Pada kesempatan tersebut, Herman Deru menegaskan bahwa capaian Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan kinerja pengendalian inflasi terbaik di Indonesia merupakan hasil sinergi seluruh lembaga dan pemangku kepentingan.

“Ini berkat kekompakan kita semua BI, BPS, OJK, TPID, TP2DD, OPD, hingga seluruh lapisan yang terus bersinergi membentuk citra positif bagi inflasi dan perkembangan ekonomi Sumatera Selatan,” ujar Deru.

Dalam arahannya, Gubernur kembali menyoroti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), program inovasi yang diluncurkan pada 2021 sebagai upaya menghadapi tantangan inflasi dan keterbatasan pasokan selama masa pandemi.

Ia menilai program tersebut terbukti memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan di level rumah tangga dan daerah.

Deru meminta agar Rakor TPID–TP2DD tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi forum efektif untuk menyusun langkah konkret, pertukaran ide, dan penguatan strategi pengendalian inflasi serta percepatan digitalisasi keuangan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Bambang Pramono, dalam laporannya menyampaikan apresiasi kepada para penerima TPID dan TP2DD Awards 2025.

The post Sumsel Kejutkan Nasional, GSMP Jadi Kunci Sukses: Inflasi Terkendali dan Ekonomi Melonjak appeared first on seketika.com.

Al Muktabar menyatakan, “Secara umum, inflasi kita terkendali dengan baik. Ini merupakan rentang ideal sesuai penetapan Bank Indonesia, yaitu 2,5 plus minus 1.” Dia menekankan pentingnya pengendalian komoditas bergejolak seperti beras, ayam ras, dan telur.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga S Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meluncurkan program Bangga Main Gim Lokal.

Al Muktabar mengungkapkan bahwa di Provinsi Banten, gim lokal telah berkembang pesat dan didorong untuk semakin menguat.

“Kita tahu, gim ini bisa membuat multiplier effect di berbagai agendanya. Bisa menanamkan sistem nilai melalui gim yang kita berharap dapat nilai-nilai positif di sana. Pemerintah daerah hadir untuk kegiatan itu karena memiliki efek yang luar biasa secara ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan,” jelasnya.

Al Muktabar juga menekankan dukungan Pemprov Banten terhadap implementasi program ini. “Kami ingin memanfaatkan kreativitas yang ada untuk meraih makna positif,” pungkasnya.

The post Penjabat Gubernur Banten Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi appeared first on seketika.com.

“Dampak ekonomi dan inflasi dirasakan langsung oleh rakyat.”

Seketika.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada 14 Juni 2024. Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi kerja keras Tim Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat dan daerah, yang berhasil mengendalikan inflasi hingga mencapai 2,84 persen pada Mei 2024.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah yang telah bekerja keras. Pada Mei lalu, inflasi kita berada di angka 2,84 persen. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia,” kata Presiden Joko Widodo.

Namun, Presiden mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam memonitor pertumbuhan ekonomi di lapangan, karena dampak ekonomi dan inflasi dirasakan langsung oleh rakyat.

“Sekarang inflasinya 2,84 persen, pertumbuhan ekonomi 5,11 persen. Nah ini segar kalau seperti ini, tetapi kita harus tetap waspada dan tidak boleh lengah karena tantangan ke depan tidak mudah,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan penghargaan kepada 15 penerima Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award sebagai berikut:

The post Presiden Jokowi Buka Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 appeared first on seketika.com.

“Semua daerah sekali lagi saya menekankan untuk tolong betul-betul menjaga tingkat inflasi masing-masing, dan rumus-rumusnya sudah pernah kita sampaikan,

Seketika.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga pertumbuhan laju inflasi pasca perayaan Idulfitri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Acara ini berlangsung di Gedung Sasana Bkhati Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (22/4/2024).

Mendagri menyoroti perlunya pengendalian yang ketat terhadap laju inflasi, “Kita melihat bahwa inflasi jangan sampai kita kendur (pengendaliannya), kita harus tetap jaga dan rawat.”

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi Indonesia secara year on year (YoY) pada Maret 2024 mencapai 3,05 persen.

Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024.

Meskipun angka ini masih dalam kisaran yang dianggap stabil, pemerintah mematok target inflasi sebesar 2,5 persen, dengan rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Mendagri menekankan pentingnya koordinasi antara pusat dan daerah dalam mengendalikan laju inflasi.

The post Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Jaga Laju Inflasi Pasca Idulfitri appeared first on seketika.com.

“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menghasilkan strategi kebijakan yang efektif”

Seketika.com, Jakarta – Yusharto Huntoyungo, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, mengungkapkan beberapa isu strategis yang relevan dengan empat daerah otonom baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Dalam sebuah siaran pers yang diterima di Jakarta pada Sabtu (23/3/2024), Yusharto menyatakan bahwa isu-isu tersebut mencakup optimalisasi kualitas otonomi daerah, pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, sinergi kebijakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital pemerintahan.

Yusharto juga berharap bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah sudah sejalan dalam menyusun strategi kebijakan yang terkait dengan isu-isu strategis ini.

Menurut Yusharto, keberhasilan optimalisasi otonomi daerah tercermin dalam kemampuan daerah dalam melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di antaranya adalah kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah.

Dalam konteks pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, Yusharto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan agar produk yang dihasilkan tidak memberatkan masyarakat karena harga yang terlalu tinggi.

Dia juga menyoroti upaya untuk memperbaiki rumah layak huni sebagai salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.

The post Inilah Isu Strategis Empat Daerah Otonom Baru Papua appeared first on seketika.com.

Hal ini diungkapkan Fatoni saat memberikan arahan kepada PPPK di Lingkungan Pemprov Sumsel di Asrama Haji Palembang, Rabu, (7/2/2024).

“Kegiatan ini sebagai sarana silaturahmi dan bentuk komitmen kita bahwa peningkatan kapasitas penting untuk menjalankan tugas dengan baik. Hanya orang-orang berkualitas yang akan diperhitungkan dengan masa depan yang baik dan cemerlang. Kita perlu terus belajar dan memperbaiki kualitas diri,” ujarnya.

“Saya bersyukur acara ini disambut dengan antusias. Pertemuan ini penting agar mereka saling mengenal, agar ada motivasi, komitmen, serta dapat memahami dan mendukung dan menyebarkan program prioritas pemerintah,” katanya.

Disampaikannya program prioritas pemerintah antara lain pengendalian inflasi dengan Gerakan Pengendalian Inflasi serentak se-Sumsel dan Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel serta GSMP. Kemudian penanganan stunting dengan program anak asuh bagi penderita stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem dan bedah rumah kedepannya.

The post Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni Dorong Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Dengan PPPK dan Program Prioritas Pemerintah appeared first on seketika.com.

“Saya pastikan formulasi APBD di Provinsi serta Kabupaten dan Kota mendukung ke arah pembangunan tematik itu seperti penanganan stunting, gizi buruk, peningkatan investasi serta penanggulangan kemiskinan ekstrem,”

Seketika.com, Serang – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengungkapkan beberapa prioritas Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2024. Di antaranya: penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi.

“Untuk penanganan kemiskinan masih menjadi prioritas Pemprov Banten,” ungkap Virgojanti, Rabu (10/1/2024).

Selanjutnya, kata Virgojanti, dalam upaya menekan angka kemiskinan di Provinsi Banten pihaknya akan melihat hasil rekomendasi-rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai wilayah dan faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan.

“Dari rekomendasi BPS kita lihat juga bagaimana, wilayah mana saja. Sehingga program itu dapat tepat sasaran,” katanya.

Sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Banten telah menyiapkan tiga strategi. Mulai dari strategi mengurangi beban pengeluaran, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

Ketiga strategi tersebut nantinya akan dilakukan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten dengan berbagai program kegiatannya selama tahun anggaran 2024.

The post Inilah Beberapa Prioritas Pemprov Banten di Tahun 2024 appeared first on seketika.com.