Menurut Bagja, penting bagi Bawaslu daerah untuk sangat teliti dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan sanksi pembatalan atau langkah-langkah hukum lainnya.

“Jika berkaitan dengan sanksi pembatalan, harap teman-teman di Bawaslu sangat detail dan hati-hati dalam menentukan pasal, tindak lanjut, dan lainnya,” kata Rahmat Bagja.

Bagja mengingatkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Bawaslu daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jangan sampai keputusan yang diambil tidak terbukti saat dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan pemilu, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan untuk saling berkoordinasi dengan baik.

The post Bawaslu Ingatkan Hati-Hati dalam Pengambilan Keputusan Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, mengungkapkan bahwa buku saku ini dirancang untuk membantu pengawas dalam mengambil langkah yang cepat dan tepat. Buku ini menjadi panduan berharga selama masa tenang, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.

“Mudah-mudahan, buku saku yang kami siapkan dapat membantu teman-teman pengawas dalam mengambil langkah yang tepat, baik di masa tenang, saat pemungutan suara, hingga penghitungan suara,” ujar Herwyn dalam keterangan resminya pada Minggu (6/10/2024).

Buku saku ini juga berfungsi sebagai solusi praktis bagi pengawas di tingkat daerah yang sering menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Menurut Herwyn, buku ini menjadi sumber informasi yang jelas ketika pengawas dihadapkan pada pertanyaan dari lembaga lain atau mitra kerja seperti PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).

“Buku ini bisa menjadi sumber informasi yang jelas ketika kawan-kawan pengawas menghadapi pertanyaan dari lembaga lain, mitra kerja seperti PPK, PPS, terutama KPPS, serta saksi dari peserta Pilkada,” lanjut Herwyn.

The post Bawaslu RI Luncurkan Buku Saku untuk Pengawas TPS di Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

“Tadi diinformasikan oleh Walikota Depok bahwa banyaknya perpindahan penduduk dari Jakarta ke Depok akibat kebijakan penertiban NIK ini perlu perhatian khusus. Secara demografi, Depok berbatasan langsung dengan Jakarta, sehingga migrasi ini berpotensi memengaruhi pelaksanaan pilkada,” ungkap Munawaroh setelah pertemuan dengan Walikota Depok, KPU Kota Depok, Bawaslu Kota Depok, dan jajaran pemerintah lainnya di Balai Kota Depok, Selasa (17/9/2024).

Politisi dari PPP ini juga mencatat bahwa Depok memiliki banyak mahasiswa dari berbagai daerah yang tinggal dan kuliah di kota tersebut. Namun, hanya penduduk dengan KTP setempat yang diizinkan mengikuti Pilkada.

“Kondisi ini perlu diantisipasi oleh Bawaslu Kota Depok sebagai salah satu potensi kerawanan dalam pemilu, mengingat banyaknya penduduk pendatang,” tegas Munawaroh.

Lebih lanjut, legislator Dapil Jateng X ini mengungkapkan keprihatinannya terkait masih adanya nama orang yang sudah meninggal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kasus seperti ini umum terjadi. KPU menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghapus nama pemilih yang telah meninggal tanpa lampiran surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),” tambahnya.

The post Munawaroh Soroti Migrasi Penduduk Jakarta ke Depok Jelang Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

“Pemerintah daerah juga akan memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap netral, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan.”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang – Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony, memimpin Apel Patroli Pengawasan Tahapan Masa Tenang, di Bizpoint Kecamatan Cikupa, dimana ia mengajak masyarakat dan kontestan pemilu untuk memelihara kondusifitas menjelang Pemilu 2024.

“Dalam tiga hari ke depan, mari kita jaga keamanan, keteraturan, dan kedamaian agar pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Pj Andi Ony meminta agar semua pihak, termasuk kontestan politik dan pendukungnya, mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga keamanan selama masa tenang.

Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengawasi potensi pelanggaran pemilu, menjaga kondusifitas wilayah, dan memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

“Dengan kolaborasi, kita semua dapat menciptakan keamanan dan ketertiban selama pemilu di Kabupaten Tangerang. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dengan datang ke TPS masing-masing,” ungkapnya.

The post Pj Bupati Tangerang Ajak Warga Jaga Ketertiban Masa Tenang Pemilu 2024 appeared first on seketika.com.