“Proses ini memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan Pilkada,” kata Adies Kadir usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Adies menekankan bahwa jika revisi UU DKJ tidak selesai tepat waktu, bisa muncul gugatan hukum terhadap undang-undang tersebut.

Adies pun menegaskan bahwa revisi UU DKJ bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada.

“Kami khawatir jika undang-undang ini tidak selesai sebelum pilkada, akan ada banyak gugatan yang merugikan proses demokrasi. Ini bisa mengganggu jalannya Pilkada dan mempersulit calon yang terpilih,” tambahnya.

Meskipun begitu, Adies menegaskan bahwa revisi yang dilakukan bersifat terbatas dan tidak menyentuh aspek teknis Pilkada.

The post Revisi UU Daerah Khusus Jakarta: DPR Targetkan Pengesahan Sebelum Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.