“Maksud penyitaan aset-aset tersebut bertujuan untuk optimalisasi aset recovery dari hasil kejahatan korupsi,” 

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan tindakan penyitaan terhadap satu unit hotel dan sepuluh bidang tanah yang dimiliki oleh mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Penyitaan ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap dugaan suap terkait pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, berdasarkan informasi dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Tim Penyidik, terdapat dugaan kepemilikan beberapa aset bernilai ekonomis oleh Tersangka AGK yang tersebar di beberapa lokasi, termasuk Kota Ternate, Kabupaten Tidore Kepulauan, dan Bacan Halmahera Selatan. Aset-aset ini diduga terkait dengan perkara yang sedang diselidiki saat ini.

Ali juga menjelaskan bahwa aset yang dimaksud mencakup sepuluh bidang tanah beserta bangunan yang telah disita pada tanggal 20 Maret. Salah satu lokasi tanah tersebut juga memiliki sebuah bangunan hotel yang dalam waktu dekat akan dioperasikan.

“Maksud penyitaan aset-aset tersebut bertujuan untuk optimalisasi aset recovery dari hasil kejahatan korupsi,”  ungkap Ali.

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti dari para terduga pemberi suap kepada AGK untuk segera disidangkan.

Para tersangka pemberi suap tersebut adalah Adnan Hasanudin (AH) (Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Provinsi Maluku Utara), Direktur Eksternal PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) Stevi Thomas (ST), Daud Ismail (DI) (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Maluku Utara), dan Kristian Wuisan (KW) (Swasta).

“Jumat (16/2/2024), tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti sebagai pihak pemberi suap pada Tersangka AGK (Gubernur Maluku Utara) yakni Tersangka ST, AH, DI dan KW pada Tim Jaksa,” jelas Ali.

The post Penyitaan Hotel dan Tanah Mantan Gubernur Maluku Utara oleh KPK Terkait Dugaan Korupsi appeared first on seketika.com.

“Penahanan keduanya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjalankan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap DJKA di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelima saksi yang diperiksa semuanya merupakan ASN.

Pada Rabu (21/2/2024), di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, yaitu Saifullah (ASN Kemenhub RI), Arif Munandar (ASN Kemenhub RI), Helmi (ASN Kemenhub RI), Aan (Staf BTP Kelas I Semarang), dan Reggie Riyadiansyah (Staf BTP Kelas I Semarang), demikian dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya pada Rabu (21/2/2024).

Sebelumnya, KPK telah menyerahkan berkas kasus kedua tersangka terkait dugaan pemberian suap dalam proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada Pengadilan.

Ali mengungkapkan, “Tim Jaksa KPK telah menyelesaikan pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan dengan tersangka Dirut PT Bhakti Karya Utama, Asta Danika (AD), dan Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera, Zulfikar Fahmi (ZF), ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.”

The post 5 Saksi Diperiksa KPK Terkait Dugaan Suap DJKA di Kemenhub RI appeared first on seketika.com.