Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang akrab disapa Afif, menegaskan bahwa putusan MK harus dipatuhi hingga tahap penetapan pasangan calon. “Dipedomani terus, sampai penetapan paslon,” ujar Afif.

Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap putusan MK tidak hanya berlaku saat pendaftaran calon tetapi juga sepanjang proses pemilihan.

Putusan MK yang dimaksud meliputi Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024: MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan kepala daerah. Hal ini memastikan calon kepala daerah memenuhi syarat usia yang relevan pada saat penetapan.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024: MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dengan membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.

The post KPU RI Tegaskan Kepatuhan terhadap Putusan MK untuk Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan, “Kami akan memeriksa salinan Putusan MK secara mendetail untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca-putusan Mahkamah Konstitusi,” dalam keterangan resminya pada Selasa (20/8/2024).

Dua putusan MK yang akan dikaji adalah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah dalam pilkada, sementara Putusan Nomor 70 menetapkan syarat usia calon kepala daerah pada saat penetapan oleh KPU.

Afifuddin menambahkan bahwa KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat untuk membahas implementasi putusan MK tersebut.

“Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti Putusan MK sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dimulai. Ini termasuk melakukan perubahan pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” katanya.

The post KPU RI Kaji Dua Putusan MK Terkait Pencalonan Kepala Daerah appeared first on seketika.com.

“Penetapan pasangan calon 22 September 2024. Pelaksanaan kampanye 25 September s.d. 23 November 2024 dan pelaksanaan pemungutan suara 27 November 2024”

Seketika.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) secara resmi mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan yang ditandatangani Ketua KPU Pusat, Hasyim Asy’ari, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini akan dilaksanakan, Rabu 27 November 2024 mendatang.

Terbitnya payung hukum terkait pelaksanaan Pilkada serentak ini dibenarkan Ketua KPU Kabupaten Bengkalis, Elmiawati Safarina, Rabu 31 Januari 2024.

“KPU Bengkalis juga baru menerima PKPU Nomor 2 tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tersebut melalui grup WhatsApp kemarin malam,” ungkapnya.

Secara tegas Ketua KPU Bengkalis ini menyebutkan, pada dasarnya sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan di daerah tentu harus siap kapan saja Pilkada tersebut harus dilaksanakan.

Lebih lanjut dijelaskannya, sesuai PKPU tersebut tahapan Pilkada serentak dimulai 26 Januari 2024 berupa perencanaan program dan anggaran. Dilanjutkan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, 18 November 2024.

Pembentukan PPK, PPS dan KPPS diagendakan 17 April s.d. 5 November 2024. Sedangkan pembentukan panitia pengawas kecamatan, pengawas lapangan dan pengawas tempat pemungutan suara ditentukan oleh Bawaslu.

The post Ini Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024, KPU RI Resmi Terbitkan PKPU appeared first on seketika.com.