Kelima Raperda tersebut meliputi:

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023.
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
3. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
4. Raperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Daerah.
5. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menyampaikan apresiasinya kepada jajaran legislatif Kota Tangerang atas kesamaan visi bersama Pemkot Tangerang untuk menuju Kota Tangerang yang lebih baik.

“Dengan ditetapkannya lima buah Raperda ini, merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka membangun daerah yang lebih maju, dan dapat kita jadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dr. Nurdin pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka Pengambilan Keputusan Penetapan atas Lima Buah Raperda yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (19/6).

Secara garis besar, berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, tercatat realisasi pendapatan sebesar Rp4,69 triliun (102,92%), realisasi belanja sebesar Rp4,70 triliun (92,98%), dengan defisit anggaran Rp14,23 miliar yang ditutup dari Pembiayaan Neto sebesar Rp502,59 miliar, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp488,36 miliar.

“Laporan ini memperlihatkan kemampuan yang baik dalam membiayai aktivitas operasional demi peningkatan pelayanan Pemkot Tangerang kepada masyarakat,” jelas Dr. Nurdin.

The post 5 Perda Baru Ditetapkan Pemkot Tangerang appeared first on seketika.com.

“Agar seni dan budaya lokal memiliki nilai jual dan nilai kultural yang tinggi, serta tetap terjaga dengan baik.”

Seketika.com, bandung – Ketua Tim Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan pandangannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR RI dalam kunjungan mereka ke Balai Kota Bandung pada Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Dede, Kota Bandung dikenal dengan ciri khasnya dalam bidang budaya, ekonomi kreatif, dan kuliner. Hal ini tercermin dari pakaian tradisional yang dikenakan oleh pejabat setempat, yang menunjukkan identitas khas Sunda.

Kunjungan Komisi X DPR RI ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait pemajuan bahasa dan budaya.

Dede menyampaikan bahwa di Jawa Barat, terdapat tiga bahasa daerah utama, yaitu Bahasa Sunda, Cirebon, dan Betawi. Komisi ingin mengetahui sejauh mana Undang-Undang pemajuan Kebudayaan telah diimplementasikan di wilayah tersebut.

Dalam tanggapannya, Penjabat Wali Kota Bandung menegaskan bahwa Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur kemajuan Kebudayaan.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam memajukan seni dan budaya di wilayah tersebut.

Perda tersebut turut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelestarian Seni Tradisional.

The post Tinjauan dari Kunjungan Komisi X DPR RI, Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung Sangat Baik appeared first on seketika.com.

“Saya berharap pegiat budaya lebih bersemangat lagi dalam rangka menjaga warisan budaya bangsa khususnya di Provinsi Banten,

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgojanti, menekankan urgensi pemajuan kebudayaan secara menyeluruh. Kekayaan warisan budaya Provinsi Banten menjadi fokus utama dalam agenda pemajuan ini. Hal ini diungkapkan Virgojanti ketika membacakan sambutan dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Barhum HS, menyetujui Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi Perda.

Virgojanti menyatakan bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

Dalam pemajuan kebudayaan, Virgojanti menyoroti sepuluh objek utama yang menjadi fokus, meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga.

Virgojanti menjelaskan, memajukan kebudayaan berarti memajukan setiap unsur dalam ekosistem kebudayaan.

Dia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana dan upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.

“Partisipasi masyarakat adalah syarat mutlak dalam perumusan rencana dan upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah,” tambahnya.

The post DPRD Provinsi Banten Setujui Raperda Pemajuan Kebudayaan Daerah Menjadi Perda appeared first on seketika.com.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan pemajuan kebudayaan.”

Seketika.com, Jakarta – Pembangunan infrastruktur ibu kota negara (IKN) yang masif di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan tidak melupakan pemajuan kebudayaan lokal. Ada banyak suku, tradisi, dan bahasa daerah yang hidup di Kaltim yang harus dijaga kelestariannya.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di Balikpapan, Kaltim, Kamis (9/11/2023), usai memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kaltim yang membahas isu kebudayaan. Dikatakan Hetifah, saat ini ada UU Pemajuan Kebudayaan yang sudah disahkan yang mestinya bisa melindungi kebudayaan lokal di Kaltim dari ancaman kepunahan, dampak kehadiran IKN.

Keberadaan IKN akan menghadirkan pula jutaan penduduk baru dari berbagai daerah yang sangat mungkin menimbulkan benturan budaya. Pertemuan Komisi X DPR dengan para budayawan, akademisi, dan Pemerintah Kota Balikpapan, membincang serius isu-isu kebudayaan lokal, baik pelestarian budaya, menghidupkan kembali institut kesenian yang sempat ditutup, sampai ancaman tersingkirnya budaya lokal.

“Kami tidak berharap pembangunan fisik yang begitu gencar di IKN melupakan Pemajuan Kebudayaan. Banyak komunitas dan paguyuban yang telah merasakan adanya kecemasan dengan kedatangan penduduk baru ke Kaltim ini dan membuat budaya yang sudah ada terdegradasi atau punah, baik bahasa daerah atau keseniannya,” tutur Hetifah yang juga Legislator Dapil Kaltim tersebut.

Dari pertemuan dengan para budayawan dan seniman lokal itu terungkap, perlu ada ruang publik sebagai tempat berekspresi. Di ruang tersebut kelak para seniman lokal bisa berkesenian, melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki. Hetifah juga menambahkan, pembangunan IKN harus banyak memberi kesempatan bagi penduduk lokal untuk terlibat, baik dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun kebudayaan.

The post Komisi X DPR RI Hetifah: Pembangunan Gencar Di IKN, Jangan Lupakan Pemajuan Budaya Lokal appeared first on seketika.com.