“Inti dari permohonan mereka adalah meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02, yaitu Prabowo-Gibran, karena dianggap melanggar ketentuan hukum dan etika”

Seketika.com, Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tindakan ini dilakukan dengan mendaftarkan permohonan tersebut di Gedung 3 MK pada Sabtu (23/3/2024) sore.

Hadir dalam proses tersebut beberapa politisi terkemuka seperti Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, dan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Mereka memasuki gedung membawa tumpukan berkas yang kemudian diserahkan kepada petugas penerimaan perkara.

“Tahap pendaftaran pasangan calon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, telah selesai. Nomor pendaftaran adalah Nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Malam ini, kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Semua dokumen akan disusun hari ini. Kami optimis bahwa pada malam ini, persiapan akan selesai dan kami akan siap untuk bersidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh MK,” ujar Todung.

Todung menekankan bahwa inti dari permohonan mereka adalah meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02, yaitu Prabowo-Gibran, karena dianggap melanggar ketentuan hukum dan etika.

“Hal ini telah dikonfirmasi oleh MK dan DKPP,” tambahnya.

Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud juga meminta agar pemungutan suara ulang dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

“Kami tidak hanya meminta pemungutan ulang di satu atau dua tempat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu, serta memerintahkan KPU untuk mengorganisir ulang pemungutan suara,” terang Todung kepada wartawan yang hadir.

Menurut Todung, situasi ini menjadi momentum penting untuk menilai arah demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.

Mereka menegaskan bahwa tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap demokrasi dan supremasi konstitusi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu 2024) pada Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil tersebut diatur dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga legislatif lainnya secara nasional.

Hasil tersebut diumumkan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara terbanyak dengan 96.214.691 suara dari total suara sah nasional, diikuti oleh pasangan Anies-Cak Imin dengan 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 27.040.878 suara. Total suara sah nasional yang tercatat adalah 164.227.475 suara.

(mk)

The post Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK Terkait PHPU Presiden appeared first on seketika.com.

“Jika PSU dilakukan, Cawapres Nomor Urut 2 tersebut harus diganti dengan kandidat lain.”

Seketika.com, Jakarta – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), telah mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kuasa Hukum AMIN dan Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN tiba di Gedung 3 MK pada Kamis (21/3/2024) pagi untuk melengkapi berkas permohonan yang telah didaftarkan secara daring sebelumnya.

Permohonan Pasangan AMIN didaftarkan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

“Alhamdulillah, hari ini kami secara resmi mendaftarkan permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi. Kami telah melakukan pendaftaran daring sekitar pukul satu dini hari tadi, dan pada pagi ini, kami beserta tim hukum lengkap, didampingi oleh Kapten Timnas kita,” ujar Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers usai pendaftaran resmi permohonan PHPU Presiden 2024.

Ari menyatakan bahwa MK telah menerima permohonan tersebut dengan baik dan secara profesional dalam melayani registrasi PHPU Presiden.

Berkas permohonan hampir mencapai 100 halaman, dan Tim Hukum Nasional AMIN juga menyertakan bukti-bukti terhadap argumen permohonan sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Ari mengungkapkan bahwa pasangan AMIN akan hadir dalam sidang pendahuluan di MK.

“Semoga Mahkamah Konstitusi dapat membuka hatinya para hakimnya untuk nanti mempertimbangkan fakta-fakta ini sejernih-jernihnya,” kata Ari.

The post Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Ajukan Gugatan ke MK Terkait PHPU Presiden appeared first on seketika.com.

“Kami menekankan dalam permohonan ini untuk membuktikan bahwa perolehan suara PPP melebihi ambang batas empat persen,”

Seketika.com, Jakarta – Dua jam menjelang penutupan periode, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024). Dalam permohonannya, PPP menggugat hasil Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP, Achmad Baidowi, saat akan menyampaikan permohonan PHPU 2024 pada Sabtu (23/3/2024) di halaman Gedung 2 Mahkamah Konstitusi (MK).

“Berdasarkan penelusuran kami, di dapil-dapil tersebut, suara kami hilang. Ada hilangnya suara sebanyak 3.000 – 4.000, tersebar di sepanjang dapil, sehingga jumlah totalnya melebihi 200 ribu suara dan itulah yang kami lacak,” ungkap Baidowi.

Baidowi menjelaskan bahwa PPP seharusnya memperoleh lebih dari 6 juta suara dan melampaui ambang batas empat persen.

“Kami harusnya mendapatkan lebih dari enam juta suara atau lebih dari 4,1 persen,” katanya.

Erfandi, salah satu kuasa hukum PPP, menambahkan bahwa suara PPP diubah di beberapa dapil, seperti Dapil Jawa Timur VI, Dapil Jawa Tengah VI, dan lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa ada penambahan suara untuk partai lain yang seharusnya milik PPP.

“Suara PPP direbut oleh partai lain. Kami akan mencari keadilan substansial,” ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum PPP lainnya, Gugum Ridho Putra, menambahkan beberapa dapil yang menjadi dasar permohonan, termasuk Dapil Banten 1, Dapil Banten 2, Dapil Banten 3, dan lain-lain.

The post PPP, Demokrat, PSI dan PDIP Gugat Hasil Pemilu Tahun 2024 appeared first on seketika.com.

“Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara sah, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.040.878 suara. Total surat suara sah dalam Pemilu tersebut mencapai 164.227.475 suara”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI secara resmi menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum 2024. Keputusan ini tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

“Pemilihan Umum secara nasional telah ditetapkan pada hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.18.19 WIB,” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, dalam keterangan resmi setelah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 di Jakarta.

Menurut Hasyim, pasangan Prabowo-Gibran meraih total 96.214.691 suara sah, sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 27.040.878 suara. Total surat suara sah dalam Pemilu tersebut mencapai 164.227.475 suara.

Sebelum penetapan ini, KPU RI telah menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari tanggal 28 Februari hingga 18 Maret.

Berdasarkan rekapitulasi nasional dari tanggal 9 Maret hingga 20 Maret pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres di 38 provinsi di tingkat nasional.

Pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sementara pasangan Anies-Muhaimin memenangkan dua provinsi. Sedangkan pasangan Ganjar-Mahfud tidak memenangkan satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti oleh tiga pasangan, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3).

The post Hasil Pemilu 2024, Pasangan Prabowo Gibran Ditentukan Sebagai Pemenang oleh KPU RI appeared first on seketika.com.

“Pemilu merupakan harga diri bangsa Indonesia. Untuk itu, kami akan terus melaksanakan koordinasi erat bersama Kementerian dan Lembaga terkait untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini atas situasi nasional. Serta, terus merumuskan langkah-langkah guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi,”

Seketika.com, Jakarta – Saat ini, tahapan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 tengah berlangsung, khususnya dalam proses rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemantauan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan), situasi nasional secara umum masih dapat dikategorikan sebagai kondusif dan aman terkendali.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jumat (15/3/2023), terkait pemantauan perkembangan situasi pasca pemungutan suara dan upaya antisipasi terhadap penetapan hasil suara pemilu 2024.

Menko Polhukam menegaskan bahwa tahapan pemilu masih berlangsung dan akan terus dipantau.

“Sesuai dengan informasi dan dari hasil rapat koordinasi, secara umum situasi kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali,” ujarnya.

Selanjutnya, Menko Polhukam mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam menjaga proses demokrasi yang sedang berlangsung serta memelihara stabilitas politik, hukum, dan keamanan demi menciptakan suasana yang kondusif dan mewujudkan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin stabil dan kuat.

The post Perkembangan Terbaru Pemilu 2024, Situasi Kondisi Nasional Aman Terkendali appeared first on seketika.com.

“kolaborasi dan komitmen semua pihak, diharapkan peringatan HPSN 2024 dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih produktif dan berkelanjutan”

Seketika.com, Jakarta – Pengelolaan sampah plastik menjadi fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, KLHK telah meluncurkan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 dengan tema “Atasi Sampah Plastik dengan Cara Produktif”.

Dalam keterangan resminya, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa HPSN 2024 bertujuan untuk memperkuat sektor pengelolaan sampah sebagai penggerak ekonomi Indonesia dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Menurut Dirjen Vivien, peringatan HPSN 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan komitmennya dalam menangani masalah polusi plastik secara global dan mencapai target Zero Waste Zero Emission 2050.

Kegiatan utama akan diadakan oleh KLHK bekerja sama dengan berbagai pihak, sementara kegiatan pendukung akan diselenggarakan secara mandiri oleh berbagai instansi dan komunitas.

The post HPSN 2024: Memerangi Polusi Plastik Menuju Lingkungan Bersih dan Produktif appeared first on seketika.com.

“Saya ingin tegaskan bahwa ASN, TNI, Polri, dan BIN harus tetap netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” ujar Presiden dalam keterangan pers di Gerbang Tol Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat pusat maupun daerah.

“KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran hingga ke daerah harus profesional dan memastikan integritas pemilu demi keberlangsungan kedaulatan suara rakyat,” tambahnya.

Menjelang tanggal pencoblosan, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS, dan memberikan suara sesuai pilihannya,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa ia tidak akan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

“Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab: Tidak, saya tidak akan berkampanye,” tegasnya.

(rls/presidenri.go.id)

The post Presiden Jokowi Minta Netralitas ASN, TNI, Polri, dan BIN di Pemilu 2024 appeared first on seketika.com.

Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol

Seketika.com, Beijing – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan bakal calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres). Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya di sela-sela kegiatan kunjungan kerjanya di China World Hotel, Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada Senin malam, 16 Oktober 2023.

“Saya tegaskan saya tidak mencampuri urusan capres atau cawapres,” tegas Presiden.

Hal tersebut merespons pertanyaan mengenai wacana putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi bakal cawapres pada pemilihan umum 2024. Presiden menyebut bahwa pasangan capres dan cawapres tersebut merupakan ranah partai politik.

“Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, jadi silakan tanyakan saja ke partai poilitik, itu wilayahnya parpol,” imbuhnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terbaru pada Senin (16/10/2023), mengenai syarat pendaftaran capres dan cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

The post Soal Putusan MK dan Bakal Capres-Cawapres, Presiden Jokowi: Saya Tidak Mencampuri appeared first on seketika.com.