Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, setelah ditemukan banyak akomodasi yang dipasarkan secara daring tanpa izin resmi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa perlindungan wisatawan dan kepentingan masyarakat daerah menjadi prioritas utama.

“Fokus kami adalah melindungi kepentingan masyarakat dan daerah. Jangan sampai pemerintah daerah dan warga setempat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pajak untuk pembangunan, namun karena tidak terdaftar, keuntungannya justru lari ke negara lain,” ujarnya saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (24/02/2026).

Meutya menjelaskan bahwa maraknya akomodasi privat, seperti vila milik warga asing yang tidak berizin, telah merugikan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, Meutya menegaskan Kemkomdigi siap melakukan tindakan tegas terhadap platform digital yang memfasilitasi praktik ilegal tersebut, mulai dari sanksi teguran hingga pemutusan akses (takedown).

“Bagi OTA yang belum mendaftar Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), kami bisa langsung lakukan pemutusan akses. Sementara bagi yang sudah terdaftar namun tetap memasarkan akomodasi ilegal yang tidak patuh aturan pariwisata, kami menunggu rekomendasi sanksi dari Kemenpar,” tegas Meutya.

The post OTA Nakal Siap Diblokir! Pemerintah Sikat Penginapan Ilegal, 72,8% Tak Punya Izin appeared first on seketika.com.

Dua LHP tersebut adalah pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta efektivitas pengelolaan Bank Banten Tahun 2024 hingga triwulan III Tahun 2025.

“Hasil pemeriksaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah,” kata Andra Soni di Aula BPK Perwakilan Provinsi Banten, Senin (23/2/2026).

Andra Soni menuturkan, hasil pemeriksaan tersebut memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan terhadap regulasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Termasuk gambaran efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi, akurasi pencatatan dan pelaporan, serta beberapa hal lain yang perlu ditindaklanjuti.

Terkait pemeriksaan kinerja Bank Banten, Andra Soni menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

Hasil pemeriksaan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas operasional, efisiensi manajemen, kategori risiko serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

The post Gubernur Andra Soni Terima LHP BPK 2025, Tegaskan Perbaikan Pajak Daerah dan Bank Banten appeared first on seketika.com.

“Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat, terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak. Dan aksi-aksi demonstrasi, itu kan merupakan luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis, Kamis (14/8/2025).

Rifqi menyoroti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat sebagian besar daerah sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat melalui APBN.

Namun, ketika terjadi efisiensi APBN dan refocusing anggaran untuk program strategis nasional, banyak daerah menjadi tidak siap secara fiskal.

Akibatnya, sejumlah kepala daerah mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak daerah sebagai upaya meningkatkan PAD.

The post Jangan Ada Jarak, Kisruh Pati: Rifqinizamy Karsayuda Minta Bupati Tak Dimakzulkan appeared first on seketika.com.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Nurdin, yang didampingi oleh kepala OPD, Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Bang Baja dan Nong Dara Award 2024 ini diberikan kepada 40 wajib pajak PBB-P2 dengan jumlah ketetapan dan pembayaran di atas Rp500 juta, serta tanpa catatan piutang.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 4 wajib pajak PBB-P2 yang melakukan pembayaran tercepat melalui kanal pembayaran digital, 3 wajib pajak BPHTB, dan 3 PPAT dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) terbesar.

Nurdin mengungkapkan apresiasi yang tinggi kepada para wajib pajak yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Tangerang melalui pembayaran PBB-P2 dan BPHTB.

Ia menekankan bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

The post Pemkot Tangerang Berikan Penghargaan Bang Baja dan Nong Dara Award 2024 untuk Wajib Pajak Terbaik appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Tabrani dalam acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Soll Marina Hotel, Pakualam, Serpong Utara, Tangerang Selatan, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Tabrani menjelaskan bahwa UU ini akan mulai berlaku efektif pada tahun 2025, membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pajak daerah.

Dengan peraturan baru ini, penerimaan PKB dan BBNKB, yang sebelumnya masuk ke provinsi, kini akan langsung diterima oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan FGD hari ini akan membangun sinergi dan persepsi yang sama antara Bappenda Provinsi dan Bappenda Kabupaten/Kota, sehingga tahun 2025 kita bisa menjalankannya secara bersama-sama,” ujar Tabrani.

Sebagai catatan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi mengatur bahwa penerimaan dari PKB dan BBNKB diperoleh oleh provinsi dan kemudian dibagikan ke kabupaten/kota.

The post Pjs Wali Kota Tangerang Selatan Tabrani Tekankan Sinergi untuk Penerapan UU No. 1 Tahun 2022 appeared first on seketika.com.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada IPPAT Kabupaten Tangerang yang telah mendukung Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penerimaan sektor pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” ujar Andi Ony.

Menurut Andi Ony, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong berbagai terobosan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik, baik dari sisi regulasi maupun aplikasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“Kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan aturan terkait digitalisasi pelayanan publik kepada masyarakat, yang nantinya akan memudahkan layanan,” ungkapnya.

Andi Ony berharap Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Kegiatan Pendaftaran Tanah, dapat menambah wawasan dan komitmen bersama dalam penguatan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak yang berkorelasi dengan peningkatan PAD Kabupaten Tangerang.

“Kegiatan ini juga memberikan kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak sebagai dasar upaya kita untuk meningkatkan PAD dan mendukung penerbitan dokumen elektronik kegiatan pendaftaran tanah,” tambahnya.

The post Kolaborasi Bapenda dan IPPAT Tingkatkan PAD Tangerang appeared first on seketika.com.

“Dari 15 jenis retribusi daerah, kata Kiki 13 diantaranya telah melampaui target. Tiga tertinggi secara persentase ialah Retribusi Penyewaan Bangunan”

Seketika.com, Tangerang – Capaian pajak dan retribusi daerah Kota Tangerang selama tahun 2023 menunjukkan hasil positif. Realisasinya, mencapai Rp2.015.039.897.858 dari target Rp1.991.291.215.000. Angka ini meningkat Rp223.306.224.972, dibanding tahun 2022 diangka Rp1.791.733.672.886.

Terinci, realisasi Pajak Daerah tahun 2023 Rp1.940.672.875.527 dari target Rp1.925.000.000 atau 100,81% dan realisasi Retribusi Daerah Rp74.367.022.330 dari target Rp66.291.215.000 atau 112,18%.

Kepala Bapenda, Kota Tangerang, Kiki Wibhawa menuturkan, realisasi Pajak Daerah dari sembilan jenis pajak, delapan berhasil melampaui target. Diantaranya, Pajak Hotel Rp65.788.533.630 dari target Rp62.000.000.000.000 atau 106,11%. Pajak Restoran Rp306.906.948.102 dari target Rp280.000.000.000 atau 109,61%. Pajak Hiburan Rp18.552.269.919 dari target Rp17.000.000.000 atau 109,13%.

Pajak Reklame Rp31.683.943.519 dari target Rp25.500.000.000 atau 124,25%. Pajak Penerangan Jalan Umum Rp290.610.822.463 dari target Rp277.500.000.000. Pajak Parkir Rp82.386.139.847 dari target Rp78.000.000.000. Pajak Air Tanah Rp11.121.227.052 dari target Rp10.000.000 atau 111,21%.

“Sedangkan untuk Pajak PBB-P2 Rp541.695.007.750 dari target Rp520.000.000.000 atau tercapai 104,17%. Realisasi BPHTB tahun 2023 mencapai Rp591.927.983.245 dari target Rp655.000.000.000 atau tercapai 90,37%,” papar Kiki, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/1/24).

Ia pun menjelaskan, Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga bagian. Yakni, Retribusi Jasa Umum Rp26.325.169.667 dari target Rp25.420.465.000 atau 103,56%. Retribusi Jasa Usaha Rp8.296.979.450 dari target Rp7.462.000.000 atau 111,19%. Retribusi Perizinan Tertentu Rp39.744.873.213 dari target Rp33.408.750.000 atau 118,97%.

The post Tembus 2 Triliun, Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 appeared first on seketika.com.