Adapun imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

SE tersebut diterbitkan sebagai langkah menguatkan integritas aparatur negara menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Tradisi saling memberi di momentum hari raya tidak boleh dimanfaatkan sebagai gratifikasi. Terlebih bertujuan memengaruhi independensi aparatur negara dalam bertugas dan wewenangnya,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Untuk diketahui, sampai saat ini KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya. Dimana sebanyak 14 atau sekitar 43,75 persen laporan masih dalam proses telaah dan validasi KPK.

“Sedangkan ada 12 laporan lainnya atau sekitar 37,5 persen telah disalurkan sebagai bentuk bantuan sosial,” tambah Budi.

Lebih jauh, Budi menegaskan kembali agar setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendali gratifikasi terkait Hari Raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. Selain itu, dirinya mengingatkan agar PN maupun ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

“Permintaan dana atau hadiah, seperti THR atau sebutan lain, baik individu maupun institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama PN dapat berimplikasi tindak pidana korupsi,” pungkas Budi.

The post KPK Peringatkan ASN dan Pejabat: Minta atau Terima THR Bisa Berujung Korupsi appeared first on seketika.com.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan penindakan KPK merupakan upaya dalam memastikan sistem pencegahan berjalan efektif, sekaligus memperkuat perbaikan tata kelola agar praktik serupa tidak terulang.

“Penindakan KPK tidak berdiri sendiri, namun bagian dari upaya memastikan sistem yang dibangun melalui berbagai instrumen pencegahan berjalan konsisten,” ungkap Budi.

Menurutnya, ketika masih ada praktik korupsi maka harus menjadi alarm evaluasi bersama guna memperkuat pengawasan dan tata kelola di daerah.

Lebih jauh, Budi menambahkan KPK terus memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui sejumlah instrumen pencegahan, di antaranya Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

“MCSP dan SPI tidak hanya sekadar indikator kinerja sistem pencegahan, melainkan rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki secara berkelanjutan,” kata Budi.

Sebelum tangkap tangan, KPK telah memitigasi potensi korupsi melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan mendampingi Pemkab Pekalongan, salah satunya lewat rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Agustus 2025 lalu.

Dalam forum tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah potensi risiko korupsi pada beberapa sektor strategis di daerah.

The post OTT di Pemkab Pekalongan Jadi Alarm Keras: KPK Ungkap Risiko Korupsi di Pengadaan hingga Pokir appeared first on seketika.com.

Menag di awal menjelaskan bahwa sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

“Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang ke sini untuk menyampaikkan hal itu,” ujar Menag di kantor KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026)

Menag bersyukur pertemuannya dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag bertekad dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

“Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi temen-temen lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

“Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Kita jangan khawatir. Mudah-mudahan hal (pelaporan) ini adalah contoh yang baik untuk siapapun juga yang sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

The post Datangi KPK, Menag Nasaruddin Umar Buka Suara soal Pesawat Jet ke Sulsel: Ini Penjelasannya appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan strategi penegakan hukum akan selalu menemui jalan terjal jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai moral di akar rumput.

Muhammadiyah, dengan jutaan pengikut dan ribuan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), termasuk sekolah dan perguruan tinggi dipandang sebagai sekutu strategis guna mematikan sel-sel korupsi di ruang publik.

“Kemitraan ini memperkuat strategi KPK yang tidak sekadar bertumpu pada penegakan hukum, melainkan pembentukan karakter,” tegas Ibnu.

Lebih lanjut, Ibnu menilai luasnya jejaring Muhammadiyah di sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, menjadi modal penting guna menanamkan nilai antikorupsi secara berkelanjutan hingga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Menurut Ibnu, KPK membutuhkan daya dorong besar guna mengubah perilaku publik agar berani menolak korupsi sekecil apa pun.

Dengan demikian, pembaharuan nota kesepahaman ini menjadi langkah nyata memperkuat kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan, dakwah, serta penguatan nilai integritas di ruang publik.

The post KPK–Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Antikorupsi Lewat MoU Pencegahan Korupsi appeared first on seketika.com.

Peluncuran inovasi whistleblowing system SAKTI dilakukan langsung oleh Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Ruang Al Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan secara aman, mudah, dan terjamin kerahasiaannya.

“Melalui inovasi SAKTI, kami mengajak masyarakat untuk berani berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi. Laporkan setiap pelanggaran yang ditemukan, dan identitas pelapor akan kami lindungi sepenuhnya,” tegas Sachrudin dalam sambutannya.

Peluncuran SAKTI sekaligus memperkuat prestasi Kota Tangerang yang sebelumnya berhasil meraih Peringkat 3 Nasional dalam Upaya Pencegahan Korupsi berdasarkan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Alhamdulillah, pada momen Hakordia ini kita menerima kabar membanggakan. Peringkat ketiga secara nasional merupakan hasil sinergi seluruh elemen. Ini membuktikan bahwa negara hadir dan kita bersama-sama melawan korupsi,” ujar Sachrudin.

Mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, peringatan Hakordia 2025 di Kota Tangerang tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga momentum penguatan komitmen kolektif antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi menuju Indonesia Emas 2045.

The post SAKTI Diluncurkan! Warga Tangerang Kini Bisa Laporkan Dugaan Korupsi Tanpa Takut appeared first on seketika.com.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan – Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan komitmen Pemkot Tangsel dalam memperkuat delapan area utama pencegahan korupsi.

Area tersebut meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Manajemen aset, Sistem pelayanan publik, Pengawasan internal, Rekrutmen SDM dan Tata kelola pemerintahan digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Acara ini berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan.

The post Pemkot Tangsel Dapat Apresiasi KPK: Strategi Baru Cegah Korupsi Dibongkar appeared first on seketika.com.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa peluncuran Pendidikan Antikorupsi untuk ASN ini merupakan langkah strategis dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

“Program ini untuk semua ASN di Pemkot Bandung, sebagai pedoman jelas mana yang boleh dan mana yang tidak. Kolaborasi dengan KPK ini levelnya sudah sangat struktural,” ujar Farhan saat peluncuran PADI di Gedung Serbaguna Balai Kota Bandung, Senin (22/9/2025).

Farhan menargetkan bahwa PADI akan membantu meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kota Bandung, yang saat ini dinilai masih di bawah standar yang ditetapkan oleh KPK.

“SPI kita harus dikejar sampai di atas angka 79. Dengan adanya PADI, saya yakin bisa meningkat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pendidikan Antikorupsi ASN tidak boleh berhenti meski terjadi pergantian kepemimpinan.

The post Bandung Wajibkan ASN Ikut Pendidikan Antikorupsi, KPK Turun Tangan appeared first on seketika.com.

Langkah strategis ini menjadi wujud nyata kolaborasi Pemkot Tangerang dan KPK dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat daerah.

Beberapa poin penting dari komitmen tersebut meliputi transparansi pelaksanaan tugas, penguatan integritas kelembagaan, serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti KPK adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Kota Tangerang,” tegas Sachrudin.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik serta reformasi sistem perizinan sebagai langkah konkret dalam pencegahan korupsi daerah.

Melalui inovasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungli.

The post Pemkot Tangerang Gandeng KPK! Langkah Berani Bongkar Praktik Korupsi Daerah appeared first on seketika.com.

Peringatan ini menjadi salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin dalam kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin mengingatkan bahwa korupsi harus dihindari dengan tegas.

“Intinya, anjuran untuk tidak korupsi, kalau korupsi tak sikat,” tegas Jaksa Agung Burhanuddin, mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindak pidana korupsi dan selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas mereka.

Jaksa Agung Burhanuddin juga menekankan pentingnya bagi kepala daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan menghindari tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.

The post Retret Kepala Daerah: Jaksa Agung Ingatkan Hindari Korupsi atau Kalau Korupsi Tak Sikat appeared first on seketika.com.

Sebelumnya, bus ini telah singgah di Pandeglang dan Lebak.

Kedatangan Bus KPK disambut hangat oleh para Kepala Daerah se-Provinsi Banten, termasuk Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Kamis (05/09/2024).

Pilar Saga Ichsan menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat mendukung program KPK ini dan berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Pemkot Tangsel sangat menyambut baik penyelenggaraan program roadshow Bus KPK. Diharapkan ini mendorong aksi nyata dan kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menekankan pentingnya pencegahan korupsi sebagai langkah pemberantasan.

The post Bus Antikorupsi KPK Tiba di Serang: Pemprov Banten Dukung Pencegahan Korupsi appeared first on seketika.com.