Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong DJP untuk meningkatkan edukasi kepada wajib pajak, khususnya terkait penggunaan layanan Coretax.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kemenkeu atas kebijakan perpanjangan ini. Tentu, ini langkah yang responsif di tengah berbagai penyesuaian sistem yang sedang berlangsung. Apalagi, jika kita melihat data dari DJP, jumlah SPT yang sudah masuk baru berada di kisaran 60 persen. Artinya, masih ada sisa target yang perlu dikejar,” ungkap Puteri dalam Rapat Kerja Komisi XI bersama Menteri Keuangan RI pada Senin (6/4/2026).

Puteri menambahkan bahwa selama masa transisi ini, masih ada wajib pajak yang mengalami kebingungan dalam menggunakan Coretax, terutama karena adanya penyesuaian fitur dari sistem sebelumnya.

“Misalnya, dalam hal-hal teknis yang sering membingungkan, ketika statusnya kurang bayar, atau justru lebih bayar, apa yang jadi penyebabnya? Lalu, bagaimana jika ingin membuatnya menjadi nihil? Ini hal-hal yang di lapangan seringkali belum dipahami dengan baik,” urai Puteri.

Lebih lanjut, Puteri menilai momentum perpanjangan ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem Coretax, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih mudah, lancar, dan efisien.

“Jangan sampai, karena minimnya panduan yang jelas, wajib pajak justru mencari jawaban dari sumber-sumber yang belum tentu valid. Apalagi sekarang banyak sekali konten di media sosial yang terlihat meyakinkan, tetapi tidak semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, akhir-akhir ini juga mulai muncul di media sosial soal Jasa Joki untuk lapor SPT,” ucap Puteri.

The post Deadline SPT Diperpanjang hingga 30 April 2026, DPR Soroti Kebingungan Wajib Pajak Pakai Coretax appeared first on seketika.com.

Program ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan kemudahan, pendampingan, dan kepastian layanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam masa transisi penggunaan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan layanan Pojok Pajak, dan pendampingan langsung di sejumlah institusi strategis, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor korporasi, guna memastikan Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, mudah, dan tepat waktu.

Salah satu kegiatan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang diikuti oleh pegawai ASN dan personel TNI di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Kindy Rinaldy Syahrir mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung implementasi Coretax untuk Pelaporan SPT Tahunan 2025, termasuk aktivasi akun Wajib Pajak, pembuatan kode otorisasi elektronik, serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

“Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan instansi pemerintah serta memperkuat transformasi digital administrasi perpajakan,” ujarnya, Selasa (24/2).

Selain itu, Kanwil DJP Jakarta Pusat juga melaksanakan kegiatan layanan Pojok Pajak di berbagai korporasi nasional.

Kegiatan ini memberikan asistensi langsung kepada pegawai dalam memahami dan menggunakan Coretax, mulai dari pengisian data perpajakan hingga penyampaian SPT Tahunan secara elektronik.

The post Ngabuburit Sambil Lapor SPT? DJP Jakarta Pusat Gelar “Spectaxcular” Coretax, ASN & TNI Ikut Disasar appeared first on seketika.com.