“Dari hasil rapat desk hari ini, ada tiga hal prioritas yang segera akan ditindaklanjuti,” tegas Budi Gunawan dalam Konferensi Pers Capaian Desk Pemberantasan Perjudian Daring dan Desk Keamanan Siber serta Perlindungan Data di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

Budi Gunawan merinci tiga langkah prioritas yang akan dijalankan, sebagai berikut:

1. Kerja Sama dengan Platform Teknologi dan Penyelenggara Jasa Internet

Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk memblokir situs judi online secara sistematis.

2. Penegakan Hukum dan Penelusuran Aliran Uang

Fokus pada penegakan hukum dengan menelusuri aliran dana judi online, termasuk koordinasi dengan negara lain untuk menangani praktik pencucian uang yang terkait dengan perjudian daring.

The post Pemerintah Indonesia Fokus Tiga Prioritas untuk Berantas Judi Online appeared first on seketika.com.

Fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, yang setara dengan 25,9 juta penduduk.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) yang semakin merajalela.

“Masalah ini bukan hanya soal pinjol atau judi online, tetapi bagaimana pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat bahwa kedua hal tersebut bukanlah solusi bagi permasalahan ekonomi,” ujar Mufti dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mufti juga menambahkan, “Saya juga meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk turun langsung ke lapangan, membantu upaya pemberantasan pinjol yang semakin menjadi momok bagi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput.”

Mufti Anam menyoroti kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

The post Transaksi Judi Online di Indonesia Capai Rp600 Triliun, Ancaman Sosial dan Kemiskinan di Indonesia appeared first on seketika.com.