Al Muktabar menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Banten telah memfasilitasi pembiayaan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah menjalankan semua tahapan dengan tepat.

“Semua berjalan baik. Saya melihat Provinsi Banten begitu meriah. Ini luar biasa untuk kita semua, selamat untuk KPU,” ucapnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Banten yang telah melaksanakan berbagai agenda sesuai tahapan Pilkada 2024.

“Hari ini kita saksikan bersama acara Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten,” tambah Al Muktabar.

Dalam debat tersebut, Al Muktabar menyimak dengan seksama pemikiran para calon pemimpin Provinsi Banten, yang berkomitmen untuk membangun daerah.

The post Pilkada 2024 Banten: Tahapan Berjalan Lancar, Ungkap Pj Gubernur Al Muktabar appeared first on seketika.com.

Kompol Dwi Hary menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan kepala daerah. “Proses pemilihan kepala daerah harus kita jaga pelaksanaannya secara menyeluruh, mulai dari tahap pencalonan hingga pelantikan,” ungkapnya.

Saat ini, tahapan Pilkada 2024 sudah memasuki periode kampanye, yang dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024.

“Seluruh elemen masyarakat akan menilai para peserta yang sedang berkontestasi dalam Pilkada 2024 ini,” tambah Kompol Dwi Hary.

Di akhir acara, Kompol Dwi Hary mengajak seluruh elemen mahasiswa, khususnya di Provinsi Banten, untuk berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga setiap tahapan Pilkada 2024.

The post Polda Banten Gelar Deklarasi Damai Pilkada 2024 Bersama Mahasiswa di Kampus Untirta appeared first on seketika.com.

Puadi menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan semua pihak terkait, termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, dan elemen masyarakat.

Ia mengajak semua pihak untuk memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan pemilihan yang damai, jujur, dan adil.

“Semua pemangku kepentingan pemilihan harus berinisiatif menjaga integritas pemilu, termasuk calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, serta masyarakat,” jelas Puadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu.

Komitmen bersama sangat penting untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ini bertujuan untuk menjaga perdamaian, kejujuran, persatuan, dan kesediaan untuk menerima hasil pemilihan.

The post Bawaslu: Pentingnya Komitmen Peran Pemangku Kepentingan dalam Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

“Dia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas bagi anak-anak di daerah tersebut”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto, mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya kasus pemanfaatan tenaga kerja anak di Kabupaten Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Ia menyoroti serius masalah ini, di mana anak-anak sejak usia 15 tahun sudah banyak yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan.

“Terutama kalau dilihat dari segi tenaga kerja. Tenaga kerja anak usia 15 tahun, itu masuk ke dalam usia tenaga kerja. Nah, padahal 15 tahun itu kalau dilihat masih SMP,” ujar Itet Tridjajati Sumarijanto usai rapat kunjungan kerja masa reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu (28/02/2024).

Lebih lanjut, Itet menegaskan bahwa pada usia tersebut, seharusnya anak-anak masih berada di bangku sekolah dan membutuhkan bimbingan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Namun, hal ini menjadi sulit dilakukan karena kurangnya data terkait jenis pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak usia tersebut.

“Jadi (Pemda Bintan) tidak menjelaskan, 15 tahun itu kerja apa. Apa dia tukang sapu, apa dia tukang lap-lap saja, atau di restoran cuci piring, tegasnya.

Sebagai seorang legislator dari Dapil Lampung, Itet menilai bahwa Pulau Bintan, yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa, seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

The post Maraknya Pemanfaatan Tenaga Kerja Anak di Kabupaten Pulau Bintan appeared first on seketika.com.

“Dan saya harap tingkat partisipasi bisa mencapai di atas 85 persen, bahkan 90 persen seperti tahun sebelumnya. Ini yang kita harapkan, saya yakin partisipasi masyarakat sangat tinggi,

Seketika.com, Tangerang Selatan – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menjalankan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19 Lengkong Karya, Serpong Utara, pada Rabu (14/02/2024).

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama keluarga menjalankan tugas negara yaitu menggunakan hak pilih saya. Sekarang kita tunggu hasilnya,” ucap Benyamin usai memberikan suaranya.

Benyamin juga mengajak masyarakat Tangerang Selatan untuk aktif menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024.

“Saya berharap semua warga yang terdaftar sebagai pemilih di Tangerang Selatan ini menggunakan hak suaranya hari ini hingga pukul 1 siang,” ajaknya.

Ia juga berharap tingkat partisipasi pemilih di Tangerang Selatan mencapai di atas 85 persen, mengingat tingkat partisipasi yang tinggi merupakan indikator keberhasilan Pemilu.

“Dan saya harap tingkat partisipasi bisa mencapai di atas 85 persen, bahkan 90 persen seperti tahun sebelumnya. Ini yang kita harapkan, saya yakin partisipasi masyarakat sangat tinggi,” ungkapnya.

The post Benyamin Davnie dan Pesan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih di TPS 19 Lengkong Karya appeared first on seketika.com.

“Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,”

Seketika.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo  menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” ujar Presiden dalam keterangannya yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, 26 Januari 2024.

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.

“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti diluar tanggungan negara,” ungkap Presiden.

Presiden pun minta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pernyataanya terkait Presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

The post Presiden Jokowi Tegaskan Aturan Kampanye Diatur Undang-Undang appeared first on seketika.com.

“Niat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil dan sukses, partisipasinya tinggi, tidak ada gesekan, tentunya harus diikhtiarkan terus-menerus,”

Seketika.com, Tangerang Selatan – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengingatkan masyarakat Tangerang Selatan menggunakan hak pilihnya serta menolak segala bentuk politik uang dalam menuju Pemilihan umum (Pemilu).

“Pertama gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, datang tepat waktu di tempat-tempat pemungutan suara. Jangan mau kalau ada yang memprovokasi, tolak setiap politik uang,” ucap Benyamin usai menghadiri Gebyar Pengawasan Pemilu di Area Car Free Day Teras Kota Serpong, Minggu (10/12).

Hal itulah kata Benyamin, sebagai usaha bersama dalam menyukseskan pesta demokrasi, sehingga perlu untuk terus diingatkan dan disosialisasikan secara terus-menerus ke masyarakat.

“Bahwa niat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil dan sukses, partisipasinya tinggi, tidak ada gesekan, tentunya harus diikhtiarkan terus-menerus,” ujarnya.

Sehingga apa yang telah diikhtiarkan lewat kegiatan ini dapat menjadi pengingat kepada masyarakat terutama partisipasinya. Serta, menjaga kondusifitas di tengah masyarakat Tangerang Selatan dalam menyambut pemilihan umum.

“Dengan tujuan acara ini untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari seluruh masyarakat. Mudah-mudahan ini akan terus menggelora dan pemilu di Tangerang Selatan akan berjalan dengan lancar,” tutupnya.

(tangerangselatankota.go.id)

The post Wali Kota Tangsel Benyamin: Gunakan Hak Pilih dan Tolak Politik Uang appeared first on seketika.com.

Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah

Seketika.com, Malang – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian”.

MK kemudian dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Berdasarkan amar putusan, redaksi ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Akan tetapi, apabila dicermati secara detail putusan tersebut, maka terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK tersebut. Persoalan tersebut berkaitan dengan Amar Putusan. Bahwa amar putusan MK yaitu:
“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk pemilihan kepala daerah“.

Terhadap amar putusan tersebut, ada 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan Dissenting Opinion (pendapat berbeda) dengan menyatakan “menolak permohonan tersebut”, terdiri dari Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.

The post Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah: Putusan MK Yang Dibacakan Anwar Usman Bertentangan Dengan Sikap Enam Hakim MK appeared first on seketika.com.

Bila ada perbedaan kita bisa berkomunikasi untuk mencapai titik temu dalam perbedaan-perbedaan. Dan kita tidak larut dalam perbedaan itu

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Gubernur Banten  Al Muktabar hadiri Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama dalam rangka memperkuat stabilitas daerah. Menurutnya, dialog interaktif seperti ini sangat penting dilakukan karena di dalam perbedaan harus tetap berada dalam persatuan.

“Kita akui bersama di dalam perbedaan agama, suka, budaya kita disatukan dengan wadah Bhineka Tunggal Ika. Maka dari itu kita mengintensifkan komunikasi serta berdialog seperti ini sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas daerah,” hal itu diungkap Al Muktabar dalam sambutannya pada Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama yang dilaksanakan di Hotel Le Dian Kota Serang, Selasa (10/10/23).

Pada kesempatan ini, Al Muktabar apresiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menginisiasi kegiatan ini. Selain mempererat tali silaturahmi dialog ini juga memberikan dampak positif bagi segala bidang pembangunan di Provinsi Banten serta agenda pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.

“Saya mengapresiasi FKUB dalam menginisiasi dialog ini. Tentu agenda ini dapat menciptakan pesta Demokrasi Pemilu 2024 yang aman dan damai,” ungkapnya.

Ditambahkan Al Muktabar, mendorong dialog dan konsensus berbagai pihak juga penting dilakukan untuk menghindari konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama Perkuat Stabilitas Daerah appeared first on seketika.com.