“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah telah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.

“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” lanjutnya.

Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran.

Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegas Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa sistem data yang akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah.

“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus terus diperluas sehingga makin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.

“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ucap Presiden.

The post Digitalisasi Pemerintahan Jadi Prioritas, Prabowo Ingin Layanan Publik Lebih Cepat dan Tanpa Ribet appeared first on seketika.com.

Layanan Polisi 110 merupakan sarana pengaduan dan informasi kepolisian yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama 24 jam tanpa dikenakan biaya. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh respons cepat terhadap berbagai peristiwa maupun situasi yang membutuhkan kehadiran aparat kepolisian.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa layanan ini merupakan bagian dari program Transformasi Menuju Polri yang Presisi, yang menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis teknologi, transparansi, dan empati terhadap masyarakat.

“Melalui layanan Polisi 110, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan kejadian darurat, gangguan kamtibmas, atau membutuhkan bantuan kepolisian kapan pun dan di mana pun. Petugas kami siap merespons secara cepat, ramah, dan profesional,” ujar Kombes Pol. Hendra Rochmawan.

Dalam pelaksanaannya, operator layanan 110 di Polda Jabar maupun seluruh Polres jajaran dibekali kemampuan komunikasi publik, pemahaman terhadap karakteristik laporan masyarakat, serta prosedur penanganan yang cepat dan tepat. Setiap laporan yang diterima akan segera diteruskan kepada satuan fungsi terkait, seperti Sat Samapta, Satlantas, maupun fungsi Reskrim, sesuai dengan jenis kejadian yang dilaporkan.

Selain mengedepankan kecepatan dalam merespons laporan, Polda Jabar juga menekankan pentingnya pelayanan yang humanis dan penuh empati agar setiap masyarakat yang menghubungi layanan 110 merasa dihargai serta mendapatkan pelayanan terbaik.

“Kami tidak hanya mengejar kecepatan dalam merespons laporan, tetapi juga memastikan setiap interaksi antara petugas dan masyarakat dilakukan dengan cara yang sopan, menenangkan, dan penuh rasa tanggung jawab,” tambah Kabid Humas.

Melalui sistem layanan yang terintegrasi secara nasional, Polri terus menghadirkan pelayanan publik yang modern, profesional, dan terpercaya. Polda Jabar juga secara berkelanjutan melakukan evaluasi serta peningkatan kompetensi personel agar layanan Polisi 110 semakin optimal dalam mendukung keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan optimalnya penerimaan dan tindak lanjut setiap laporan melalui Layanan Polisi 110 yang cepat, ramah, proaktif, mudah, dan humanis, Polda Jabar berharap masyarakat semakin percaya serta tidak ragu memanfaatkan layanan kepolisian dalam setiap kebutuhan pelayanan maupun penegakan hukum di wilayah Jawa Barat.

The post Cara Menggunakan Layanan Polisi 110, Polda Jabar Pastikan Respons Cepat dan Profesional appeared first on seketika.com.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya respons cepat dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Arahan itu disampaikan saat rapat pimpinan di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir sebagai pelayan masyarakat yang mampu memberikan solusi secara cepat dan tepat.

Selain itu, program-program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat diminta segera dijalankan tanpa menunggu terlalu lama.

Penekanan terhadap responsivitas OPD dinilai penting karena masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.

Mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga lapangan pekerjaan menjadi perhatian utama Pemprov Banten.

Andra Soni juga menyoroti pentingnya dukungan daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

The post Andra Soni Minta OPD Responsif, Ini Fokus Utama Pemprov Banten appeared first on seketika.com.

Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif.

Kami memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan situasi ini. Oleh karena itu, kami menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. (*)

The post Kasus Hukum Ketua Hery Susanto, Ini Sikap Resmi Ombudsman RI appeared first on seketika.com.

POLI Perizinan diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM.

POLI Perizinan tersebut langsung disambut baik oleh puluhan pedagang. Salah satunya Iwan Setiawan (42), pedagang sembako di Pasar Baros, yang menyampaikan program tersebut sangat membantu dirinya dan pedagang lain untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Alhamdulillah, sangat membantu pedagang, apalagi sekarang tidak terbatas dan diperbolehkan siapapun,” ungkap Iwan.

POLI Perizinan juga membantu pedagang untuk mempermudah dalam mengurusi kebutuhan ke depannya. Di antaranya untuk membeli Minyakita di Bulog yang harus menggunakan NIB.

“Sangat memudahkan masyarakat. Artinya, untuk kebutuhan-kebutuhan ke depan, apalagi di bidang sembako, karena Minyakita itu pengecer harus ambil ke Bulog dan salah satu syarat juga pakai NIB,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Nurhayati (37), salah satu pedagang di Pasar Baros yang mengurus NIB di POLI Perizinan. Ia mengatakan pengurusan perizinan lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

“Tadi saya mengurus sekitar 15 menit sudah beres dan Alhamdulillah sudah jadi NIB. Mudah-mudahan POLI Perizinan ini bisa memudahkan pedagang,” imbuhnya.

The post Datang ke Pasar, Pulang Bawa NIB! Layanan POLI Perizinan Banten Bikin Pedagang Tak Perlu Antre Lagi appeared first on seketika.com.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, saat melantik dan mengambil sumpah jabatan ASN di Ruang Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (26/02/2026).

Dalam amanatnya, Maryono, menekankan bahwa ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas semata.

Lebih dari itu, setiap aparatur harus memiliki semangat melayani dengan tulus, berinovasi, serta mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

“Jadilah aparatur yang tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi juga melayani dengan hati. Bangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Tunjukkan bahwa ASN Kota Tangerang adalah ASN yang profesional, berintegritas, dan membanggakan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar ASN memiliki pola pikir yang maju dan tidak sempit dalam memaknai peran.

Pengabdian, menurutnya, harus memberi dampak nyata bagi bangsa dan negara, khususnya Kota Tangerang.

The post Maryono Tegas! 18 ASN Pemkot Tangerang Dilantik, Diminta Hadirkan “Dampak Nyata” bagi Warga appeared first on seketika.com.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyampaikan, Jabar Corporate University menjadi instrumen utama penguatan kapasitas aparatur.

“Sepanjang 2025, lebih dari 31.000 ASN Pemprov Jabar mengikuti program peningkatan kompetensi berbasis sistem terpadu dalam Jabar Corporate University,” kata Ika dalam Musyawarah Rencana Pengembangan Kompetensi (Musrenbangkom) BPSDM Jabar 2026, Jumat (20/2/2026).

Berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara, tingkat kematangan Corporate University berada pada level Advanced.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan, target peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jabar tidak akan tercapai tanpa sumber daya manusia (SDM) birokrasi yang unggul. ASN harus menjadi penggerak perubahan sekaligus teladan pelayanan bagi masyarakat.

Dengan pembelajaran mandiri minimal 20 jam per tahun melalui Jabar Corporate University, Herman yakin ASN Jabar dapat menghasilkan berbagai inovasi.

The post ASN Jabar: Kompetensi Capai 37%, Corporate University Jadi Kunci appeared first on seketika.com.

Dalam pemaparannya, Kapolri menjelaskan bahwa optimalisasi layanan darurat 110 menjadi bagian dari strategi penguatan pelayanan publik Polri. Sistem tersebut didukung oleh command center, monitoring center, serta integrasi dengan smart city sebagai pusat kendali operasional kepolisian.

“Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan masyarakat, Polri melaksanakan penguatan pada beberapa simpul pelayanan utama. Utamanya adalah pelayanan polisi 110. Pelayanan ini sesuai dengan standar PBB, command center dan monitoring center, integrasi smart city sebagai pusat kendali serta penguatan peran Pamapta dan SPKT sebagai garda terdepan pelayanan kepolisian di lapangan,” ujar Jenderal Sigit di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Kapolri menegaskan, Polri menetapkan waktu respons panggilan 110 selama 10 detik.

Apabila panggilan tidak terjawab, sistem akan otomatis mengalihkan ke jenjang komando yang lebih tinggi, mulai dari Polsek, Polres, Polda, hingga Mabes Polri.

“Kita memberikan waktu respons terhadap panggilan 110 itu selama 10 detik. Ketika tidak diangkat dia akan naik ke jenjang yang lebih tinggi dari mulai Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri,” jelasnya.

Tak hanya itu, Polri juga menargetkan kehadiran personel di tempat kejadian perkara (TKP) maksimal 10 menit sejak laporan diterima, sejalan dengan standar internasional penanganan darurat.

The post Kapolri Tegaskan Layanan Darurat 110 Polri Sesuai Standar PBB appeared first on seketika.com.

Insiden tersebut terjadi saat korban turun di titik aman menuju area Halte Kejaksaan Agung.

Berdasarkan informasi yang diterima Transjakarta, setelah turun sekitar 50 meter dari halte, korban diketahui terjatuh ke dalam saluran air di area pedestrian yang berjarak kurang lebih 150 meter dari halte, sehingga mengalami luka lebam di bagian punggung dan tangan.

Pada saat kejadian, armada Transcare telah melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan empat pelanggan lainnya ke lokasi berbeda.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi, menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan pelanggan, khususnya penyandang disabilitas, merupakan prioritas utama perusahaan.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Transjakarta memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saudari Novianis atas ketidaknyamanan dan musibah yang dialami,” ujar Tjahyadi, Rabu (14/1).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan empati, Transjakarta telah melakukan service recovery dengan mengunjungi langsung kediaman korban pada Senin (12/1).

The post Transjakarta Minta Maaf atas Insiden Pelanggan Disabilitas Netra Terjatuh, Evaluasi Total Layanan Transcare appeared first on seketika.com.

Bantuan senilai Rp27.470.983 ini berasal dari hasil penggalangan dana dan dukungan berbagai pihak yang tergerak untuk meringankan beban biaya pengobatan Bernadeta.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung di kediaman korban, di RT/RW 006/003, Kelurahan Satar Peot, Kembur, Kecamatan Borong, Manggarai Timur, NTT.

Selain bantuan finansial, kehadiran Bripka Heribertus juga memberikan dukungan moral bagi keluarga Bernadeta yang tengah menghadapi masa sulit akibat kondisi kesehatan anggota keluarganya.

“Semoga bantuan ini dapat membantu proses pengobatan dan pemulihan Ibu Bernadeta. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami di Polres Manggarai Timur untuk selalu hadir dan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan,” ujar Heribertus.

Kapolres Manggarai Timur, AKBP Haryanto, melalui Bripka Heribertus, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Asistensi Pelayanan Kesehatan, sebuah inovasi pelayanan publik Polres untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan.

The post Polres Manggarai Timur Bantu Warga Stroke Rp27 Juta, Bukti Kepedulian Nyata appeared first on seketika.com.