Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Irman Pujahendra, menegaskan bahwa pengawasan yang diperketat ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Wali Kota Tangerang Nomor 5167 Tahun 2025.

Penindakan difokuskan pada tempat hiburan seperti cafe yang menggelar live musik di kawasan Kecamatan Pinang, Karawaci, dan Jatiuwung.

“Kami akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran peraturan daerah, salah satunya dengan meningkatkan giat monitoring di beberapa cafe yang disinyalir telah menggelar live music di luar ketetapan yang berlaku selama bulan Ramadan,” ujar Irman, Senin (17/3/25).

Ia melanjutkan, pengawasan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kota Tangerang, serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat merusak suasana kondusif.

The post Pemkot Tangerang Perketat Pengawasan Hiburan Ramadan, Satpol PP Tindak Tegas Pelanggar appeared first on seketika.com.

Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Agus Suryana, menjelaskan bahwa operasi yustisi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait adanya penjualan minuman beralkohol di depot jamu yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Operasi ini adalah upaya kami untuk menindaklanjuti laporan warga yang mengkhawatirkan adanya praktik penjualan alkohol, yang bisa mengganggu ketertiban selama bulan Ramadan. Kami melaksanakan operasi ini di beberapa titik wilayah, seperti Pasar Kemis, Cikupa, dan daerah lainnya di Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

Agus juga mengimbau agar masyarakat Kabupaten Tangerang mematuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, termasuk peraturan terkait jam operasional tempat hiburan malam yang tercantum dalam surat edaran Bupati Tangerang.

Selain itu, Satpol PP juga mendorong masyarakat untuk mengikuti imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai perilaku yang harus diterapkan selama bulan Ramadan, termasuk aturan terkait penjualan makanan dan minuman selama jam puasa.

The post Satpol PP Tangerang Gelar Operasi Yustisi Tindak Penjualan Alkohol Jelang Ramadan appeared first on seketika.com.

“Agar seni dan budaya lokal memiliki nilai jual dan nilai kultural yang tinggi, serta tetap terjaga dengan baik.”

Seketika.com, bandung – Ketua Tim Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan pandangannya saat memimpin rombongan Komisi X DPR RI dalam kunjungan mereka ke Balai Kota Bandung pada Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Dede, Kota Bandung dikenal dengan ciri khasnya dalam bidang budaya, ekonomi kreatif, dan kuliner. Hal ini tercermin dari pakaian tradisional yang dikenakan oleh pejabat setempat, yang menunjukkan identitas khas Sunda.

Kunjungan Komisi X DPR RI ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, khususnya terkait pemajuan bahasa dan budaya.

Dede menyampaikan bahwa di Jawa Barat, terdapat tiga bahasa daerah utama, yaitu Bahasa Sunda, Cirebon, dan Betawi. Komisi ingin mengetahui sejauh mana Undang-Undang pemajuan Kebudayaan telah diimplementasikan di wilayah tersebut.

Dalam tanggapannya, Penjabat Wali Kota Bandung menegaskan bahwa Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur kemajuan Kebudayaan.

Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam memajukan seni dan budaya di wilayah tersebut.

Perda tersebut turut dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Bandung (Perwal) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelestarian Seni Tradisional.

The post Tinjauan dari Kunjungan Komisi X DPR RI, Pemajuan Kebudayaan di Kota Bandung Sangat Baik appeared first on seketika.com.

“Yang pasti (8 perda) terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, dan kepastian hukum dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang,”

Seketika.com, Serang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama kurun waktu tahun 2023 telah melahirkan 8 (delapan) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang. Delapan perda bertujuan untuk pelayanan masyarakat dan penyesuaian atas lahirnya undang-undang baru.

“Ada delapan (8) perda yang di rilis tahun 2023, untuk pelayanan masyarakat dan penyesuaian atas lahirnya UU baru,”kata Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang.

Lalu Farhan Nugraha melalui keterangan tertulisnya yang disiarkan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) pada Kamis, 18 Januari 2024.

Adapun delapan Perda itu meliputi :

• Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang PP APBD tahun 2022,
• Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023,
• Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa,
• Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.
• Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
• Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024,
• Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang PDRD,
• Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Bandung.

“Yang pasti (8 perda) terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat, dan kepastian hukum dalam mengelola pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang,”terang Farhan.

The post Daftar 8 Perda Selama 2023 Dilahirkan Pemkab Dan DPRD Serang appeared first on seketika.com.