Dalam sambutannya, KDM sapaan Dedi Mulyadi berpesan kepada masyarakat untuk menambah tingkat pendidikan, serta memperbanyak layanan-layanan pendidikan.

“Masyarakat harus sekolah, sekarang kan pemerintah sudah terbuka untuk mendorong rakyatnya sekolah,” ucap KDM.

Ia juga meminta Bupati Cianjur untuk melakukan identifikasi daerah yang masih jauh dari sekolah-sekolah pemerintah. Pembangunan sekolah di daerah itu dapat dilaksanakan dengan kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur.

“Misalnya pembebasan lahan oleh Pemda Kabupaten, dibangunnya oleh provinsi,” ujarnya.

Ditanya terkait hadian yang diberikan Pemprov Jabar kepada Pemkab Cianjur di Milangkala ke-349 tahun ini, KDM menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di wilayah Kabupaten Cianjur merupakan salah satunya. Contohnya, pembangunan jalan di daerah Cikadu.

KDM juga akan fokus terhadap penataan kawasan Puncak seperti halnya yang sudah dilakukan dikawasan Cianter Kabupaten Subang.

“Untuk pedagang nanti kita pikirkan relokasi dimana, karena relokasi ke tempat itu lagi nanti kumuh lagi,” pungkas KDM.

Ia juga meminta kepada Pemkab Cianjur untuk secepatnya menyelesaikan tata ruang. Menurutnya, Cianjur eksotik dan memiliki kesempurnaan sebuah wilayah.

“Cianjur punya gunung, pulang laut, punya danau, punya produk pertanian unggulan, punya kawasan industri, punya makanan. Tidak semua daerah memiliki kelengkapan seperti Cianjur. Tinggal dikelola, ‘branding’ dan ‘rebranding’,” ujarnya.

KDM menuturkan, Cianjur dari dulu sudah dikenal sebagai daerah yang istimewa, hingga tercipta lagu “Semalam di Cianjur”.

Tak lupa, ia pun mengimbau masyarakat Cianjur untuk terus meningkatkan kebersihan yang merupakan kunci untuk mewujudkan kemajuan.

The post Milangkala Ke-349 Kabupaten Cianjur, Dedi Mulyadi Sebut Cianjur Punya Potensi Besar, Ini Agenda Pembangunan yang Disiapkan appeared first on seketika.com.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers mengenai Pengangkatan CASN 2024, keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo dan menjadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melaksanakan pengangkatan CASN sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Menteri Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penyelesaian pengangkatan CASN 2024 harus ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait dengan memperhatikan kesiapan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah.

Proses ini juga melibatkan analisis dan simulasi untuk memastikan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK dilakukan sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah disusun.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024 tidak semata-mata bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi lebih untuk memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

(setneg)

The post Instruksi Presiden Prabowo Subianto: Pengangkatan CPNS Paling Lambat Juni 2025, PPPK Oktober 2025 appeared first on seketika.com.

“Yang pasti kompetensi yang dibutuhkan itu berkaitan dengan literasi digital dan core value ber-Akhlak, sehingga nanti hasil dari penilaian kompetensi itu, yang kita sampaikan kepada Bapak Menteri PAN dan RB, untuk dijadikan kebijakan dasar kebijakan dalam memproses mempercepat penilaian IKN,”

Seketika.com, Jakarta – Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencatat bahwa hingga Maret 2024, sebanyak 247 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengalami mutasi ke Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN), yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dari jumlah tersebut, 54 Pegawai Negeri Sipil (PNS) berasal dari 24 instansi yang berbeda, satu PNS ditugaskan secara khusus, 190 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direkrut melalui pengadaan Calon ASN (CASN) 2023, dan dua PPPK dengan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden.

“Sebagai bentuk dukungan penyiapan sumber daya manusia bagi Otorita Ibukota Negara sebagai sebuah lembaga yang baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, sampai dengan Maret 2024, BKN telah memproses 55 orang PNS yang berasal dari berbagai instansi yang dimutasikan di OIKN,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (Plt Kepala BKN), Haryomo Dwi Putranto, dalam Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) “Persiapan Pengelolaan Manajemen ASN Menuju IKN” di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024).

Haryomo menjelaskan bahwa rekrutmen ASN untuk OIKN dilakukan melalui metode mutasi dari berbagai instansi karena OIKN merupakan lembaga baru.

Selain itu, OIKN dan BKN telah bekerja sama dalam proses pengadaan CASN melalui PPPK serta JPT Madya setara dengan pejabat eselon satu untuk mengisi seluruh struktur organisasi.

“Harapannya nanti semua struktur organisasi sudah bisa terisi, kebutuhan jumlah ASN yang ada di OIKN juga bisa terisi sehingga bisa melaksanakan tugas fungsinya untuk mempercepat pelaksanaan IKN,” tambahnya.

Menurut Haryomo, OIKN juga telah melakukan rekonsiliasi data dengan data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) di BKN.

The post 247 ASN Telah Dimutasi ke Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara appeared first on seketika.com.