Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut untuk sementara ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan yang lebih kuat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memutuskan menunda penerapan kebijakan pemungutan pajak marketplace setidaknya hingga Agustus.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kebijakan fiskal tidak memberikan tekanan tambahan terhadap konsumsi masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi.

“Kalau daya belinya, ekonominya sudah membaik baru dikenakan,” ujar Purbaya saat Media Briefing di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang menunjukkan kinerja yang positif dengan mencapai 5,29 persen pada Triwulan II-2026.

Namun, pemerintah menilai capaian tersebut masih perlu diperkuat sebelum kebijakan perpajakan baru diberlakukan.

“Angka ini bagus, namun perlu diperkuat. Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi. Kalau sudah ada indikasi membaik, baru akan kita terapkan kembali,” katanya.

Purbaya menjelaskan pemerintah tidak hanya menjadikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

Berbagai indikator lain, seperti tingkat kepercayaan konsumen (consumer confidence), perkembangan konsumsi rumah tangga, hingga aktivitas perdagangan ritel juga akan menjadi pertimbangan sebelum kebijakan diberlakukan.

“Kita lihat bukan hanya angka PDB, tetapi juga variabel-variabel lain seperti consumer confidence dan pembelian ritel. Jadi kita lihat secara menyeluruh,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penundaan tersebut hanya berlaku untuk skema pemungutan pajak marketplace dalam negeri.

Pemerintah masih akan mengevaluasi waktu yang paling tepat untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai perkembangan kondisi ekonomi nasional.

Di sisi lain, pemerintah menilai pengenaan pajak terhadap transaksi digital tetap menjadi bagian penting dalam reformasi perpajakan.

Seiring berkembangnya ekonomi digital, seluruh pelaku usaha, baik yang beroperasi secara konvensional maupun melalui platform digital, perlu memperoleh perlakuan yang setara sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat.

Melalui prinsip tersebut, kebijakan pajak marketplace diharapkan mampu menghadirkan perekonomian yang lebih berkeadilan.

Pelaku usaha yang memiliki aktivitas ekonomi dan memperoleh penghasilan melalui platform digital tetap menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana pelaku usaha di sektor lainnya.

Dengan demikian, tercipta level playing field yang mendukung iklim usaha yang sehat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap daya beli masyarakat.

Pemerintah pun memastikan penerapan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan memperhatikan momentum pemulihan ekonomi.

Saat indikator konsumsi dan aktivitas ekonomi menunjukkan penguatan yang berkelanjutan, kebijakan pajak marketplace akan kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perpajakan yang adil, mendukung keberlanjutan penerimaan negara, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha.

The post Pajak Marketplace Belum Jadi Berlaku, Ini Alasan Pemerintah Menundanya appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan pajak baru dalam waktu dekat.

Pernyataan ini muncul untuk merespons berbagai isu yang beredar, termasuk pajak jalan tol dan pajak bagi kelompok kaya.

Ia menekankan bahwa kebijakan pajak baru baru akan dipertimbangkan jika kondisi ekonomi nasional sudah lebih stabil.

Keputusan ini memberi kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Tidak adanya tambahan beban pajak diharapkan membantu menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, klarifikasi ini meredam kekhawatiran publik terhadap isu pajak baru yang sempat memicu kebingungan.

Isu pajak jalan tol mencuat setelah muncul dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, terdapat rencana pengenaan PPN atas jasa jalan tol yang ditargetkan berlaku pada 2028.

The post Pajak Baru Indonesia: Ini Penjelasan Menkeu Soal Isu Pajak Tol appeared first on seketika.com.

Dalam video yang diunggahnya, @radhikaaltaf mengungkapkan keheranannya atas biaya bea masuk yang jauh melebihi harga sepatu yang dibelinya. Dengan rincian harga sepatu Rp10,3 juta dan biaya pengiriman Rp1,2 juta, total pembayaran yang harus dia keluarkan seharusnya hanya sekitar Rp11,5 juta. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa bea masuk yang harus dibayarnya mencapai Rp31,8 juta.

Pengguna TikTok ini mengaku telah menggunakan aplikasi Mobile Bea Cukai untuk menghitung perkiraan bea masuk, yang seharusnya sekitar Rp5,8 juta berdasarkan harga sepatu yang ia inputkan. Namun, kenyataannya jauh berbeda.

“Gue kan baru beli sepatu. Gue beli ini satu harganya Rp10,3 juta. Shipping Rp1,2 juta, total Rp11,5 juta. Dan kalian tau bea masuknya berapa? Rp31,8 juta. Itu perhitungan dari mana?” tanya @radhikaaltaf, dikutip Selasa, 23 April 2024.

Tak lama setelah video tersebut viral, Bea Cukai memberikan tanggapan melalui akun resmi TikTok mereka. Mereka menjelaskan bahwa jasa pengiriman yang digunakan oleh @radhikaaltaf tidak memberikan nilai pabean yang benar.

Sebagai konsekuensinya, Bea Cukai memberikan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 Tahun 2023 pasal 28 bagian kelima, pasal 28 ayat 3.

Menurut penjelasan Bea Cukai, nilai pabean yang diberikan oleh jasa pengiriman (DHL) sebesar Rp562.736,-, sedangkan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, nilai pabean sepatu tersebut adalah Rp8.807.935,-.

The post Pengguna TikTok Keluhkan Beli Sepatu Rp10,3 Juta Tapi Haru Bayar Bea Masuk Rp31,8 Juta appeared first on seketika.com.

“Keberadaan Ditjen Pajak dalam kolom komentar video TikTok Hanum mengundang berbagai spekulasi”

Seketika.com, Jakarta –  Dunia media sosial selalu menyuguhkan berbagai kejutan, dan kali ini, akun TikTok milik Hanum Mega, @real.hanummegaa, menjadi sorotan setelah disambangi oleh akun resmi Direktorat Jenderal Pajak, @ditjenpajakri.

Kejadian ini bermula dari unggahan video yang menampilkan setumpuk uang nominal Rp 50 ribu yang dijepit dengan karet gelang.

Video tersebut diunggah oleh Hanum Mega pada 11 Desember 2023, dan menarik perhatian Ditjen Pajak pada Jumat, 5 Januari 2023, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Mampir dulu ah,” tulis akun resmi Direktorat Jenderal Pajak di kolom komentar video TikTok Hanum.

Hanum Mega, selain dikenal sebagai seorang pengusaha, juga merupakan seorang influencer yang namanya mencuat dalam beberapa kontroversi, terutama terkait kasus perselingkuhan yang melibatkan suaminya, Achmad Herlambang alias Bambang.

The post Influencer Pamer Duit Gepokan, Ditjen Pajak: Mampir Dulu Ah appeared first on seketika.com.

“Penerapan pajak rokok elektrik diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya dalam mengelola pendapatan negara tetapi juga dalam menciptakan kebijakan”

Seketika.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 yang mengatur Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Keputusan ini mencakup juga rokok elektrik dan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2024.

Dalam pengumuman resmi pada 30 Desember 2023, Kemenkeu menjelaskan bahwa tujuan PMK ini tidak hanya terbatas pada penerimaan negara, tetapi juga mencakup aspek keadilan.

Rokok konvensional telah dikenakan pajak sejak 2014, yang melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik. Kehadiran pajak rokok elektrik diharapkan dapat menyamakan perlakuan dalam industri rokok.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Dengan memberlakukan pajak rokok elektrik, Kemenkeu berharap dapat menciptakan kebijakan yang adil dan merata di seluruh sektor industri tembakau.

Lebih lanjut, PMK menetapkan bahwa paling sedikit 50% dari penerimaan pajak rokok akan dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum. Dengan demikian, penerimaan dari pajak ini akan mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan penegakan hukum di berbagai daerah.

The post Pajak Rokok Elektrik Resmi Berlaku Mulai 1 Januari 2024 appeared first on seketika.com.

“Iya, malam ini kami buat laporan resmi terhadap penggunggah video yang menarasikan Pemkot bongkar paksa ruko,” ujar Lia, saat ditemui di Kantor Polres Metro Tangerang, Senin (21/08).

Seperti diketahui, akibat postingan di akun tiktok yang menyebutkan “Ruko Punya Kita, Tapi Sesuka Pemkot Tangerang Bongkar Pajak Kita Bayar Sertifikat Sudah Hak Milik,” turut menimbulkan kegaduhan pada sosial media.

Oleh karena itu, agar tidak ada kesimpangsiuran, jelas Lia, Pemkot berupaya menempuh jalur hukum salah satunya yaitu dengan melaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kepada pihak pemosting video. 

“Langkah ini kami ambil agar masyarakat juga bisa melihat bahwa kami pemerintah bertindak sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Dan kami tidak mau berpolemik, karena nyata aset ini milik Pemkot dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

The post Pemkot Tangerang Laporkan Pengunggah Video Hoax Soal Bongkar Paksa Ruko di Cimone appeared first on seketika.com.