“Pada hari ini, 22 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB, setelah mengalami penundaan selama 30 menit, kami telah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, hari ini revisi undang-undang Pilkada batal dilaksanakan,” ungkap Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dengan tidak disahkannya RUU Pilkada, aturan yang akan berlaku untuk pendaftaran calon kepala daerah yang dijadwalkan pada Selasa, 27 Agustus 2024, akan mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Pilkada.

“”Kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk pada aturan yang berlaku, pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan mahkamah konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,” jelas Dasco, yang juga merupakan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra.

Dasco menjelaskan bahwa proses revisi UU Pilkada tidak dilakukan secara mendadak. Proses revisi UU ini telah dimulai sejak Januari 2024 dan berlangsung secara perlahan.

The post Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Umumkan appeared first on seketika.com.

“Pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal. “

Seketika.com, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, mengungkapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 memiliki dua jalur pendaftaran calon kepala daerah yang berbeda.

Jalur pertama adalah pendaftaran yang dilakukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, sedangkan jalur kedua adalah pendaftaran perseorangan atau independen.

“Ada dua jalur pencalonan, yakni jalur partai politik atau koalisi partai politik dan jalur perseorangan,” ujar Hasyim melalui pernyataan resminya pada Minggu (31/3/2024).

Hasyim juga menyoroti bahwa pendaftaran melalui jalur perseorangan akan dilakukan lebih awal.

Hal ini dikarenakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dengan memenuhi syarat dukungan yang diperlukan berdasarkan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 UU 10 Nomor 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, pencalonan melalui jalur partai politik memerlukan perolehan kursi atau suara pada Pemilihan Umum Anggota DPRD/provinsi untuk pemilihan gubernur (pilgub), serta perolehan kursi atau suara DPRD kabupaten/kota bagi partai politik atau koalisi partai politik.

The post 2 Jalur Pendaftaran dan Jadwal Tahapan Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.