Serangan yang terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Seluruh pihak harus menahan diri, menghormati kedaulatan negara dan menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional.

Negosiasi yang tengah berlangsung dan gencatan senjata harus dihormati sepenuhnya, serta tidak dilanggar dengan tindakan kekerasan yang akan berisiko memperburuk eskalasi dan membahayakan keselamatan personel di lapangan.

Indonesia terus menyampaikan kekhawatirannya dengan adanya serangan terus menerus terhadap UNIFIL.

Pasukan pemelihara keamanan tidak boleh menjadi sasaran serangan; aksi tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Indonesia menyatakan solidaritas bersama Prancis dan negara-negara kontributor pasukan lainnya. Indonesia kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pelindungan bagi pasukan perdamaian PBB, sebagaimana tercermin dalam Pernyataan Bersama tentang Keselamatan dan Keamanan Personel PBB pada 9 April 2026.

The post Peacekeeper UNIFIL Prancis Tewas Diserang Saat Gencatan Senjata, Indonesia Kecam appeared first on seketika.com.

Rancangan resolusi yang disponsori Bahrain itu gagal diadopsi meski memperoleh 11 suara mendukung. Dua negara anggota tetap, Rusia dan China, memberikan veto, sementara dua negara lainnya memilih abstain.

Selain Rusia dan China sebagai penolak utama, Bahrain menjadi penggagas resolusi. Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyoroti urgensi pengamanan Selat Hormuz. Amerika Serikat melalui Duta Besarnya, Mike Waltz, turut mengkritik keras veto tersebut.

Pemungutan suara berlangsung pada Selasa di markas besar Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan global. Menurut Al-Zayani, kawasan ini menangani sekitar:

• 38% perdagangan minyak mentah dunia
• 29% gas petroleum cair
• 19% gas alam cair
• 20% produk minyak olahan
• 30% distribusi helium global

Gangguan di wilayah ini berpotensi mengguncang rantai pasok global, termasuk energi, pangan, dan obat-obatan.

Rancangan resolusi tersebut telah mengalami sejumlah revisi untuk mencapai konsensus. Awalnya, teks memuat opsi penggunaan “segala cara yang diperlukan,” termasuk kekuatan militer. Namun, penolakan dari negara-negara dengan hak veto memaksa penghapusan klausul tersebut hingga tersisa imbauan koordinasi defensif tanpa otorisasi tindakan langsung.

The post Rusia & China Veto Resolusi PBB soal Selat Hormuz, Dunia Terancam Krisis Energi? appeared first on seketika.com.

Trump memutuskan untuk menunda rencana serangan terhadap target strategis dan sipil di Iran, termasuk jembatan dan pembangkit listrik, dengan syarat Teheran menyetujui gencatan senjata selama dua minggu serta membuka kembali Selat Hormuz.

Keputusan ini diumumkan pada Selasa malam waktu AS, menjelang tenggat ultimatum terhadap Iran. Sementara itu, negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung di Islamabad mulai Jumat.

Selain Trump, sejumlah tokoh penting terlibat dalam dinamika ini, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Kepala militer Pakistan Asim Munir dan Perwakilan Iran di PBB Amir-Saeid Iravani.

Trump menyatakan keputusan tersebut diambil setelah “percakapan intensif” dengan Pakistan yang berperan sebagai mediator. Iran juga disebut telah mengajukan proposal perdamaian 10 poin yang dinilai “dapat diterapkan”.

Di sisi lain, tekanan internasional meningkat setelah ancaman serangan terhadap infrastruktur sipil menuai kritik keras dari PBB dan negara-negara Barat karena berpotensi melanggar hukum internasional.

Iran melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi menyatakan menerima gencatan senjata sementara.

Selama periode dua minggu jalur pelayaran di Selat Hormuz akan dibuka dengan pengawasan militer Iran, negosiasi damai akan dimulai dan AS menghentikan operasi ofensif, namun tetap siaga defensif.

The post Detik-Detik Trump Mundur! Ancaman Serangan ke Iran Dibatalkan Menjelang Tenggat, Ada Apa di Balik Kesepakatan 2 Minggu Ini? appeared first on seketika.com.

Insiden itu juga menyebabkan tiga personel lainnya terluka, dengan satu prajurit dilaporkan dalam kondisi koma.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, melalui keterangan resmi, Senin (30/3/2026).

Menlu menegaskan, kejadian itu merupakan kehilangan besar bagi negara dalam menjalankan misi kemanusiaan internasional.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit terbaik bangsa. Ini kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi negara,” ujar menlu

Menlu merinci, selain korban jiwa, terdapat satu personel yang mengalami luka berat dan saat ini masih dalam kondisi kritis, sementara dua personel lainnya mengalami luka ringan.

Menanggapi situasi keamanan yang kian memburuk, Pemerintah Indonesia menuntut deeskalasi segera dan meminta seluruh pihak yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan.

Terkait pertanggungjawaban hukum internasional, Indonesia melalui perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dijadwalkan menemui Under Secretary General urusan pasukan penjaga perdamaian.

The post Prajurit TNI Gugur di Lebanon! Serangan Misterius Guncang Misi Perdamaian PBB, Indonesia Tuntut Investigasi appeared first on seketika.com.

Penegasan itu disampaikan menanggapi laporan rencana pengerahan pasukan internasional di Jalur Gaza yang dikabarkan akan dimulai pada Mei 2026.

“Kami sampaikan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza saat ini ditunda dan segala pembahasan terkait Board of Peace masih ditangguhkan (on hold),” kata Juru Bicara Kemlu RI, Nabyl A. Mulachela, melalui keterangan resmi, Selasa (17/3/2026).

Pernyataan tersebut merespons laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, yang dikutip kantor berita Turkiye Anadolu pada Minggu (15/3/2026).

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Israel bersiap mengerahkan pasukan internasional di Gaza pada Mei sebagai bagian dari fase lanjutan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pasukan tersebut diperkirakan berjumlah sekitar 5.000 tentara dari Indonesia, bersama puluhan personel dari Kazakhstan, Maroko, Albania, dan Kosovo, dan direncanakan mulai beroperasi pada 1 Mei.

Awalnya, pasukan akan ditempatkan di sekitar kota Palestina yang tengah dibangun dengan dukungan Uni Emirat Arab (UEA) di kawasan Rafah, Gaza selatan, sebelum diperluas ke wilayah lain.

The post RI Tunda Kirim Pasukan ke Gaza, Ada Apa? Ini Penjelasan Lengkap Kemlu appeared first on seketika.com.

Pernyataan resmi tersebut menyoroti dugaan pembunuhan sistematis, pengusiran massal, hingga kekerasan seksual yang dinilai berpotensi masuk kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras serangan dan destabilisasi yang terus dilakukan RSF, khususnya di wilayah Kordofan dan Darfur.

Di kota El-Fasher, RSF dilaporkan melakukan pembunuhan sistematis, eksekusi tanpa pengadilan, penahanan sewenang-wenang, serta penargetan warga berdasarkan etnis. Dewan juga menerima laporan mengenai kekerasan seksual terkait konflik dan pengusiran paksa warga sipil.

Tak hanya itu, serangan drone berulang kali dilaporkan menyasar warga sipil, infrastruktur publik, dan fasilitas kemanusiaan, termasuk aset milik Program Pangan Dunia sejak awal Februari.

Konflik bersenjata di Sudan melibatkan RSF dan militer nasional Sudan. Namun dalam pernyataan terbarunya, Dewan Keamanan secara khusus menyoroti tindakan RSF sebagai pihak yang bertanggung jawab atas sejumlah kekejaman terbaru.

Dewan juga menegaskan bahwa serangan yang disengaja terhadap personel dan fasilitas kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional.

The post PBB Kutuk RSF Lakukan Kejahatan Perang di Sudan, Serangan Brutal & Kelaparan Makin Meluas appeared first on seketika.com.

Mengawali pertemuan, Menlu RI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen PBB di tengah dinamika global yang semakin kompleks, sekaligus menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap PBB dan multilateralisme.

Menlu Sugiono juga menyampaikan rencana kehadirannya dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari 2026 yang akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah, khususnya tantangan yang terus berkembang di Palestina.

Selain itu, Menlu menginformasikan rencana partisipasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington D.C. pada 19 Februari 2026 bersama sejumlah pemimpin dunia.

“Posisi kami jelas: keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi Solusi Dua Negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025),” tegas Menlu. Ia menekankan bahwa partisipasi Indonesia merupakan wujud komitmen untuk mendorong perdamaian yang adil dan abadi, serta memastikan bahwa mekanisme pelaksanaan Board of Peace bersinergi dan memperkuat upaya yang tengah dilakukan PBB.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PBB menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menlu RI di New York serta konsistensi komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai isu Palestina.

Sekjen PBB juga menegaskan keprihatinannya terhadap situasi di Tepi Barat yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB terkait.

The post Menlu Sugiono Temui Sekjen PBB di New York, Tegaskan Sikap Keras Indonesia soal Palestina dan Solusi Dua Negara appeared first on seketika.com.

Keikutsertaan Presiden Prabowo dalam penandatanganan piagam tersebut mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia serta mendorong penyelesaian damai konflik internasional.

Hal ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Board of Peace merupakan badan internasional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik.

Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025).

Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza.

The post Prabowo Teken Board of Peace Charter di Davos, Indonesia Dukung Rekonstruksi Gaza appeared first on seketika.com.

Keputusan tersebut diambil bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Langkah ini menandai perkembangan penting dalam diplomasi internasional terkait konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.

Komitmen kolektif itu tertuang dalam pernyataan bersama yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun media sosial resminya pada Kamis, 22 Januari 2026.

Pernyataan tersebut ditandatangani secara virtual oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama para menteri luar negeri dari tujuh negara lainnya.

Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa masing-masing pemerintah akan segera menyelesaikan proses penandatanganan resmi sesuai dengan prosedur hukum nasional yang berlaku.

Dalam pernyataannya, kedelapan negara secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif perdamaian di Gaza yang digagas oleh Presiden Donald Trump.

The post Indonesia Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza appeared first on seketika.com.

Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Urusan Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, meskipun menuai kecaman luas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi kemanusiaan internasional.

Sebanyak 37 LSM internasional, termasuk Dokter Tanpa Batas (MSF), Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), Oxfam, dan World Vision International, dinyatakan tidak memenuhi ketentuan baru yang mewajibkan pengungkapan rinci data staf lokal Palestina, sumber pendanaan, serta struktur organisasi.

Israel menyatakan izin operasional LSM tersebut akan dicabut mulai 1 Januari 2026, dan seluruh aktivitas kemanusiaan harus dihentikan paling lambat 1 Maret 2026 di Jalur Gaza. Namun, secara efektif, bantuan baru tidak lagi dapat masuk ke Gaza sejak Kamis.

Menurut pemerintah Israel, kebijakan ini bertujuan mencegah infiltrasi kelompok yang dituduh terlibat terorisme ke dalam jaringan bantuan kemanusiaan.

“Organisasi yang gagal memenuhi standar keamanan dan transparansi yang dipersyaratkan akan dicabut izinnya,” demikian pernyataan resmi kementerian.

Dalam kasus MSF, Israel menuding dua karyawannya memiliki afiliasi dengan kelompok militan Hamas dan Jihad Islam Palestina.

The post Israel Larang 37 LSM Kemanusiaan Beroperasi di Gaza, PBB Peringatkan Krisis Memburuk appeared first on seketika.com.