Konferensi pers terkait penyitaan ini digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 7 Mei 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa langkah ini adalah bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perjudian online yang semakin meresahkan masyarakat.

“Pagi ini kita umumkan penetapan tersangka dan penyitaan aset berupa uang tunai dan barang bergerak dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal perjudian online,” ujar Brigjen Helfi.

Dalam proses penyitaan, Polri berhasil mengamankan empat unit kendaraan mewah dan uang tunai dalam jumlah fantastis. Adapun kendaraan yang disita terdiri dari BYD hitam (AE 1208 TX), Mercedes-Benz (Mercy) hitam (B 1026 UDO), BYD biru muda (B 1883 TNQ) dan BYD silver (B 1882 TNQ).

The post Polri Sita Aset Judi Online Rp530 Miliar: Uang Cash dan Mobil Mewah Diamankan! appeared first on seketika.com.

“Lokasi tersebut direncanakan untuk menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan masih dalam tahap uji coba operasional. “

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset terkait penyidikan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Kasus ini melibatkan Mantan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR).

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya kepada InfoPublik pada Jumat (3/5/2024), Tim Penyidik telah menyelesaikan penyitaan tanah dan bangunan seluas 14.027 meter persegi yang terletak di Kelurahan Janji, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu, yang diduga dimiliki oleh EAR atas nama orang kepercayaannya.

Ali menjelaskan bahwa lokasi tersebut direncanakan untuk menjadi pabrik pengolahan kelapa sawit dan masih dalam tahap uji coba operasional.

Dia juga menyebutkan bahwa nilai aset tersebut diperkirakan mencapai Rp15 miliar dan diduga dibiayai melalui penerimaan suap dari EAR dan pihak lainnya.

Pemasangan plang sita dilakukan untuk menegaskan status aset tersebut dan mencegah klaim dari pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, KPK akan melakukan analisis lebih lanjut dan memeriksa saksi-saksi terkait kasus ini.

Sebelumnya, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Labuhanbatu, Sumatra Utara (Sumut), yang menyebabkan empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Labuhanbatu.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebutkan bahwa empat tersangka tersebut adalah Erik A Ritonga (EAR), Bupati Labuhanbatu; Rudi Syahputra Ritonga (RSR), anggota DPRD Labuhanbatu; Efendy Sahputra (ES alias Asiong), seorang swasta; dan Fazar Syahputra (FS alias Abe), juga seorang swasta.

Tersangka FS dan ES didakwa sebagai pihak yang memberi suap sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, tersangka EAR dan RSR didakwa sebagai pihak yang menerima suap sesuai dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah oleh UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(infopublik)

The post Kasus Dugaan Suap di Labuhanbatu, KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Milik Tersangka Erik Adtrada Ritonga appeared first on seketika.com.

“Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan oleh Tim Penyidik, nilai aset yang telah disita diperkirakan mencapai Rp60 Miliar, dalam berbagai bentuk aset yang memiliki nilai ekonomis,”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulai proses pemeriksaan dan penyidikan terhadap 24 saksi terkait dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari (PTS).

Ali Fikri, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, menginformasikan bahwa pada Rabu (21/2/2024), di Polres Probolinggo Kota, Tim Penyidik telah menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, antara lain H. Musayyib Nahrawi (Mantan anggota DPRD), Mahbub Zaunaidi (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo tahun 2021), Wiwin Wahyuningsih (Kasubbag Umum & Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo), Abdul Halim (PNS/Kepala BKD Kabupaten Probolinggo 2014-2019), Andi Taqwin (Bendahara Dinas Perikanan), Abu Samsudin (Staf Pemerintahan Kecamatan Gending), Demokratus Krisna Yustisia (Koordinator jabatan fungsional di DPMPTSP), Endang Setyowati (Kasubag Keuangan Dinkes Kabupaten Probolinggo 2021), Retno Ayu Afianingrum (Penata Laporan Keuangan Subbagian Keuangan Dinkes Kabupaten Probolinggo), Asrul Bustami (PNS/Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo tahun 2021), Ali Syafii (Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR 2022), dan Samin (Pensiunan PNS).

Saksi lainnya termasuk Achmad Rifai (Swasta), Sukraendi Purnomo (Pemimpin Cabang Bank Jatim Cabang Kraksaan periode 2017-2020), Saiful Farid Cahyonobakti (Kabid Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas PMPTSP Kabupaten Probolinggo 2021), Abdul Basit (Direktur CV. Realita / Wakil Ketua Gapensi Kabupaten Probolinggo), Taufiq (Sekretaris Kecamatan Krejengan tahun 2021), Saridi (Pemilik CV Mitra Abadi), Fathur Rozi (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo 2022), Nurul Yaqin (PNS/Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP 2020), Zulmi Noor Hasani (Swasta), H. Fauzan Hafidhi (Kasi Ekobang Kelurahan Kandangjati Kulon Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo), Muhammad Ibnu Arrobbi (Staf Kecamatan Kraksaan), dan Bambang Harianto (Staf BPBD Kabupaten Probolinggo).

Ali menjelaskan bahwa sebelumnya, KPK telah memindahkan terpidana kasus jual beli jabatan mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya, Hasan Aminudin, ke lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda.

Pemindahan ini dilakukan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

“Puput Tantriana Sari ditahan di Rutan Klas IIA Surabaya, sedangkan Hasan Aminudin ditahan di Lapas Klas I Surabaya,” ujar Ali.

Ali menambahkan bahwa eksekusi penetapan Majelis Hakim dilaksanakan oleh Jaksa KPK Wawan Yunarwanto pada Kamis, 14 Juli 2022, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

The post Pemeriksaan Terhadap 24 Saksi Dugaan Gratifikasi dan TPPU Mantan Bupati Probolinggo oleh KPK appeared first on seketika.com.