Menurut Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aries Syahbudin, pelaksanaan Operasi Patuh 2025 akan dijalankan secara simultan dengan pendekatan yang menyentuh semua aspek, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum lalu lintas.

“Dalam pelaksanaannya, Operasi Patuh 2025 akan mengedepankan tiga aspek, yaitu preemtif, preventif, dan represif. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas,” ujar Kombes Aries, Senin (14/07).

Pada aspek preventif, Korlantas Polri akan melakukan berbagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat, khususnya komunitas pengendara kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Edukasi dilakukan melalui kegiatan seperti tatap muka, diskusi santai seperti ‘ngopi bareng’, serta pertemuan dengan komunitas pengemudi.

The post Operasi Patuh 2025 Dimulai! Siap-Siap Kena Tilang Kalau Masih Langgar Aturan Ini appeared first on seketika.com.

Langkah-langkah Konfirmasi Pelanggaran ETLE

1. Akses Laman Resmi: Kunjungi situs resmi https://konfirmasi-etle.polri.go.id.
2. Pilih Menu Konfirmasi: Klik bagian “Cek Data” yang terletak pada menu konfirmasi.
3. Masukkan Data Kendaraan: Isi kolom dengan nomor referensi, nomor polisi, atau nomor registrasi kendaraan (NRKB).
4. Periksa Status Pelanggaran: Lihat status pelanggaran yang terdeteksi, kemudian konfirmasi data kendaraan dan pengemudi.

Waktu Terbatas untuk Konfirmasi

Pemilik kendaraan harus segera melakukan konfirmasi dalam waktu 8 hari setelah pelanggaran terdeteksi. Jika konfirmasi tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, STNK kendaraan akan diblokir, yang tentunya akan mengganggu kelancaran administrasi kendaraan Anda.

Mekanisme Proses Pelanggaran ETLE

1. Pelanggaran Terjadi: Pelanggaran lalu lintas akan terekam oleh kamera ETLE.
2. Verifikasi Pelanggaran: Petugas melakukan verifikasi terhadap pelanggaran tersebut.
3. Surat Konfirmasi: Pemilik kendaraan akan menerima surat konfirmasi dalam waktu 3 hari setelah pelanggaran.
4. Tindak Lanjut Konfirmasi: Pemilik kendaraan wajib memberikan konfirmasi dalam waktu 5 hari setelah menerima surat konfirmasi.
5. Pembayaran Denda: Setelah konfirmasi, pembayaran denda tilang harus dilakukan dalam waktu 7 hari setelah kode tilang diberikan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pemilik kendaraan dapat menghindari masalah hukum yang lebih serius akibat tidak menanggapi surat konfirmasi ETLE.

Pastikan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas agar Anda tidak terkena sanksi lebih lanjut.

The post Cara Konfirmasi Pelanggaran ETLE untuk Pemilik Kendaraan appeared first on seketika.com.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, S.H., S.I.K., M.H., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wadir Lantas Polda Jabar dan Kasat Lantas Polresta Bogor Kota.

Kapolresta Bogor Kota mengungkapkan bahwa kecelakaan maut ini melibatkan sebuah truk Hino Tronton yang dikemudikan oleh BW, yang hilang kendali dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di gerbang tol.

Kecelakaan ini menyebabkan 8 orang tewas, 3 orang luka berat, dan 8 orang lainnya luka ringan.

BW, pengemudi truk, telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara hingga 12 tahun.

The post Polresta Bogor Kota Ungkap Perkembangan Kasus Kecelakaan Fatal di Gerbang Tol Ciawi 2 appeared first on seketika.com.

Menurut Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, “Ya, sudah mulai diterapkan,” dalam wawancaranya pada Senin (20/1/25).

Inovasi terbaru ini menggunakan aplikasi Cakra Presisi untuk mengirimkan surat tilang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) kepada pelanggar.

Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan digitalisasi proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Untuk dapat menggunakan sistem ini, pihak Ditlantas memerlukan data nomor handphone dari pemilik kendaraan, yang kini wajib dicantumkan saat proses pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

The post Tilang Elektronik Polda Metro Jaya: Notifikasi WhatsApp Mulai Berlaku appeared first on seketika.com.

Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan, sistem ini mulai berlaku sejak Januari 2025. “Terbitnya traffic record menunjukkan bahwa sistem ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Aan dalam keterangannya pada Jumat (3/1/2025).

Dalam sistem baru ini, setiap pemilik SIM akan memiliki poin maksimal 12. Setiap kali pemilik SIM melakukan pelanggaran lalu lintas, poin akan berkurang sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Berikut adalah rincian pengurangan poin berdasarkan jenis pelanggaran:

• Pelanggaran ringan: pengurangan 1 poin.
• Pelanggaran sedang: pengurangan 3 poin.
• Pelanggaran berat: pengurangan 5 poin.
• Kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia: pengurangan 12 poin.
• Tabrak lari: SIM bisa langsung dicabut.

“Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pengemudi yang lebih bertanggung jawab dan berkeselamatan,” tambah Aan.

The post Begini Aturan Sistem Tilang Poin SIM 2025: Sanksi Baru untuk Pengemudi yang Sering Melanggar appeared first on seketika.com.

Menurut Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, Operasi Zebra digelar sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Dari Januari hingga September 2024, terdapat ratusan ribu pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda dua (R2) dan roda empat (R4).

Data Korlantas Polri menunjukkan adanya 1.674.908 pelanggaran untuk kendaraan roda dua, dengan pelanggaran paling dominan adalah pengendara yang tidak menggunakan helm, mencapai 438.839 kasus.

Pelanggaran lainnya termasuk penggunaan knalpot bising, kelengkapan surat-surat kendaraan, serta pelanggaran marka jalan dan melawan arus.

“Pelanggaran tidak menggunakan helm menjadi yang paling banyak, dengan hampir 438 ribu kasus di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah pelanggaran surat-surat, spion, dan melawan arus,” jelas Brigjen Pol Raden Slamet.

The post Tekan Pelanggaran, Operasi Zebra 2024 Dimulai appeared first on seketika.com.

Menurut Kombes Komarudin, EMH memungkinkan petugas untuk bekerja secara mobile, sehingga dapat langsung menindak pelanggaran lalu lintas secara on the spot.

“Petugas akan melakukan patroli secara mobile dan langsung mengambil tindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar, dengan konsep yang hampir sama dengan ETLE, tetapi ini dilakukan langsung di tempat,” jelas Kombes Komarudin kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Dengan EMH, petugas dapat mencetak surat pelanggaran di tempat dan langsung memberikannya kepada pelanggar.

Hal ini mempercepat proses dibandingkan dengan ETLE tradisional dan memastikan penindakan lebih tepat sasaran.

“Dengan EMH langsung ke pengguna kendaraan yang saat itu tertangkap atau di dapati petugas (melanggar). Sehingga kita bisa memangkas waktu dan juga konfirmasi surat (pelanggaran) yang tak tepat sasaran,” jelasnya.

“Untuk EMH nanti menggunakan perangkat yang dibawa petugas disana juga ada print out ditempat. Kalau ETLE tercapture pelanggaran masuk ke operator baru berkirim surat. Ini yang kita evaluasi kadang surat tak tepat sasaran atau kendaraan sudah pindah tangan,” sambungnya.

The post Peluncuran ETLE Mobile Handheld (EMH) Pertama di Indonesia oleh Polresta Malang Kota appeared first on seketika.com.