“Senang, baru pertama kali ikut. Sangat terbantu, apalagi saya baru kena lay off (PHK),” ujar penumpang KA Jaka Tingkir di Stasiun Pasar Senen, Selasa, 17 Maret 2026.

Menurutnya, biaya tiket kereta yang biasanya mencapai Rp200 ribu, kini bisa dialihkan untuk kebutuhan lain di kampung.

“Jadi bisa berhemat, uangnya buat keperluan lain,” katanya.

Hal serupa disampaikan Solihin, pria berprofesi sopir pribadi yang mudik ke Solo. Dia menyebut, program Mudik Gratis dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, menjadi kesempatan baginya untuk tetap bisa pulang kampung.

“Alhamdulillah sangat membantu. Kalau tidak, mungkin saya tidak pulang. Tiket bisa Rp400 ribu sampai Rp450 ribu,” ujarnya di Stasiun Pasar Senen.

Sementara itu, Hanafi, pekerja bengkel, mengaku bisa menghemat hingga hampir Rp1 juta saat mudik bersama keluarga.

“Bisa hemat Rp800 ribu sampai Rp900 ribu.Uangnya nanti buat kebutuhan di kampung,” ungkapnya bersama istri.

The post Terkena PHK hingga Sopir Pribadi, Kisah Haru Pemudik Gratis KA Jateng: Kalau Tidak, Mungkin Saya Tak Pulang appeared first on seketika.com.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pendataan pekerja informal di Jawa Barat telah dimulai hari ini, Senin (1/9/2025).

Hal ini menandai langkah awal menuju inklusi jaminan sosial yang merata untuk seluruh masyarakat pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program perlindungan formal.

“Kita sudah menandatangani kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. Pendataan dimulai hari ini untuk ojek, ojol, sopir truk, petani, nelayan, tukang kuli, pemulung, pedagang asongan, semua,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Kota Bandung.

Setelah proses pendataan selesai, para pekerja akan didaftarkan dalam program asuransi BPJS Ketenagakerjaan dengan premi sebesar Rp201.000 per tahun.

Skema pembiayaan ini akan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan aplikator ojek online, guna memastikan seluruh pekerja informal mendapatkan perlindungan yang layak.

The post Jutaan Pekerja Informal di Jabar Segera Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on seketika.com.

Wali Kota Tangerang, Sachrudin, mengungkapkan bahwa peluncuran program ini adalah bentuk nyata kehadiran Pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rentan.

“Kami ingin memastikan pekerja rentan mendapatkan haknya, baik melalui jaminan kematian maupun jaminan kecelakaan kerja,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan kecelakaan kerja melalui pembayaran iuran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan iuran yang diberikan sebesar Rp 16.800 per orang per bulan, dengan menggunakan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan cabang Tangerang Cimone.

The post Pemkot Tangerang Luncurkan Program JKM dan JKK untuk Pekerja Rentan di 2025 appeared first on seketika.com.