitia Khusus Hak Angket Haji appeared first on seketika.com.