“Lokasi tersebut direncanakan untuk menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan masih dalam tahap uji coba operasional. “

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Kasus ini melibatkan Mantan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR).

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada InfoPublik pada Jumat (3/5/2024), Tim Penyidik telah menyelesaikan penyitaan tanah dan bangunan seluas 14.027 meter persegi yang terletak di Kelurahan Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, yang diduga dimiliki oleh EAR atas nama orang kepercayaannya.

Ali menjelaskan bahwa lokasi tersebut direncanakan untuk menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan masih dalam tahap uji coba operasional.

Dia juga menyebutkan bahwa nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp15 miliar dan diduga dibiayai melalui penerimaan suap dari EAR dan pihak lainnya.

Pemasangan plang sita dilakukan untuk menegaskan status aset tersebut dan mencegah klaim dari pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis lebih lanjut dan memeriksa saksi-saksi terkait kasus ini.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), yang menyebabkan empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Labuhanbatu.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa empat tersangka tersebut adalah Erik A Ritonga (EAR), Bupati Labuhanbatu; Rudi Syahputra Ritonga (RSR), anggota DPRD Labuhanbatu; Efendy Sahputra (ES alias Asiong), seorang swasta; dan Fazar Syahputra (FS alias Abe), juga seorang swasta.

Tersangka FS dan ES didakwa sebagai pihak yang memberi suap sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR didakwa sebagai pihak yang menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah oleh UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(infopublik)

The post Kasus Dugaan Suap di Labuhanbatu, KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Milik Tersangka Erik Adtrada Ritonga appeared first on seketika.com.

“Kasus suap OTT ini menurut saya memalukan sekali, karena yang mau dicolong pun kalau dibagi katanya cuma Rp5 juta per orang”

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merasa malu dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat anggota komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan. Dia meminta agar Bawaslu RI segera mengambil tindakan tegas.

“Hari ini lima-limanya (Anggota Bawaslu Kota Medan) dipanggil sama Polda dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di kota Medan juga. Ini persoalan sangat serius tinggal 80-an hari lagi, ada penyelenggara kena OTT. Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus mengambil sikap tegas tentang itu. Kalaupun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu,” kata Doli di Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Lebih lanjut, usai adanya OTT, Doli mengaku langsung mengundang Ketua Bawaslu RI dan Ketua KPU RI untuk membahas perihal insiden tersebut. Sebab, dengan adanya kejadian OTT akan berdampak tidak percayanya masyarakat terharap penyelenggara pemilu.

“Kasus suap OTT ini menurut saya memalukan sekali, karena yang mau dicolong pun kalau dibagi katanya cuma Rp5 juta per orang”

“Supaya kita menyelamatkan institusinya. Jangan sampai nanti merembet, nanti orang distrust kepada penyelenggara Pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada Pemilunya. Jadi harus diambil tindakan tegas soal itu. Ini menurut saya memalukan sekali, karena yang mau dicolong pun kalau dibagi katanya cuma Rp5 juta per orang,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

The post Bawaslu Medan Kena OTT Suap, Komisi II Ahmad Doli: Potensial Timbulkan Ketidakpercayaan appeared first on seketika.com.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa buronan Harun Masiku diduga kuat masih berada di Indonesia.

Menurut Krishna, data perlintasan menunjukkan bahwa Harun Masiku berada di dalam negeri. Meskipun begitu, Polri tidak akan menghentikan pencarian dari yang bersangkutan di luar negeri.

“Ada data perlintasannya yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi rumor-rumor yang beredar seperti itu, ya kami sampaikan,” tutur Krishna usai pertemuan.

Krishna mengatakan bahwa telah dilakukan komunikasi ketat dengan pihak KPK terkait bantuan teknis yang bisa diberikan dalam upaya penangkapan para buron korupsi. Hal ini menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan hari ini.

Dalam upaya untuk menangkap Harun Masiku dan dua buron korupsi lainnya, yaitu Paulus Tannos dan Kirana Kotama, Polri menyatakan kesiapannya untuk membantu KPK.

The post Diduga Kuat Masih di Indonesia, Polri Siap Bantu KPK Tangkap Buronan Harun Masiku appeared first on seketika.com.