Layanan pengaduan ini dapat diakses secara online melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Namun, sebelum mengajukan laporan, Kemnaker menyarankan agar pekerja terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan HRD perusahaan.

“Jika ada pertanyaan terkait THR atau pembayaran yang belum diterima, pekerja bisa berkonsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” tulis Kemnaker dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/3/2025).

THR Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat H-7 Lebaran
Kemnaker menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

“THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh,” ujar Yassierli, dikutip cnbc Selasa (25/3/2025).

Kebijakan ini berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan THR. Dalam regulasi tersebut, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR:

• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Buruh harian
• Pekerja rumah tangga
• Tenaga honorer
• Pekerja outsourcing

“Sesuai aturan, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun buruh harian lepas yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Yassierli.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dana ini nantinya akan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:

• Teguran tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Pembekuan izin usaha

The post Pekerja Bisa Laporkan Jika Belum Terima THR appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pencairan THR ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para penerima dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“THR ASN kami bayarkan sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Menkeu pada Senin (17/3).

Rincian Pencairan THR untuk PNS, PPPK, Polri, TNI, dan PPNPN

• THR PNS telah dibayarkan sebesar Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai.
• THR PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.
• THR anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil.
• THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.
• THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

Hingga Senin sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84% dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran THR.

The post THR ASN dan Pensiunan 2025 Cair, Meningkatkan Ekonomi Jelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

“Kami sudah mengirim surat peringatan. Pembayaran THR harus dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam surat edaran. Kami telah mengonfirmasi dengan perusahaan-perusahaan terlapor, dan mereka berjanji untuk membayar, hanya saja ada keterlambatan dalam penyerahannya,”

Seketika.com, Pekanbaru – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau telah menerima 33 laporan terkait penundaan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan-perusahaan di Riau.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Boby Rachmat, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan-laporan tersebut pada tanggal 7 April 2024.

“Banyak (laporan yang diterima). Pada tanggal 7 April 2024 saja, kami sudah menerima 33 laporan,” ujar Boby Rachmat pada Kamis (11/4/2024).

Dari 33 laporan yang diterima, terdiri dari 22 pengaduan dan 11 konsultasi, yang disampaikan melalui Kanal Kemnaker RI dan Posko Pengaduan Disnakertrans Riau.

“Paling banyak laporan diterima melalui chat WhatsApp, sebanyak 18 laporan. Sementara sisanya masuk melalui enam kanal Kemenaker RI, lima surat tertulis, tiga tatap muka, satu melalui kanal provinsi, satu melalui kanal kabupaten/kota, dan satu melalui media online,” jelasnya.

Boby menyatakan bahwa terdapat lima kasus di Provinsi Riau yang melibatkan pelanggaran norma terkait pembayaran THR. Kasus-kasus tersebut telah disampaikan kepada Pengawasan Ketenagakerjaan.

The post Disnakertrans Riau Terima 33 Laporan Penundaan Pembayaran THR appeared first on seketika.com.