Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, ketiga tersangka masing-masing berinisial BH, DA, dan RE.

BH merupakan mantan staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, DA berperan sebagai Financial Advisor, sementara RE menjabat Project Manager PT MML dalam proses penawaran umum perdana saham (IPO).

“Untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang telah inkrah sebelumnya,” ujar Ade Safri kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan, Bareskrim menemukan fakta bahwa PT MML sejatinya tidak memenuhi ketentuan untuk melantai di BEI.

Salah satu faktor utama adalah valuasi aset perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan IPO.

“Sebab valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan,” ungkap Ade Safri.

The post Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Baru Kasus IPO PT MML (PIPA) appeared first on seketika.com.

Ketua Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan PP KAMMI Arif Rahman menyatakan bahwa keberadaan saham gorengan bukan sekadar fenomena pasar, melainkan bentuk kejahatan keuangan yang secara sistematis merugikan investor ritel, terutama dari kalangan generasi muda yang baru terjun ke dunia pasar modal.

Menurut Arief, pasar modal Indonesia tidak akan pernah mencapai taraf kematangan global jika praktik-praktik manipulatif masih dibiarkan.

“Kami mengapresiasi keberanian Menkeu Purbaya. Saham gorengan adalah parasit bagi ekonomi nasional. Banyak mahasiswa dan masyarakat umum yang kehilangan aset mereka karena terjebak skema pump and dump yang diatur oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ujar Arif dalam keterangan tertulis yabg diterima pada Minggu (1/2/2026).

Sebagai bentuk dukungan konkret, PP KAMMI menyampaikan tiga poin tuntutan kepada otoritas terkait.

Pertama, sinergi regulator dengan mendorong Kementerian Keuangan, OJK, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperkuat sistem pengawasan transaksi yang lebih transparan dan responsif terhadap anomali pasar.

Kedua, penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas aktor intelektual di balik manipulasi harga saham, termasuk memberikan sanksi administratif dan pidana yang menjerakan.

The post KAMMI Dukung Menkeu Purbaya: Saham Gorengan Disebut Kejahatan Keuangan yang Hancurkan Generasi Muda appeared first on seketika.com.

Hingga saat ini, menurut pemerintah, kondisi fundamental perekonomian nasional masih tetap kokoh dengan ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang solid, serta kinerja korporasi yang secara umum masih baik.

Tekanan yang terjadi pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan.

“Menanggapi perkembangan tersebut, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui serangkaian langkah strategis dan terukur,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Keterangan Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal nasional, Pemerintah melakukan percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan target penyelesaian Peraturan Pemerintah pada Q1-2026.

Transformasi tersebut akan mengubah struktur BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi perseroan terbatas, sehingga memperkuat independensi, profesionalisme, dan tata kelola bursa, sekaligus meminimalkan potensi benturan kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Di sisi lain, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI juga memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi publik di pasar modal.

The post Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Kuat di Tengah Koreksi IHSG appeared first on seketika.com.

Menanggapi isu tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Hadityo Ganinduto, menegaskan bahwa aturan pasar modal wajib dihormati oleh seluruh emiten, tanpa pengecualian, termasuk BUMN.

Ia menilai, fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan seharusnya bukan sekadar menyelamatkan harga saham, melainkan memastikan restrukturisasi perusahaan berjalan cepat, profesional, transparan, dan akuntabel.

“Delisting bukan akhir, melainkan mekanisme disiplin pasar. Yang terpenting adalah memastikan restrukturisasi dilakukan secara serius dan tepat waktu,” ujar Firnando dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Delisting saham merupakan penghapusan pencatatan saham perusahaan dari bursa efek, sehingga saham tersebut tidak lagi dapat diperdagangkan secara publik.

Delisting dapat terjadi secara sukarela (voluntary delisting) atas permintaan perusahaan, maupun secara paksa (forced delisting) sebagai sanksi dari bursa akibat pelanggaran ketentuan atau masalah keuangan serius.

Kebijakan ini bertujuan melindungi investor serta menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal.

The post Sejumlah BUMN Terancam Delisting 2026, DPR Minta Restrukturisasi Transparan dan Tepat Waktu appeared first on seketika.com.