Berdasarkan informasi yang beredar, Tentara Nasional Indonesia melalui Pusat Polisi Militer (Puspom) telah mengamankan dan menahan empat orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut, dan saat ini masih dilakukan pendalaman motif serta proses penyidikan lebih lanjut.

Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan, terlebih menggunakan air keras terhadap aktivis sipil, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia dan tidak dapat ditoleransi dalam negara demokrasi.

“Peristiwa ini bukan hanya tindak kriminal biasa, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik kekerasan seperti ini,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Lebih lanjut, wakil rakyat dari Dapil DIY ini mendorong agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel.

Ia meminta agar tidak ada upaya menutup-nutupi kasus, serta seluruh pelaku, baik eksekutor maupun pihak yang diduga menjadi aktor intelektual, diungkap secara terang benderang.

“Kami di Komisi I DPR RI akan mengawal kasus ini secara serius. Penegakan hukum harus menyentuh hingga ke akar, termasuk jika ada pihak yang memerintahkan atau merancang aksi tersebut,” ujarnya.

The post Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, DPR: Ini Ancaman Serius Demokrasi appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui juru bicaranya pada Senin (27/10), Guterres mengecam keras pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilaporkan terjadi di Sudan.

Ia menyoroti berbagai pelanggaran hak asasi manusia, termasuk serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, penargetan infrastruktur sipil, serta kekerasan berbasis gender dan serangan bermotif etnis.

“Sekretaris Jenderal mengecam keras laporan pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia di El Fasher, termasuk serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, kekerasan berbasis gender, serta perlakuan buruk terhadap kelompok etnis tertentu,” ujar juru bicara PBB dalam pernyataan resminya.

Masih pada hari yang sama, dalam konferensi pers di Markas Besar PBB, Guterres menegaskan bahwa campur tangan pihak luar telah memperburuk situasi dan menghambat prospek perdamaian di Sudan.

The post Guterres Prihatin! PBB Kecam Pelanggaran HAM Brutal di Sudan, Serukan Akses Aman Bantuan Kemanusiaan appeared first on seketika.com.

Dalam rangkaian acara, Rahayu Hardita, dosen Pendidikan Sejarah dari Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), akan menyampaikan kuliah terbuka. Selain itu, paduan suara GITAKU juga turut hadir.

Aksi Kamisan ke-821 ini mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi.

“Mengundang kawan2 hadir @aksikamisan pada tg. 4/7/24 jam 3-5 sore di depan Istana Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta,” tulis Sumarsih Mari diunggahan Instagramnya.

Tragedi Biak di Papua, yang terjadi pada 6 Juli 1998, merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari negara. Tragedi ini melibatkan kekerasan terhadap demonstran yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka.

“26th tragedi Biak di Papua (6/7/1998) melengkapi daftar panjang pelanggaran HAM berat yang tak kunjung dipertanggungjawabkan oleh Negara,” lanjutnya.

Aksi Kamisan, yang telah berlangsung secara konsisten setiap Kamis yang ke 821, bertujuan untuk menuntut keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di Indonesia. Setiap pekan, para peserta aksi berdiri dengan payung hitam di depan Istana Presiden sebagai simbol duka dan tuntutan akan penegakan keadilan.

The post Besok Aktivis Gelar Aksi Kamisan ke-821 di Depan Istana Negara appeared first on seketika.com.