Salah satu intervensi paling efektif adalah kampanye anti-rokok. Kampanye ini, terutama melalui media massa, mampu meningkatkan upaya berhenti merokok hingga 16%. Menurut penelitian, semakin sering dan intensif kampanye dilakukan, semakin besar dampaknya.

Kampanye yang didukung oleh peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok juga terbukti meningkatkan niat berhenti merokok hingga 69%.

Peringatan kesehatan, terutama yang grafis, efektif meningkatkan kesadaran perokok terhadap risiko kesehatan. Negara seperti Kanada telah melihat perubahan signifikan, di mana 90% perokok memperhatikan peringatan tersebut, dan 44% mengaku berniat berhenti merokok.

Di negara lain, efeknya bervariasi, tetapi peringatan tetap menjadi salah satu cara yang paling murah dan efektif.

Kebijakan lain yang sangat efektif adalah kenaikan pajak rokok. Ketika harga rokok naik, konsumsi cenderung turun, terutama di kalangan anak muda dan kelompok berpenghasilan rendah.

The post Mengurangi Jumlah Perokok: Cara Efektif Menghadapi Tantangan Kesehatan Global appeared first on seketika.com.

“Penerapan pajak rokok elektrik diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam mengelola pendapatan negara tetapi juga dalam menciptakan kebijakan”

Seketika.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 yang mengatur Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Keputusan ini mencakup juga rokok elektrik dan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Dalam pengumuman resmi pada 30 Desember 2023, Kemenkeu menjelaskan bahwa tujuan PMK ini tidak hanya terbatas pada penerimaan negara, tetapi juga mencakup aspek keadilan.

Rokok konvensional telah dikenakan pajak sejak 2014, yang melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik. Kehadiran pajak rokok elektrik diharapkan dapat menyamakan perlakuan dalam industri rokok.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Dengan memberlakukan pajak rokok elektrik, Kemenkeu berharap dapat menciptakan kebijakan yang adil dan merata di seluruh sektor industri tembakau.

Lebih lanjut, PMK menetapkan bahwa paling sedikit 50% dari penerimaan pajak rokok akan dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum. Dengan demikian, penerimaan dari pajak ini akan mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan penegakan hukum di berbagai daerah.

The post Pajak Rokok Elektrik Resmi Berlaku Mulai 1 Januari 2024 appeared first on seketika.com.