Dalam pengumuman resmi, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni AW (Gubernur Riau periode 2025–2029), MAS (Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau), dan DAN (Tenaga Ahli Gubernur Riau).

Ketiganya kini ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, terhitung 4–23 November 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa AW ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK, sedangkan MAS dan DAN ditempatkan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.

KPK menduga adanya praktik suap dan pemotongan anggaran dalam proyek jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau.

The post KPK OTT Gubernur Riau, Uang Miliaran dan Mata Uang Asing Disita dari Rumah Pribadi appeared first on seketika.com.

“Ini langkah berani dan perlu diapresiasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu. Uang pajak harus benar-benar dari rakyat, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya oknum penjahat,” ujar Tommy Kurniawan, yang akrab disapa Tomkur, dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa penegakan hukum di DJP seperti ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan, yang selama ini menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Tommy juga mendorong agar pengelolaan pajak di Indonesia dilakukan secara lebih transparan dan efisien, mengingat potensi penerimaan pajak nasional sangat besar setiap tahunnya.

“Kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dana pajak bisa menjadi motor utama kemajuan bangsa. Kita punya potensi luar biasa untuk membangun Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

The post Bersih-Bersih Pajak, 26 Pegawai DJP Dipecat, Tommy Kurniawan: Ini Langkah Berani appeared first on seketika.com.

“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/08/2025).

Mensesneg menegaskan bahwa Presiden Prabowo mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bila nantinya terbukti bersalah, pemerintah akan segera melakukan pergantian pejabat tersebut.

“Dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan, apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi, terutama di kalangan pejabat pemerintahan.

The post Presiden Prabowo Subianto Hormati Proses Hukum OTT KPK Terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan appeared first on seketika.com.

Menurut Martin, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang lebih berat ini sangat tepat mengingat kerugian negara yang mencapai Rp 300 triliun akibat praktik korupsi yang melibatkan Harvey Moeis.

Ia menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan menegaskan bahwa korupsi tidak dapat ditoleransi.

“Putusan ini sejalan dengan harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang begitu besar, hukuman yang lebih berat adalah langkah yang tepat untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum,” ujar Martin dalam keterangan persnya pada Kamis (13/2/2025).

Martin mengapresiasi keputusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan dengan putusan pertama yang hanya menjatuhkan 6,5 tahun penjara.

The post Martin Daniel Tumbelaka Komisi III DPR RI: Putusan Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Sesuai Harapan Masyarakat appeared first on seketika.com.

Menurut informasi yang diterima pada Selasa (14/1/2025), KPK menahan tersangka IM untuk 20 hari pertama, mulai dari 8 hingga 27 Januari 2025.

Sementara itu, tersangka RPLG dan AJ ditahan mulai 10 hingga 29 Januari 2025. Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Dugaan tindak pidana korupsi ini bermula pada tahun 2016, ketika RPLG, pemilik PT PNB, merencanakan pembukaan bisnis data center.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, RPLG meminta bantuan IM dan AJ untuk mencari perusahaan yang dapat menyediakan pendanaan.

Pada Januari 2017, IM dan AJ mengadakan pertemuan dengan BR, Direktur PT SCC, untuk membahas pendanaan pengadaan data center tersebut.

The post KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Server dan Storage PT Prakarsa Nusa Bakti (PNB) appeared first on seketika.com.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa adanya peran serta masyarakat yang selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Polri.

“Predikat WBK ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh personel Divhumas Polri. Kami berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas kami. Keberhasilan ini bukan hanya milik kami, tetapi juga milik masyarakat yang terus mendukung kami,” ujar Trunoyudo pada Senin, 13 Januari 2025.

Menurut Trunoyudo, predikat WBK ini menjadi motivasi bagi Divhumas Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas.

Keberhasilan ini juga menunjukkan keseriusan Polri dalam mendukung pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan publik yang bersih dan transparan.

Dengan predikat ini, Divhumas Polri berharap dapat menginspirasi unit kerja lainnya untuk terus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

The post Divhumas Polri Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2024: Komitmen Birokrasi Bersih dan Melayani appeared first on seketika.com.

Pelantikan ketiga Penjabat Bupati tersebut dilaksanakan di kantor gubernur masing-masing daerah. Yonathan Demme Tangdilintin dilantik di Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire, oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.

Acara ini juga dihadiri oleh Dewan Pengawas KPK, Benny Mamoto, serta Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H. Harefa, yang turut menyaksikan momen penting tersebut.

Di sisi lain, Isnaini dilantik sebagai Pj Bupati Bangka oleh Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito, di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang.

Isnaini menggantikan M. Haris yang telah menjabat selama 16 bulan. Pelantikan Pj Bupati Bangka ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-41/2025 tentang pemberhentian dan pelantikan penjabat kepala daerah.

Sementara itu, Herda Helmijaya dilantik sebagai Pj Bupati Kudus oleh Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Semarang.

The post 3 Pejabat KPK Dilantik sebagai Penjabat Bupati di Tiga Daerah appeared first on seketika.com.

“Dalam bahasa Jawa, ada istilah pokil, yang merujuk pada tindakan curang untuk meraih keuntungan pribadi. Hal ini adalah bentuk dari apa yang kita kenal dengan korupsi. Oleh karena itu, setiap pihak harus berhati-hati,” ungkap Wawan dalam Seminar Integrity in Action yang bertema “The Power of Integrity”, yang diselenggarakan oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (TWC) di Gedung Kesenian Tri Murti, Prambanan, pada Jumat (3/1/2025).

Wawan juga memaparkan bahwa sebanyak 466 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta.

Angka ini menempatkan sektor swasta sebagai kelompok dengan pelaku terbanyak setelah eselon I, II, III, dan IV yang mencatatkan 423 kasus, serta anggota DPR dan DPRD yang terlibat dalam 358 kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor swasta.

Untuk itu, Wawan mengajak seluruh jajaran PT TWC untuk aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Mari kita semua bersama-sama menyatakan diri untuk tidak korupsi dan aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi. Jadilah teladan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya menutup sambutannya.

The post Wawan Wardiana: Konflik Kepentingan Sebabkan Korupsi, Peran Swasta Penting dalam Pemberantasan appeared first on seketika.com.

“Tidak ada niat sedikitpun untuk kami mempersulit kehidupan rakyat di Indonesia. Saya sungguh-sungguh bertekad, bahwa sumpah yang saya ucapkan pada tanggal 20 Oktober di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang lebih penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menjalankan Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya,” tegas Presiden Prabowo Subianto.

Meski pemerintahannya baru berjalan dua bulan, Presiden Prabowo optimistis dapat menghadapi berbagai tantangan besar yang ada di masa depan.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya pemberantasan korupsi dan praktik manipulasi yang merugikan negara.

“Kita harus berani menghadapi mereka-mereka yang memilih jalan di atas jalan yang tidak benar. Jalan menipu rakyat, jalan korupsi, jalan nyelundup, jalan manipulasi, jalan enggak mau bayar pajak. Jalan sudah diberi segala macam oleh Yang Maha Kuasa, segala macam diberi fasilitas, diberi kebaikan, masih serakah. Ya ini tantangan kita bersama dan kita akan atasi itu semua. Saya sangat optimis,” ucapnya.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal proses perubahan yang tengah dijalankan oleh pemerintahannya.

The post Perayaan Natal Nasional Tahun 2024: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pimpin Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi appeared first on seketika.com.

Pada Kamis, 19 Desember 2024, KPK memanggil enam mantan anggota DPRD Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini.

Pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo, sesuai keterangan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto.

Enam mantan anggota DPRD Jawa Timur yang diperiksa adalah EP, H, MA, MK, RS, dan R, yang semuanya merupakan bagian dari anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat di antaranya diduga sebagai penerima suap, yang terdiri dari tiga penyelenggara negara dan satu staf penyelenggara negara.

Sedangkan 17 tersangka lainnya, yang terdiri dari 15 pihak swasta dan dua penyelenggara negara, diduga sebagai pemberi suap.

The post KPK Terus Dalami Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur appeared first on seketika.com.