“Dunia siber memerlukan profesional yang kompeten. Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), harus diisi oleh orang-orang yang andal dalam perlindungan data pribadi dan keamanan siber,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Sukamta mengkritik Pemerintah yang dianggapnya abai atau belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kejahatan siber.

“Kebocoran data sudah sering terjadi, tetapi penegakan hukum tentang perlindungan data masih belum optimal karena lembaganya belum ada,” ujar Sukamta.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak Pemerintah untuk segera membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Aturan itu penting karena semakin banyaknya kasus kebocoran data, dan juga karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh UU PDP selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 oktober 2022. Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut,” jelas Sukamta.

The post Kebocoran Data ASN Diduga Akibat Peretasan, Legislator Desak Pemerintah Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi appeared first on seketika.com.