Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, masyarakat yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor cukup membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pihak yang menguasai kendaraan.

Kemudahan ini berlaku bagi wajib pajak pribadi maupun perusahaan.

“Semoga kemudahan ini memperlancar seluruh layanan Samsat di Jabar dan memperlancar masyarakat membayar pajak,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Senin (6/4/2026).

Selain itu, kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kebijakan ini merupakan respons atas keluhan seorang warga yang merasa dipersulit saat membayar pajak di salah satu Samsat di Jawa Barat.

Warga tersebut diminta membayar uang tambahan tak resmi Rp700.000 karena tidak membawa KTP pemilik asli kendaraan. Ia kemudian mengunggah video kejadian tersebut ke media sosial dan diketahui oleh KDM.

“Membayar pajak tidak boleh dipersulit karena tugas pemerintah memudahkan orang membayar pajak,” kata KDM.

Yuk, segera bayar Pajak Kendaraan Bermotor untuk berpartisipasi mewujudkan Jabar Istimewa.

The post Bayar Pajak Kendaraan Kini Tanpa KTP Pemilik Asli, Kebijakan Baru Jabar Ini Bikin Warga Lega appeared first on seketika.com.

Mulai 10 April hingga 30 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Banten menetapkan pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025.

Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mempercepat proses balik nama kendaraan bermotor.

“BBN II secara nasional sudah dihapus, jadi kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor,” ujar Andra Soni kepada wartawan pada Selasa (8/4/2025).

Menurut Andra Soni, penghapusan BBNKB II sangat membantu masyarakat yang membeli kendaraan bermotor bekas atau tangan kedua.

The post Banten Hapus BBN II! Balik Nama Kendaraan Sekarang Bebas Biaya! appeared first on seketika.com.