Informasi tersebut muncul dari akun TikTok @kantorsamsat12 dengan judul “Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei”.

Dalam unggahan tersebut disebutkan sejumlah fasilitas, seperti gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

“Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei. Gratis ganti plat, gratis pajak, gratis balik nama,” tulis akun @kantorsamsat12, dikutip Rabu (15/4/2026).

Terdapat sembilan konten dalam akun tersebut berisikan informasi hoaks tentang pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online yang diklaim mulai berlaku pada 8 April 2026 hingga 28 Mei 2026.

Dalam konten tersebut juga dicantumkan foto dokumentasi lama kegiatan Korlantas Polri.

Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoaks.

The post Hoaks, Pemutihan Pajak Kendaraan 2026 Gratis Online appeared first on seketika.com.

Fatwa yang dibahas dalam Munas XI MUI itu mengusung konsep pajak berkeadilan. Di dalamnya terdapat pandangan bahwa bumi, bangunan tempat tinggal, dan kendaraan bermotor tidak layak dikenai pajak berulang kali.

Khozin menjelaskan, fatwa tersebut merupakan pendapat hukum berbasis mekanisme istinbat dalam tradisi fikih Islam.

“Fatwa MUI didasari pada mekanisme istinbat hukum melalui sumber-sumber hukum Islam. Sebagai pendapat hukum, tentu ini akan menambah khazanah dalam kebijakan publik negara,” ujar Khozin dalam keterangan pers, Kamis (27/11/2025).

Menurut Khozin, penghapusan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) sangat berisiko mengganggu keuangan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar kabupaten/kota.

Hal ini telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Kalau dihapus, akan berdampak serius pada fiskal daerah,” tegasnya.

The post Fatwa MUI soal Penghapusan Pajak Diperingatkan DPR: Bisa Guncang Fiskal Daerah appeared first on seketika.com.

Program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB DKI Jakarta ini berlaku untuk pembayaran pajak pokok yang dilakukan mulai 10 November hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta berhak mendapatkan pembebasan denda keterlambatan tanpa perlu mengajukan permohonan.

Proses pembebasan denda PKB dan BBNKB dilakukan secara otomatis melalui sistem pajak daerah Bapenda.

Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk stimulus pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor sekaligus membantu masyarakat meringankan beban ekonomi.

The post Denda Pajak Kendaraan DKI Jakarta Dihapus! Manfaatkan Sebelum 31 Desember 2025 appeared first on seketika.com.

Program TPKB merupakan terobosan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui Tim Pembina Samsat Provinsi Banten, yang memungkinkan masyarakat mencicil pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Bank Banten sebelum jatuh tempo.

“Tabungan pajak ini merupakan hasil tindak lanjut aspirasi para kawan-kawan ojol. Banyak dari mereka kesulitan ketika jatuh tempo membayar pajak kendaraan karena terkendala keuangan. Dengan menabung sedikit demi sedikit, beban mereka akan jauh lebih ringan,” ujar Andra Soni, Gubernur Banten.

Andra menambahkan bahwa TPKB dapat diakses oleh seluruh warga Banten yang ingin menabung pajak kendaraan bermotor secara bertahap.

Bahkan, Bank Banten akan menyediakan loket khusus untuk pengemudi ojol agar mereka bisa menabung tanpa mengganggu jam operasional mereka.

The post Gubernur Banten Luncurkan TPKB: Bayar Pajak Motor Sekarang Bisa Dicicil Lewat Bank Banten appeared first on seketika.com.

Peninjauan ini bertujuan untuk melihat langsung perkembangan layanan di Samsat Malingping, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang pembebasan pokok dan/atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kebijakan tersebut disambut positif oleh masyarakat, terbukti dari tingginya partisipasi warga yang memanfaatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor.

“Alhamdulillah, tadi perkembangannya cukup baik. Antusiasme masyarakat juga tinggi,” ujar Gubernur Andra Soni.

Ia juga menyempatkan berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus pembayaran pajak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

The post Bebas Denda Pajak! Gubernur Banten Andra Soni Sidak Samsat Malingping, Warga Antusias Bayar PKB appeared first on seketika.com.

Selama periode tiga bulan tersebut, berapa pun jumlah tunggakan pajak kendaraan, semuanya akan dihapuskan.

Gubernur Banten, Andra Soni, menjelaskan bahwa program pemutihan ini berlaku untuk semua masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, tanpa memperhitungkan lamanya tunggakan tersebut.

Yang terpenting, warga harus membayar pajak untuk tahun 2025 atau pajak terakhir yang belum terbayar.

“Berapa tahun-pun masyarakat tertunggak Pajak Kendaraan Bermotornya akan dibebaskan. Dengan syarat, mereka membayar pajak tahun 2025 atau pajak terakhir,” ujar Gubernur Banten saat Silaturahmi Antar UIama dan Umaro di Gedung Negara Provinsi Banten, pada Kamis malam, 25 Maret 2025.

The post Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Banten appeared first on seketika.com.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak, yang bervariasi antar wilayah.

Berikut adalah rincian mengenai kebijakan pemutihan pajak kendaraan di masing-masing provinsi:

1. Bali

Pemprov Bali memulai program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 14 Agustus hingga 30 September 2024.

Kebijakan ini mencakup penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, ada juga pembebasan BBNKB untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan BBNKB II adalah:

The post Jangan lewatkan, Pemutihan Pajak Kendaraan di 6 Provinsi Selama HUT RI ke-79 appeared first on seketika.com.

“Meskipun kita masih menunggu penetapan nilai jualnya oleh Kemendagri, tetapi mekanisme pendataan sudah kita lakukan,”

Seketika.com, Tangerang – Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, meninjau gedung baru UPTD PPD Samsat Cikokol Kota Tangerang pada Rabu malam, 7 Februari 2024.

Dalam rangkaian Ekspedisi Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak, inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan.

Al Muktabar menekankan bahwa peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan di UPT PPD Samsat Cikokol berjalan dengan optimal.

Mulai dari registrasi hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor, semua layanan diintegrasikan secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Gedung ini sudah siap digunakan, kami memastikan seluruh fasilitas, termasuk ruang perkantoran dan area layanan, berfungsi dengan baik,” ungkap Al Muktabar.

“Ini adalah bagian dari upaya reformasi birokrasi tematik yang berdampak, kami memastikan bahwa semua perubahan infrastruktur berdampak langsung pada peningkatan pelayanan,” tambahnya.

Al Muktabar juga membahas pembahasan pajak dan retribusi terkait Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (PAB) yang baru, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

The post Pj Gubernur Banten Tinjau Gedung Baru UPTD PPD Samsat Cikokol: Inovasi Pelayanan Pajak yang Maksimal appeared first on seketika.com.