“Program magang ada yang di dalam negeri dan ada yang magang ke luar negeri yakni ke Jepang. Kesempatan ini kita buka untuk mengurangi angka penangguran di Sumatera Utara,” ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut, Yuliani Siregar, Kamis (19/2/2026).

Yuliani menjelaskan, program magang kerja di dalam negeri merupakan program magang nasional yang menjadi salah satu asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan telah dimulai sejak 2025.

Di Sumatera Utara, melalui program ini sebanyak 2.800 tenaga kerja telah terserap bekerja di berbagai perusahaan dan rumah sakit.

Untuk mengikuti program tersebut, pencari kerja mendaftar melalui aplikasi milik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu maganghub.kemenaker.go.id.

Selanjutnya, peserta akan melalui proses seleksi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peserta yang lolos akan diumumkan dan ditempatkan di perusahaan yang telah terdaftar dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).

“Yang lolos akan bekerja di perusahaan yang sudah ditentukan selama 6 bulan, dan seluruh biaya magang ditanggung oleh negara. Setelah itu kita berharap dia bisa tetap melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut,” kata Yuliani.

The post 2.800 Tenaga Kerja Terserap, Pemprov Sumut Buka Magang ke Jepang Gratis! Ini Cara Daftarnya appeared first on seketika.com.

Video yang diunggah Farida Purba di media sosial TikTok memicu perhatian publik setelah menyinggung adanya dugaan pungli dalam proses administrasi kenaikan pangkat ASN.

Isu ini segera menjadi viral dan menimbulkan keresahan di kalangan pegawai pemerintah daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Bobby Nasution langsung menggelar pertemuan dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, pada Minggu (2/11/2025) di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41, Medan.

Dalam pertemuan itu, Bobby meminta agar Pemkab Deliserdang mengambil kebijakan yang bijak dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek kepegawaian dan kepentingan masyarakat.

The post Bobby Nasution Turun Tangan Bongkar Dugaan Pungli ASN Deliserdang Usai Video TikTok Farida Purba appeared first on seketika.com.

Program PROBIS resmi diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 di seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Sumatera Utara.

Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan setelah Sumut berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas pada 1 September 2025, dengan capaian 100,20% kepesertaan dan 80,27% kepesertaan aktif.

Angka tersebut melampaui target nasional RPJMN 2025–2029 yang menetapkan target 98,6% kepesertaan dan 80% keaktifan.

Melalui PROBIS, masyarakat tidak perlu lagi repot membawa fotokopi dokumen.

Cukup menunjukkan KTP, petugas Faskes akan memverifikasi data melalui sistem BPJS Kesehatan secara digital.

The post Cukup Tunjukkan KTP, Warga Sumut Bisa Berobat Gratis! Bobby Nasution Resmikan Program PROBIS appeared first on seketika.com.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, mengungkapkan bahwa sebelum program pemutihan diberlakukan, pendapatan harian dari sektor PKB hanya berkisar Rp3 miliar.

Namun, setelah program dijalankan, penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp5 hingga Rp8 miliar per hari.

“Alhamdulillah, ada perubahan signifikan. Sebelum pemutihan, pendapatan kita hanya sekitar Rp3 miliar per hari. Sekarang bisa mencapai Rp5 sampai Rp8 miliar,” ujar Ardan saat ditemui di Kantor Bapenda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (27/10/2025).

Menurut Ardan, lonjakan pendapatan pajak tersebut tak lepas dari berbagai strategi yang diterapkan Bapenda Sumut, mulai dari jemput bola ke masyarakat dan perusahaan, pelaksanaan razia humanis, hingga kolaborasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara.

“Kita ketahui pendapatan dari PKB ini memiliki opsen 66 persen untuk pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, dukungan dari Pemkab dan Pemko sangat penting. Tanpa mereka, kinerja tentu akan menurun,” jelasnya.

The post Pendapatan Pajak Sumut Melonjak, Program Pemutihan 2025 Bikin Warga Berbondong Bayar PKB appeared first on seketika.com.

Pemprov Sumut memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui sistem digital E-Katalog, sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025.

Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi, menghindari praktik pungli, serta mempercepat proses pengadaan secara efisien dan terbuka.

Menurut Chandra, tanggung jawab utama dalam proses pengadaan berada di tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Biro PBJ Sumut hanya berperan sebagai fasilitator melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UK PBJ), dan tidak memiliki hubungan langsung dengan penyedia barang/jasa maupun peserta lelang.

Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 15 Oktober 2025, dalam konferensi pers yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut, bertempat di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut.

The post Mitos Uang Klik, Pemprov Sumut: Proses Tender Pengadaan Barang Transparan dan Full Digital appeared first on seketika.com.

“Salah satunya adalah percepatan intervensi langsung pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan remaja,”

Seketika.com, Medan – Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan penurunan signifikan menjadi 18,9%, mengalami penurunan sebesar 2,2% dari tahun sebelumnya pada 2022 yang mencapai 21,1%.

“Inilah upaya kita menekan angka stunting hingga mencapai target, kita terus berupaya pada tahun ini kita anggarkan sebanyak Rp370 miliar, kita optimis stunting bisa capai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu 14%,” ujar Hassanudin, dalam keterangannya di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, pada hari Kamis (21/3).

Berdasarkan data SKI 2023, Sumut menempati peringkat kesembilan dengan angka prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia, berada di bawah angka prevalensi nasional sebesar 21,5%.

“Kita juga berada di bawah nasional, tapi tahun ini kita kejar target 14%, kita pasti bisa,”tambah Hassanudin.

Selama tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah menjalankan serangkaian upaya kolaboratif untuk mengurangi angka stunting. Upaya tersebut berhasil menurunkan angka stunting sebesar 2,2%.

Hassanudin menjelaskan bahwa selain kerja keras Pemprov Sumut, penurunan angka stunting ini juga berkat kerjasama dari semua pihak. Kami terus memperkuat koordinasi dan sinergi untuk mengatasi masalah ini.

The post Hasil SKI, Penurunan Prevalensi Stunting di Sumatera Utara appeared first on seketika.com.

“Pemerintah ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat.”

Seketika.com, Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam percepatan program reforma agraria di Sumut. Antara lain melalui berbagai program dan langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Sumut.

Langkah strategis yang disiapkan di antaranya penyelesaian redistribusi lahan eks HGU PTPN II, yang sudah lama terkendala. Juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat di Sumut.

“Selain itu, Pemprov juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum di Sumut agar hak-hak masyarakat kecil dapat segera terakomodir dalam rangka peningkatan taraf hidupnya,” ujar Hassanudin usai menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis pada masyarakat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (4/12).

Dikatakan Hassanudin, pemerintah ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut dan perlu segera dilakukan secara masif dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pensertifikatan tanah.

“Pemprov Sumut beserta pemerintah kabupaten/kota akan siap bekerja sama dengan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyertifikatan tanah dalam jumlah yang besar,” ujar Hassanudin.

The post Komitmen Percepatan Reforma Agraria, Pemprov Sumut Serahkan Sertifikat Tanah Ke Masyarakat appeared first on seketika.com.

“Untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangangan yang berlaku,”

Seketika.com, Deliserdang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan, tidak pernah mengeluarkan izin klub malam atau diskotik untuk Sky Garden atau Key Garden, yang berlokasi di Desa Namurubejulu, Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Sumut Faisal Arif Nasution, usai mengikuti rapat koordinasi lapangan tindaklanjut penangangan berupa penutupan Tempat Hiburan Malam (THM) Sky Garden/Key Garden, di halaman Sky Garden, Desa Namurubejulu, Kutalimbaru, Deliserdang, Selasa (14/11).

“Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas PMPTSP tidak pernah menerbitkan izin klub hiburan malam atau diskotik untuk Sky Garden atau Key Garden,” tegas Faisal, didampingi Kepala Dinas PMPTSP Deliserdang dan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Deliserdang.

Disampaikan juga, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas CKTR Deliserdang, sesuai Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Deliserdang, lokasi Sky Garden/Key Garden berada di Kawasan Perkebunan. “Jadi bukan kawasan perdagangan dan jasa. Sehingga bila pelaku usaha ajukan perizinan juga tidak bisa tata ruang nya,” ujar Faisal.

Dengan demikian, lanjut Faisal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan bangunan gedung, bangunan yang tidak melaksanakan fungsi sesuai dengan izin bangunan, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan izin, yang kewenangannya ada di kabupaten/kota. Selain itu juga berdasarkan info dari PLN Cabang Binjai, ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang mempengaruhi pengukuran dan batas daya.

The post Sky Garden/Key Garden Kutalimbaru Ilegal, Pemprov Sumut: Tidak Pernah Terbitkan Izin Usaha appeared first on seketika.com.

Sekolah gratis di Jateng luar biasa, karena tak hanya membangun aspek fisik, juga mental peserta didik

Seketika.com, Semarang – Pola pengentasan kemiskinan lewat pendidikan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui SMK Negeri Jateng, dilirik provinsi lain. Hal itu tergambar dari kunjungan Bappeda Provinsi Jabar dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ke kampus SMK N Jateng, untuk dapat mereplikasi sekolah gratis bagi siswa tak mampu di daerah mereka.

Seperti kunjungan yang dilakukan Bappeda Jabar, ke Kampus SMK Negeri Jateng di Semarang Kamis (12/10/2023). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat Anne Carolina mengatakan, kunjungannya untuk memperoleh ilmu bagaimana pengelolaan boarding school untuk siswa miskin.

Menurutnya, Jabar belum memiliki sekolah yang memang khusus siswa dari kalangan tidak mampu. Ia menambahkan, kunjungan kali ini nantinya berguna untuk menyusun perencanaan, baik kurikulum, program maupun pendanaan sekolah asrama di Jawa Barat.

Selain itu, Anne menilai sekolah gratis di Jateng luar biasa, karena tak hanya membangun aspek fisik, juga mental peserta didik.

“Di Jabar ada SMK khusus perikanan yang alumninya dihubungkan kepada dunia industri di Jepang. Namun sifatnya inklusif, tidak khusus untuk masyarakat miskin. Nah ini hal baru, yang kemungkinan kalau kita nanti bangun boarding schooll, kita bisa adopt success story yang dimiliki oleh SMK Negeri Jawa Tengah,” tuturnya.

The post Sekolah Gratis, Jabar dan Sumut Ingin Tiru Model SMK Negeri Jateng appeared first on seketika.com.