Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan usai Apel Peringatan HUT PGRI ke-80 dan Hari Guru Nasional (HGN) di SMK Negeri 2 Kota Tangerang, Selasa (25/11/2025).

Gubernur Andra Soni menyebut program ini sebagai inovasi penting dalam penguatan kompetensi lulusan SMK.

“Ini adalah salah satu inisiasi dan inovasi dari Pemkot Tangerang bersama Lembaga Pelatihan Kerja dan P3MI, yang akan melakukan kerja sama dengan 63 SMK. Para siswa nantinya akan mendapatkan pelatihan bahasa untuk dipersiapkan bekerja di luar negeri. Semoga upaya ini bermanfaat bagi para lulusan dan masyarakat,” ujar Andra Soni.

Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam menyediakan peluang kerja internasional bagi siswa sekaligus menekan angka pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tangerang pada 2025 tercatat turun menjadi 5,88% dari 5,92% pada tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif bagi dunia ketenagakerjaan daerah.

The post Tangerang Gandeng 63 BKK SMK untuk Buka Peluang Kerja Global, Gubernur Banten Apresiasi appeared first on seketika.com.

“Kami terus melakukan evaluasi proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, hingga kami dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dalam melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran kita,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (28/9/2023).

Ida Fauziyah menjelaskan, evaluasi yang dilakukan di antaranya mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; kemudahan administrasi pendaftaran dan penempatan pekerja migran, pengembangan sistem SIAPkerja sebagai sistem terpadu secara end-to-end, yakni terintegrasi dengan berbagai sistem yang mengelola penempatan dan pelindungan pekerja migran, maupun sistem lain terkait WNI di luar negeri.

Kemudian, evaluasi juga dilakukan pada kemudahan akses biaya penempatan, peningkatan keterampilan pekerja migran; optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia; optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap dan Mall Layanan Publik; perluasan lokasi pelayanan di Bandara, Pelabuhan, dan Kantor Perbatasan Lintas Negara; optimalisasi Pelindungan PMI, melalui perluasan layanan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri, dan pemberantasan praktik pungutan biaya tambahan dan calo/sponsor; serta pilot Plan Penataan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di 6 Provinsi yaitu NTT, NTB, Jatim, Jateng, Jabar, dan Sumut.

The post Kemnaker Terus Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran appeared first on seketika.com.