“Tentunya kami menyambut baik upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri. Tapi harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,” kata Benny K Harman dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Seperti diketahui, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut tiga kasus dugaan korupsi yakni terkait kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatra dan sejumlah daerah, kasus ASABRI hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

Kasus-kasus tersebut ditangani bersama atau joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Untuk membongkar kasus ini, Polri menggeledah 12 lokasi termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil penggeledahan, Polisi menyita uang asing dan Rupiah berjumlah miliaran rupiah, sampai puluhan kilogram emas. Benny pun berharap Polisi dapat mengusut tuntas kasus-kasus tersebut.

“Dan penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” tuturnya.

Di tengah berkembangnya penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang tengah ditangani aparat kepolisian itu, nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menjadi sorotan.

Sorotan publik semakin menguat setelah beredar informasi mengenai penjagaan ketat di kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah oleh barisan aparat TNI. Bahkan di media sosial juga beredar informasi ditemukannya foto Jampidsus Febrie Adriansyah bersama keluarga di salah satu rumah yang digeledah polisi.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada penjelasan apakah ada kaitan antara penjagaan di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dengan operasi yang sedang dilakukan Polri itu.

Untuk menghindari spekulasi liar semakin berkembang, Benny meminta agar aparat penegak hukum segera memberikan pernyataan resmi. Termasuk penjelasan dari Kejagung dan TNI mengenai alasan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah dijaga ketat saat operasi penggeledahan tengah dilakukan Polri.

“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Baik Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,” ungkap Benny.

Benny mengingatkan, tidak boleh ada yang mengintervensi proses penegakan hukum di Indonesia. “Penegakan hukum harus adil, tidak boleh ada pilih kasih,” ucapnya.

Lebih lanjut, Benny menyoroti berbagai narasi yang berkembang di media sosial. Termasuk mengenai rivalitas aparat penegak hukum, yang dalam konteks ini antara Polri dan Kejaksaan.

“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,” tegas Benny.

Di sisi lain, Polisi menyatakan pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, Asabri, dan Krakatau Steel menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, Benny mendorong agar penegakan hukum dalam kasus yang tengah dibongkar Polri dilakukan secara transparan dan dengan integritas serta akuntabilitas yang tinggi.

“Seperti yang disampaikan Presiden pada HUT Polri kemarin, bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi penegakan hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Benny.

Anggota Komisi Hukum DPR RI itu juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh digunakan untuk membela kepentingan kelompok tertentu. Benny mengatakan, semua yang bersalah di mata hukum harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Presiden Prabowo sudah berpesan jangan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” sebut Legislator dari Dapil NTT I itu.

“Siapapun yang terlibat korupsi harus dan wajib bertanggung jawab secara hukum,” imbuh Benny.

Bila dalam pengusutan kasus ini ditemukan adanya dinamika politik antar-instansi aparat penegak hukum, Benny meminta Presiden Prabowo untuk turun tangan.

“Kita harap Presiden Prabowo tidak diam dan membiarkan kalau memang ada konflik antara Polri dan Kejaksaan mewarnai proses penegakan hukum dalam kasus ini,” katanya.

“Jika rivalitas Polri dan Kejaksaaan terus terjadi, hal itu akan memperlemah dan menghambat agenda penegakan hukum serta pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo,” sambung Benny.

Benny pun memandang upaya penegakan hukum yang dilakukan Polri harus menjadi momentum untuk memperkuat langkah Indonesia bersih-bersih dari praktik korupsi di seluruh lini.

“Semangatnya adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menyelamatkan keuangan negara,” sebutnya.

“Institusi Polri juga harus melakukan pembenahan internal, harus bersih-bersih di dalam tubuh Polri sendiri,” tutup Benny.

The post Polri Tangani Tiga Kasus Korupsi, DPR Ingatkan Penegakan Hukum Harus Profesional appeared first on seketika.com.

Hengki menegaskan, selain pelanggaran hukum, aktivitas PETI juga menjadi ancaman serius terhadap lingkungan, khususnya di aliran Sungai Kuantan.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya represif, tetapi juga melalui strategi green policing, dengan mengedepankan edukasi dan pencegahan agar masyarakat tidak lagi terlibat dalam aktivitas ilegal ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, tidak ada ruang bagi aktivitas tambang ilegal di wilayah Provinsi Riau. Menurutnya, upaya penindakan akan terus dilakukan secara konsisten, disertai langkah-langkah pemulihan lingkungan.

“Ini komitmen kami. Penegakan hukum berjalan, tetapi upaya menjaga lingkungan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” tegasnya.

Masih menurut Wakapolda, aktivitas PETI telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar dan meluas, mulai dari pencemaran air hingga degradasi ekosistem sungai.

Karena itu, penyelesaian persoalan PETI tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat kepolisian, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) secara terpadu.

The post 29 Kasus Tambang Emas Ilegal Digulung di Kuansing, 1.167 Rakit Dimusnahkan, Ini Dampaknya ke Sungai Kuantan appeared first on seketika.com.

Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Nunung Syarifudin menyampaikan, dalam kurun waktu 13 hari tersebut, penyidik telah menangani sebanyak 223 laporan polisi (LP) dengan total 330 tersangka.

“Tindak pidana penyalahgunaan BBM dan elpiji ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih kurang Rp243.669.600.800 selama 13 hari,” ujar Nunung Syarifudin dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).

Selain mengamankan para tersangka, aparat juga menyita sejumlah barang bukti berupa 403.158 liter solar, 58.656 liter pertalite, 13.346 tabung LPG, serta 161 unit kendaraan roda empat dan roda enam.

Lebih lanjut, berdasarkan data sepanjang 2025 hingga 2026, tercatat sebanyak 65 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dari jumlah tersebut, 46 perkara telah dinyatakan lengkap (P21), sementara 19 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan.

Nunung menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan subsidi energi, termasuk apabila melibatkan oknum aparat.

The post Terbongkar, Mafia BBM & LPG Subsidi Rugikan Negara Rp243,6 Miliar dalam 13 Hari appeared first on seketika.com.

Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI, berdasarkan hasil pendalaman dan keterangan para pihak, menilai terdapat dasar hukum yang kuat untuk menghentikan perkara tersebut demi kepentingan hukum.

Ia juga menekankan, Komisi III DPR menjalankan fungsi pengawasan agar proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan substantif dan tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal.

“Komisi III DPR RI meminta agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” ujar Habiburokhman.

Ia menjelaskan bahwa Pasal 34 KUHP secara tegas mengatur mengenai pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman yang melawan hukum.

Dalam konteks perkara Hogi Minaya, Komisi III DPR menilai peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pembelaan diri terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan, sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Habiburokhman juga mengingatkan agar aparat penegak hukum memedomani prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, keadilan harus lebih diutamakan daripada kepastian hukum semata.

The post Komisi III DPR RI Minta Kasus Hogi Minaya Dihentikan appeared first on seketika.com.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan, penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut dilakukan secara menyeluruh di seluruh jajaran Polri sebagai pedoman utama dalam penegakan hukum.

Menurut Trunoyudo, seluruh fungsi kepolisian telah menyesuaikan mekanisme kerja dan prosedur hukum, mulai dari Reserse Kriminal (Reskrim), Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam), Korps Lalu Lintas (Korlantas), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor), hingga Detasemen Khusus 88 Antiteror.

“Per jam 00.01 hari ini, Jumat 2 Januari 2026, seluruh petugas pengemban fungsi penegakan hukum Polri telah mempedomani dan mengimplementasikan KUHP dan KUHAP yang baru,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menyiapkan panduan teknis dan pedoman pelaksanaan sebagai acuan bagi penyidik dalam menjalankan proses penegakan hukum sesuai aturan baru.

The post Polri Resmi Berlakukan KUHP dan KUHAP Baru appeared first on seketika.com.

“Terima kasih Satgas PKH, terima kasih keberanian Saudara. Saudara, menurut saya adalah pendekar-pendekar sejati. Kalian adalah patriot-patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua, kejaksaan, polisi, tentara, kementerian-kementerian yang bekerja,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan Satgas PKH menguasai kembali lebih dari 4 juta hektare kawasan hutan serta menyelamatkan keuangan negara bernilai triliunan rupiah merupakan hasil kerja keras di medan yang tidak mudah.

“Upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham, rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas, ini di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, perjuangan tersebut dilandasi oleh kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kecintaan kepada bangsa dan rakyat.

“Saudara-saudara bekerja terus, tanpa ragu-ragu, karena kesetiaan saudara-saudara kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran selalu menghadapi tantangan.

The post Prabowo Apresiasi Satgas PKH: 4 Juta Hektare Hutan Kembali ke Negara appeared first on seketika.com.

Menurut Yusril, pencucian uang telah menjadi urat nadi keuangan gelap yang menopang berbagai kejahatan prioritas nasional, mulai dari korupsi, narkotika, perjudian, hingga penyelundupan manusia.

“Pencucian uang merupakan urat nadi keuangan gelap di balik berbagai kejahatan prioritas nasional,” ujar Yusril dalam keterangan resmi pada acara Diseminasi Hasil Pilot Survei Penilaian Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT-PPSPM Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Yusril menjelaskan, pendekatan penegakan hukum dalam rezim APUPPT tidak boleh hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga harus menyasar aliran dana hasil kejahatan.

Prinsip follow the money (mengikuti aliran uang) dan crime does not pay menjadi fondasi utama agar kejahatan tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya.

Ia menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku, melainkan harus disertai dengan penelusuran dan perampasan aset hasil kejahatan.

Langkah tersebut dinilai efektif untuk memutus insentif ekonomi yang menjadi pendorong utama tindak pidana keuangan.

The post Yusril: Kejahatan Tak Boleh Untung, Uangnya Harus Dirampas Negara appeared first on seketika.com.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran, terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi, manipulasi, penyelewengan,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu dalam laporannya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan terkait hasil penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi di sektor ekspor CPO.

Ia menegaskan bahwa perkara ini melibatkan sejumlah korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group, dengan total kerugian perekonomian negara mencapai Rp17 triliun.

The post Prabowo Saksikan Penyerahan Uang Korupsi Rp13 Triliun dari Raksasa Sawit appeared first on seketika.com.

Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri pada Rabu, 24 September 2025, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono menjelaskan bahwa penetapan status hukum ini merupakan hasil dari penanganan 246 laporan polisi yang diterima dari berbagai Polda di Indonesia, termasuk laporan dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim.

“Penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang benar-benar melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai,”  tegas Komjen Syahardiantono.

Proses hukum terhadap anak di bawah umur yang terlibat kerusuhan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Para tersangka kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 dijerat dengan berbagai pasal sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan, antara lain:

• Pasal 160 dan 161 KUHP – Penghasutan untuk melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap penguasa umum.
• Pasal 170 KUHP – Tindak pidana pengeroyokan.
• Pasal 187 KUHP – Tindakan pembakaran yang membahayakan nyawa atau barang.
• Pasal 212 hingga 214 KUHP – Perlawanan terhadap petugas saat menjalankan tugas resmi.
• Pasal 351 KUHP – Penganiayaan.
• Pasal 362 dan 363 KUHP – Tindak pidana pencurian.
• Pasal 406 KUHP – Perusakan barang milik orang lain.

The post 959 Tersangka Kerusuhan Demo Agustus 2025, 295 Anak di Bawah Umur Ikut Terlibat? appeared first on seketika.com.

“Polri terus mengikuti perkembangan yang ada dan menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat. Sejak awal program transformasi, kami melakukan upaya perbaikan dari sisi operasional, instrumental, pengawasan, hingga hal-hal yang menjadi perhatian publik,” ujar Kapolri Listyo Sigit dalam keterangannya di PTIK, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menurut Jenderal Sigit, pembentukan Tim Reformasi Internal Polri juga merupakan tindak lanjut dari dorongan pemerintah dalam pembentukan Tim Reformasi Kepolisian.

Polri, kata dia, terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, akademisi, pakar, hingga lembaga yang relevan dengan tugas Polri di bidang keamanan dan penegakan hukum.

“Semua masukan akan kami dengarkan dan pertimbangkan, baik dari komite, masyarakat sipil, maupun para ahli. Reformasi Polri akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek kultural, sistem instrumental, hingga perubahan pada budaya organisasi,” tegasnya.

The post Polri Bentuk Tim Reformasi Internal: Sinyal Serius Berbenah Total appeared first on seketika.com.