Perizinan ini memastikan Triv beroperasi sesuai standar keamanan industri yang berlaku di Indonesia.

Baru-baru ini, Triv memperoleh restu OJK untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka memperluas ekosistem kripto di Indonesia.

Gabriel Rey, CEO dan Founder Triv Group menjelaskan, melalui surat OJK nomor S-35/IK.11, pihaknya yang merupakan platform investasi dan perdagangan crypto terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak 2015 mendapat restu OJK dalam menjalin kerja sama strategis dengan Indomaret, salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia, untuk menghadirkan Voucher Triv kepada masyarakat luas.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan crypto serta mendorong adopsi massal melalui lebih dari 300.000 gerai Indomaret yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” kata Gabriel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, Inisiatif ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pengguna, sekaligus mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital di tengah pertumbuhan minat masyarakat terhadap instrumen investasi modern.

The post OJK Restui, Triv Gandeng Indomaret, Beli Voucher Kripto Kini Bisa di 300 Ribu Gerai appeared first on seketika.com.

Lima ADK OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya tersebut merupakan pejabat yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026, sebagai tindak lanjut dari proses uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi XI DPR RI. Sementara dua ADK lainnya adalah Ex-officio dari Kemenkeu dan Bank Indonesia.

Adapun tujuh Anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2032;
2. Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner periode 2026-2031;
3. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon periode 2026-2031;
4. Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen periode 2026-2032;
5. Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto periode 2026-2031;
6. Juda Agung sebagai ADK Ex-officio dari Kemenkeu;
7. Thomas A.M Jiwandono sebagai ADK Ex-officio dari Bank Indonesia.

Dengan pengucapan sumpah jabatan tersebut, ketujuh Anggota Dewan Komisioner OJK resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diperkuat oleh Undang-undang 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Pengucapan sumpah jabatan ini menandai kelanjutan proses pengisian jabatan strategis di lingkungan Dewan Komisioner OJK guna memperkuat kepemimpinan kelembagaan OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat pelindungan konsumen, mendorong pendalaman pasar keuangan, serta mengawal transformasi sektor jasa keuangan nasional.

The post Resmi Dilantik! 7 Komisioner OJK 2026–2032 Siap Ubah Arah Sektor Keuangan Indonesia appeared first on seketika.com.

Pelantikan ini menandai pengangkatan Thomas sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, setelah sebelumnya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tertanggal 3 Februari 2026.

Sebelum dipercaya mengemban jabatan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas A.M. Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam kapasitas tersebut, ia juga berperan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan.

Pengalaman panjang di bidang kebijakan fiskal, keuangan, dan pengawasan sektor jasa keuangan menjadi bekal penting bagi Thomas dalam menjalankan peran barunya di bank sentral.

Dengan pelantikan Thomas A.M. Djiwandono, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia kini adalah sebagai berikut:

Gubernur: Perry Warjiyo

The post Profil Thomas A.M. Djiwandono Yang Resmi Dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia appeared first on seketika.com.

Ketua Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan PP KAMMI Arif Rahman menyatakan bahwa keberadaan saham gorengan bukan sekadar fenomena pasar, melainkan bentuk kejahatan keuangan yang secara sistematis merugikan investor ritel, terutama dari kalangan generasi muda yang baru terjun ke dunia pasar modal.

Menurut Arief, pasar modal Indonesia tidak akan pernah mencapai taraf kematangan global jika praktik-praktik manipulatif masih dibiarkan.

“Kami mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Saham gorengan adalah parasit bagi ekonomi nasional. Banyak mahasiswa dan masyarakat umum yang kehilangan aset mereka karena terjebak skema pump and dump yang diatur oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Arif dalam keterangan tertulis yabg diterima pada Minggu (1/2/2026).

Sebagai bentuk dukungan konkret, PP KAMMI menyampaikan tiga poin tuntutan kepada otoritas terkait.

Pertama, sinergi regulator dengan mendorong Kementerian Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat sistem pengawasan transaksi yang lebih transparan dan responsif terhadap anomali pasar.

Kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktor intelektual di balik manipulasi harga saham, termasuk memberikan sanksi administratif dan pidana yang menjerakan.

The post KAMMI Dukung Menkeu Purbaya: Saham Gorengan Disebut Kejahatan Keuangan yang Hancurkan Generasi Muda appeared first on seketika.com.

Hingga saat ini, menurut pemerintah, kondisi fundamental perekonomian nasional masih tetap kokoh dengan ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang solid, serta kinerja korporasi yang secara umum masih baik.

Tekanan yang terjadi pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan.

“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal nasional, Pemerintah melakukan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan target penyelesaian Peraturan Pemerintah pada Q1-2026.

Transformasi tersebut akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga memperkuat independensi, profesionalisme, dan tata kelola bursa, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi publik di pasar modal.

The post Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Kuat di Tengah Koreksi IHSG appeared first on seketika.com.

​Hal tersebut disampaikan Gubernur Andra Soni usai membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen K.H. Syam’un Nomor 5, Kota Serang, Rabu (21/1/2026).

​”Alhamdulillah, hari ini Bank Banten melaksanakan RUPS Luar Biasa dengan dua agenda utama, yakni menerima permohonan pengunduran diri Direktur Bisnis serta perubahan struktur pengurus perseroan. Seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dengan pendampingan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dihadiri perwakilan Bank Jatim,” ujar Andra Soni.

​Gubernur mengapresiasi tren pertumbuhan positif yang dicapai Bank Banten sepanjang tahun 2025. Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja ini harus dibarengi dengan komitmen menjaga integritas dan profesionalisme pengelola bank.

​Dukungan pemerintah daerah terhadap Bank Banten juga terus menguat, salah satunya melalui penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Hal ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi pengelolaan keuangan daerah.

​”Pengelolaan RKUD merupakan upaya optimalisasi potensi keuangan di Provinsi Banten. Kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi agar semua berjalan sesuai aturan. Bank Banten harus menjadi identitas warga Banten, karena dari identitas inilah kita menuju produktivitas yang berkualitas,” tegas Andra.

The post Andra Soni: Bank Banten Harus Jadi Identitas dan Kebanggaan Warga appeared first on seketika.com.

Pencabutan izin usaha PT BPR Bumi Pendawa Raharja merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Pada tanggal 26 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Bumi Pendawa Raharja sebagai Bank dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5 persen, serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada tanggal 26 November 2025, OJK menetapkan PT BPR Bumi Pendawa Raharja dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Bumi Pendawa Raharja tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 111/ADK3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT BPR Bumi Pendawa Raharja, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Bumi Pendawa Raharja.

The post PT BPR Bumi Pendawa Raharja Resmi Ditutup OJK, Ini Dampaknya untuk Nasabah appeared first on seketika.com.

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai bahwa lembaga perbankan tidak boleh lagi menerapkan pola kerja pasif dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

Menurutnya, bank harus lebih agresif dalam membangun relasi dan memahami kebutuhan pelaku usaha kecil di lapangan.

“Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegas Didik usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank BRI tercatat sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai mencapai Rp23,94 triliun untuk 579 ribu debitur.

Posisi berikutnya ditempati oleh Bank Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng.

The post DPR Desak Bank Turun ke Lapangan! UMKM Diminta Tak Lagi Sulit Dapat Modal appeared first on seketika.com.

Pemblokiran ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bersinergi dalam menindak aktivitas ilegal di ruang digital.

Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Selasa, 14 Oktober 2025, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.

Menurut Meutya Hafid, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memutus aliran dana ilegal dari aktivitas judi online yang merugikan masyarakat.

“Kami ingin memastikan aliran dana dari aktivitas ilegal seperti judi online ini benar-benar terputus,” ujar Meutya.

Pemblokiran rekening dilakukan berdasarkan hasil patroli siber dan laporan masyarakat yang masuk ke Kemkomdigi.

The post 23.929 Rekening Judi Online Diblokir! Pemerintah Bongkar Jaringan Keuangan Ilegal appeared first on seketika.com.

Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis, memandang saran dari regulator sebagai momentum untuk memperkuat sistem dan struktur pengelolaan perusahaan.

“TASPEN terbuka terhadap setiap saran dan pengawasan yang konstruktif dari OJK. Kami berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan internal, termasuk peningkatan tata kelola investasi agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepentingan peserta,” tegas Fary.

Langkah strategis TASPEN

Sebagai tindak lanjut, TASPEN menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, melakukan review menyeluruh terhadap portofolio investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi, menyusun ulang kebijakan pengelolaan berbasis Good Corporate Governance (GCG), serta memperkuat fungsi pengawasan dan manajemen risiko secara independen.

Selain itu, perusahaan akan memperluas keterbukaan informasi publik melalui publikasi kinerja investasi secara periodik, sekaligus menjalin komunikasi intensif dengan OJK, Kementerian BUMN, dan Komisi XI DPR RI.

The post TASPEN Sambut Baik Evaluasi OJK, Siap Perkuat Tata Kelola Investasi appeared first on seketika.com.