Selain berharap mendapatkan opini terbaik, Gubernur juga menegaskan jika setiap program yang dilaksanakan harus berdampak langsung kepada masyarakat.

“Segala bentuk usaha dan ikhtiar yang kami lakukan semata untuk mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil dan merata serta tidak korupsi,” kata Andra Soni.

Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara dari Gubernur Andra Soni kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Firman Nurcahyadi. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan LKPD Pemprov Banten dan dilanjutkan dengan delapan Kabupaten dan Kota.

Setelah menerima dokumen LKPD Unaudited tahun 2025, BPK Perwakilan Provinsi Banten akan segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terstruktur dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Hal ini sesuai dengan Pasal 17 UU Nomor 15 Tahun 2004. Hasil pemeriksaan tersebut selambat-lambatnya kemudian akan diserahkan kepada DPRD pada akhir bulan Mei 2026 atau dua bulan setelah laporan diterima.

Andra Soni melanjutkan, Pemprov Banten senantiasa berupaya melaksanakan setiap ketentuan tentang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan APBD serta pertanggungjawabannya sebagaimana tertuang dalam LKPD.

Hal itu dilakukan sebagai upaya perwujudan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan itu sendiri.

The post Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan LKPD 2025 unaudited ke BPK. Simak target WTP, realisasi APBD, hingga kenaikan aset daerah terbaru appeared first on seketika.com.

Capaian opini WTP ini merupakan pencapaian tertinggi dalam audit keuangan pemerintah.

Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Ini menjadi momen kebangkitan setelah tiga tahun berturut-turut (2021–2023) Pemkab Bogor hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Terakhir kali opini WTP diraih Pemkab Bogor pada tahun 2020.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, DPRD, ASN, dan masyarakat Kabupaten Bogor.

The post Setelah 3 Tahun Gagal, Akhirnya Kabupaten Bogor Kembali Raih Opini WTP dari BPK! appeared first on seketika.com.

Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menyampaikan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan sejumlah indikator utama.

Di antaranya adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan.

“BPK menyampaikan hasil audit tahun 2024 bahwa Pemprov DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut,” ujar Bobby dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/5).

Menurut Bobby, capaian Pemprov DKI Jakarta ini berada di atas rata-rata nasional.

The post 8 Kali Beruntun! Pemprov DKI Raih WTP 2024, Kalahkan Rata-Rata Nasional appeared first on seketika.com.

“Tentunya, hal ini perlu mendapatkan apresiasi, sebab opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara,” ujar Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VIISlamet Edy Purnomo saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Menteri BUMN Erick Thohir di kantor pusat BPK, Jumat (1/9).

Lebih lanjut, Anggota VII BPK menjelaskan bahwa, meskipun Kementerian BUMN telah memperoleh opini WTP, bukan berarti LK Kementerian BUMN bebas dari permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“BPK mengharapkan agar beberapa permasalahan dan kelemahan tersebut mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian BUMN untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif disertai mitigasi risiko yang memadai, sehingga di tahun yang akan datang opini atas LK Kementerian BUMN dapat dipertahankan,” jelas Anggota VII BPK.

Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPKmenegaskan pentingnya pelaksanaaan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat sesuai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

The post Prestasi dan Kerja keras Kementrian BUMN di Ganjar Opini WTP appeared first on seketika.com.